EKBANG PROVINSI BANTEN RAPAT KORDINASI BIDANG PERINDUNGAN KOSUMEN, PENGAWASAN HARGA DAN BARANG BEREDAR TAHUN 2016

Iklan Semua Halaman

.

EKBANG PROVINSI BANTEN RAPAT KORDINASI BIDANG PERINDUNGAN KOSUMEN, PENGAWASAN HARGA DAN BARANG BEREDAR TAHUN 2016

Sku Metropolitan
Minggu, 29 Mei 2016





Plt. Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Ir.Hj.Eneng Nurcahyati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Kementrian Perdagangan.dan BPOM serang

SERANG, METRO
Plt Hj. Eneng Nurcahyati  Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  membuka Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Se-Provinsi Banten guna memperkuat pasar domestik dan upaya untuk melindungi konsumen.


"Kita harus memperkuat pasar domestik. Modal besar kita adalah pasar dan kita harus mengamankannya, melindungi konsumennya", Hj.Eneng Nurcahyati beberapa waktu lalu di Hotel Ledian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Kegiatan dan Kebijakan di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016.

Menurutnya, Hj. Eneng Nurcahyati bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban tugas penting dalam menyelaraskan arah kebijakan perdagangan dalam negeri dengan arah kebijakan perlindungan konsumen untuk memperkuat pasar di Provinsi Banten.

Hj. Eneng Nurcahyati juga menyampikan bahwa sesuai  Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan salah satu sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen pada urusan pemerintah bidang perdagangan yang menjadi pemerintah provinsi , Pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara fungsional Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota dapat dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah. Ungkapnya.


Selain itu Mohamad Kashuri, S,Si., Apt. M.Farm Kepala Balai POM Serang yang hadir sebagai narasumber juga  Menjelaskan kepada peserta dalam Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga Dan Barang Beredar Provinsi Banten Tahun 2016
Tentang Perlindungan Konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam maasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mohamad Kashuri  juga menjelaskan bahwa “ Para pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
SKPD Terkait dan BPOM di Serang Sebagaimana yang tertera pada Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 535.05/Kep.277-Huk/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, Terpantaunya distribusi Bahan Berbahaya di Provinsi Banten  dan dapat diminimalisirnya penyalahgunaan B2 tegasnya“.

Kementrian Perdagangan Kelembagaan Direktorat Pemberdayaan Konsumen harus mampu membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang serta memanfaatkan jasa hanya yang sesuai dengan ketentuan kebijakan Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terciptanya Kepastian Hukum, Kepastian Berusaha Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha.

Tujuan Perlindungan Konsumen adalah Terbangunnya konsumen yang lebih cerdas, Terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, Produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas, Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa.


Pengawasan Barang Beredar Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan salah satu sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pada urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi.
 
Dalam materi yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menyampaikan bahwa Typical Perlindungan Konsumen Preventif Pemberian perlindungan kepada konsumen sebelum yang bersangkutan mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang/jasa. Melalui peranan BPKN, LPKSM, kontrol pra pasar melalui penerapan SNI, instrumen perijinan,dll.

Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa di Provinsi Banten Tujuan meminimalisir penggunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, Terpantaunya pergerakan distribusi bahan berbahaya dan terkendalinya penggunaan bahan berbahaya, Melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya sasaran pelaku usaha (*Adv)