Akibat Kurang Profesioanal, PPDB Online Diwarnai Persoalan.

Iklan Semua Halaman

.

Akibat Kurang Profesioanal, PPDB Online Diwarnai Persoalan.

Sku Metropolitan
Selasa, 28 Juni 2016
BEKASI, METRO.Hari pertama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2016/2017 ditemuka beberapa persoalan. Masalah yang paling dihadapi calon siswa SMA adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kartu Keluarga tidak sngkron dengan data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Akibat ketidak singkronya data NIK, ratusan orang tua siswa mendantagi Kantor Kecamatan Tambun Selatan untuk memperbaiki, tetapipihak Kecamatan tidak bisa langsung memperbaikinya karena datanya da di Dukcapil Kabupaten Bekasi. 

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menganggap itu hal yang biasa. “Soal trouble? Biasalah hari pertama itukan kadang-kadang ada aja. Di Jakarta juga sama tapi mudah-mudahan tidak lagi,” katanya, Senin (27/06).

Ia menyatakan, persoalan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dalam PPDB Online lantaran disebabkan belum adanya kesadaran dari sebagian orang tua siswa untuk memperbaharui data kependudukan, dalam hal ini Kartu Keluarga (KK).

“Kan itu masalahnya memang seperti itu ada warga yang sebagian mereka itu mengurus urusan administrasi kependudukan itu kalau lagi ada perlunya doang dan nggak aware terhadap administrasi,” kata dia.

Seharusnya, kata Neneng, sebagian orang tua siswa itu harus menyadari bahwa data kependudukan itu harus terus diperbaharui. Kalau hal itu dilakukan, ia yakin tidak ada permasalahan termasuk dalam proses PPDB Online.

“Kan kita maunya yang masuk (seleksi PPDB) itu harus punya NIK. Nah buat yang nggak punya NIK sorry have to say lah.  Bisa jadi mereka tinggal di Kota Bekasi atau  berasal dari Kabupaten mana tetapi dia mau sekolah disini tetapi tidak punya NIK. Biasanya yang ribet begitu sih,” ucapnya.
Neneng sendiri meminta agar sebagian orang tua siswa yang tidak  bisa mendaftarkan anaknya di wesbite PPDB Online untuk segera memperbaikinya data kependudukannya, mengingat pendaftaran dan verifikasi masih dibuka hingga tanggal 29 Juni 2016. “Kalau tidak muncul ya diperbaiki dong, kan masih ada waktu. Pokoknya yang masuk itu harus punya NIK,” tandasnya. 

Jaun (50) warga Desan Mangunjaya saat ditemui di kantor Kecamatan Tambun Selatan, mengaku kecewa dan protes karena Nomer Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Keluarga (KK) miliknya tidak bisa diakses saat mendaftarkan anaknya di wesbite PPDB Online. Yang membuat NIK di Kartu keluarga adalah orang Pemda, kenapa tidak singkron?. Saya sangat menyangkan ungkapan Bupati yang mengatakan tidak mau memperbaiki data di Kartu keluarga, kartu keluarga yang kami miliki adalak prodak Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ditanda tangani Kepala Dinas Hj Nani, kenapa terjadi kesalahan? Saya sebagai orang bekasi asli menyangkan ungkapan Bupati yang tidak mau menerima kekurang anak buahnya, katany denga nada kesal.

Hal senada juga diutarakan mangkutu Mora (36) yang mengaku ditolak saat mendaftar di sekolah tujuan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) anaknya tidak muncul di sistem online. Ia dan ratusan warga lainnya pun menuding jika selama ini tidak pernah ada koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan PPDB Online.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Gerindra, Daris sangat menyayangkan kejadian itu mengingat bukan yang pertama kalinya dialami para orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya lewat PPDB Online. “Jika memang kejadian tahun lalu terulang kembali, kenapa PPDB Online itu harus dipaksakan. Kan ujung-ujungnya yang disusahkan rakyat lagi,” katanya.

Selain permasalahan pada ketidaksinkronan NIK, Daris juga menemukan adanya dugaan permainan calo pada PPDB Online Kabupaten Bekasi. Hal ini diungkapkannya lantaran adanya informasi adanya perbedaan kuota pada pagi dan siangnya, di beberapa sekolah di Kecamatan Tambun Selatan.
“Kita akan tetap lakukan pengawasan untuk mencegah kerugian. Saya himbau, NIK orang tua siswa yang sudah sinkron dengan KK tetap mendaftarkan anaknya. Persolannya masuk tidak masuknya, belakangan dulu. Nanti kita cari solusinya,” katanya. (DB)

PDIP Kota Bekasi protes PPDB Online
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun ajaran 2016 baru saja dibuka terhitung sejak hari ini, Senin (27/6) dan akan berakhir pada Kamis (30/6).

Pada pelaksanaan PPDB Online kali ini, Dinas Kota Bekasi membagi PPDB Online menjadi tiga jalur, yakni jalur reguler, jalur afirmasi atau siswa miskin dan jalur zonasi.

Untuk jalur reguler, Dinas Pendidikan menyediakan kuota 75 persen dari total daya tampung sekolah negeri baik tinggakt SMP atau SMA di Kota Bekasi. Dengan rincian 70 persen siswa Kota Bekasi dan 5 persen murid dari luar Kota Bekasi.

Para murid yang masuk melalui jalur reguler mesti mendaftar secara online dan akan bersaing dengan siswa lain.

Sementara itu untuk jalur zonasi, Dinas Pendidikan menyediakan kuota 10 persen. Jalur ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki tempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah.
Setiap siswa yang mendaftar melalui jalur ini, nantinya akan diberikan skor tambahan oleh panitia. Makin dekat lokasi tinggal mereka dengan sekolah, maka skor yang didapat semakin tinggi.

Sama dengan jalur reguler, para siswa jalur ini juga harus mendaftar secara online dan akan bersaing dengan siswa lain di jalur yang sama.

Sedangkan untuk jalur afirmasi atau siswa miskin, Dinas Pendidikan menyediakan kