MENGURAI BENANG KUSUT PENGGUNAAN BELANJA PEGAWAI DI PEMKAB BEKASI

Iklan Semua Halaman

.

MENGURAI BENANG KUSUT PENGGUNAAN BELANJA PEGAWAI DI PEMKAB BEKASI

Sku Metropolitan
Minggu, 29 Mei 2016



 Oleh: Pendiri LSM Je-Ko

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, dibawah komando Bupati Neneng Hasanah Yasin, mengalokasikan dan memberikan beraneka uang tunjangan kepada pegawainya. Benarkah sejak diberlakukannya, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diberikan uang tunjangan dimaksud ?. Apa dan bagaimana hal itu terjadi  ?. Berikut ini, kilas balik yang dirangkum LSM Jendela Komunkasi (Je-Ko).

Berawal dari gemuruh suara wakil rakyat di gedung parlemen. Dimana ketika itu, medio Nopember 2015. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Nasional, disebut sebut menjadi inisiator dan deklarator dalam menaikkan pemberian Uang Tunjangan dimaksud.

“Uang Tunjangan ASN di Pemkab Bekasi, Naik 60 % s/d 100 %. Kisarannya, untuk Eselon II yang sebelumnya Rp 15 juta, menjadi Rp 20 s/d Rp 25 juta. Dan untuk Eselon III yang sebelumnya Rp 3,9 juta menjadi Rp10 s/d Rp15 juta,” pojokjabar.com

Sepintas pemberian uang tunjangan tersebut merupakan kebaikan alias kepedulian Kepala Daerah (Bupati) terhadap seluruh pegawai / staf di Pemkab Bekasi. Namun jika dicermati pemberian uang tunjangan itu adalah bentuk akal-akalan kelompok tertentu dalam mendulang “pundi pundi” uang rakyat yang terakumulasi di APBD.

Kenapa demikian ?. Karena pemberian uang tunjangan itu, selain melanggar peranturan perundang undangan, juga sebagai bentuk konspirasi antara DPRD dengan Bupati. Alasannya pun singkat, Legislatif mendapat penghasilan melalui berbagai tunjangan. Ya, Eksekutif pun juga sama.

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) alias Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah hak Pegawai Negeri. Namun demikian, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian tunjangan itu tidak ada. Kemudian, kenapa Pemda Kab. Bekasi mengalokasikan dan menaikkan tunjangan dimaksud ?.

Jawabnya singkat, yakni Pemda Kab. Bekasi berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Jika pedoman itu menjadi acuan, maka akronim pemberian Tunjangan itu melanggar. Sebab dalam PASAL 63 AYAT (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PASAL 39 AYAT (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sangat jelas dikatakan memberi frasa pada “Tambahan Penghasilan” kepada PNS dan bukannya “Tunjangan”.

Demikian juga ditegaskan, dalam Lampiran A. VIII.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka kode rekening belanja daerah (belanja tidak langsung/belanja pegawai) memberi nomenklatur “Tambahan Penghasilan”.

“Nasi Sudah Menjadi Bubur”. Mungkin pribahasa itulah yang terjadi dalam APBD 2015 – 2016 Pemkab Bekasi dalam mengalokasikan hak pegawai negeri. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2005. PASAL 63 AYAT (2) :

“Pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada PNS daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahkan, dalam penjelasan PASAL 63 AYAT (2), juga ditegaskan “Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi”.
Selain itu juga, dalam PASAL 39 AYAT (1a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan “Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA”.

Kata Persetujuan DPRD disini tidak dalam bentuk legal-formal tersendiri atau dalam bentuk Keputusan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD, namun persetujuan DPRD dimaksud dibuktikan dengan KUA / PPAS yang telah dibahas dan telah disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah (Bupati).

Bahkan dalam PASAL 39 AYAT (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Bupati”.

Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati) merupakan yang sifatnya mutlak dibentuk / minimal memuat kriteria yang didasarkan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja, dan / atau pertimbangan objektif.

Selanjutnya, PASAL 39 AYAT (3) sampai dengan AYAT (7a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjelaskan maksud dari tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja, dan/atau pertimbangan objektif adalah sebagai berikut :

1.          Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kondisi kerja PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko tinggi; 
2.          Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja PNS yang dinilai melampaui beban kerja normal;
3.          Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan tempat bertugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
4.          Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kelangkaan profesi kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
5.          Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
6.          Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan/selektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

TUNJANGAN DAERAH (TUNDA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, penghasilan sah yang diterima seorang PNS terdiri atas, Gaji Pokok, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Gaji Istimewa, Aneka Tunjangan dan Honorarium. 

Namun setelah diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan ASN.

Dalam Undang Undang itu juga ditegaskan, komponen gaji yang diterima ASN terdiri dari 3 macam yaitu, Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan.

1.          Gaji adalah kompensasi dasar yang diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2.          Tunjangan kinerja adalah tunjangan remunerasi yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
3.          Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Seperti diketahui, Tambahan Penghasilan Pegawai atau Tunjangan Daerah dilingkungan Pemda Kab. Bekasi, belakangan ini menjadi buah bibir dan bahkan jadi sorotan publik. Untuk itu, merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PASAL 79 AYAT (5) disebutkan, bahwa Gaji ASN yang bekerja pada Pemerintahan Daerah (Pemda) dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dalam PASAL 80 AYAT (6) juga disebutkan bahwa, Tunjangan ASN yang bekerja pada Pemda juga dibebankan pada APBD. Dengan adanya ketentuan tersebut tidak boleh ada lagi aneka tunjangan diberikan kepada ASN.

Atas dasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemungkinan besar dalam dua tahun ini, ratusan milyar rupiah dana APBD Pemda Kab. Bekasi digelontorkan hanya untuk membayar uang TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) alias Uang Tunjangan Daerah.

Anehnya, pengalokasian dana itu luput dari pantauan NGO atau stake holder. Hal ini dikarenakan besaran proyeksi alokasi anggaran itu munculnya samar disetiap usulan dan pembahsan RAPBD. Bahkan bukan itu saja, berapa realisasi anggaran yang dicairkan juga tidak bisa terbaca secara jelas. Seakan fungsi pengawasan dibuat tak berdaya.

Seperti diketahui, Belanja Pegawai itu merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dan diberikan kepada ASN.

Bahkan dalam pengertiannya, Belanja Pegawai itu disebut sebagai pemberian uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati /  Wakil Bupati, plus biaya operasionalnya.

Sekarang kita simak dan dicermati, Belanja Pegawai dalam APBD Pemda Kab. Bekasi tahun 2014 telah dialokasikan senilai RP 1.487.079.593.802. dan diserap Rp 1.277.864.656.720 atau 85,93 persen. Anehnya lagi, nilai pagu untuk Belanja Pegawai itu selalu naik. Coba perhatikan dalam APBD 2015, Belanja Pegawai menghabiskan Rp 1.801.292.402.400.

Lantas, pertanyaannya ?. Apakah ada yang salah dengan kebijakan pemberian dan pengalokasian uang tunjangan dimaksud ?. jawabnya tidak, sebab alokasi dana itu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Namun mekanisme dan alur serta rinciannya yang patut dipertanyakan. Karena sejak Januari 2014, apapun namanya bentuk tunjangan, selain yang ada di UU Nomor 5 tahun 2014 di semua daerah itu telah dihapus pemerintah pusat dan sebagai pengantinya adalah remunerasi yang besarannya 45 persen dari gaji pokok.

Kemudian, kenapa pemberian aneka tunjangan di Pemda Kabupaten Bekasi itu masih terjadi. Bahkan anehnya, ada istilah Tunjangan Daerah (Tunda). Dimana komposisi atau stuktur pemberian Tunda itu bagaikan Piramida Terbalik. makin tinggi jabatan struktural atau golongan pangat makin besar tunjangan yang diterima, makin rendah pangkat / golongan ruang makin kecil tunjangan yang diterima.

Terkait persoalan-persoalan tersebut diatas, seharusnya fungsi kontrol yang dilakukan lembaga legislatif lebih fokus dan konsen. Sebab alur dan rinciannya terkesan abu abu. Karena itu kepada wakil rakyat diminta untuk menggunakan hak nya agar pengalokasian belanja pegawai itu lebih transparan.

Sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 maupun perundangan sebelumnya, pemberian TPP dan Tunjangan Kinerja ini juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Artinya, dalam hal ini DPRD juga punya kewenangan untuk melakukan kontrol dan evaluasi, sampai sejauh mana dampak pemberian TPP dan Tunjangan Kinerja ini mampu memberikan efek yang positif terhadap pelayan publik.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan wakil rakyatnya harus melakukan inovasi dalam mengawal dan mengawasi pemberian aneka uang tunjangan itu. Tidak hanya terkait komposisi pengalokasian anggaran, tetapi juga pada persoalan landasan hukum yang digunakan pihak eksekutif.

Bahkan, bukan itu saja. Aspek akuntabilitas dan transparansi terhadap besaran atau nominal dari uang tunjangan yang diterima abdi negara itu sangat diperlukan. Idealnya setiap pegawai di lingkungan Pemda Kab. Bekasi harus bisa menghitung atau tahu berapa besaran nominal uang tunjangan yang akan mereka terima.*******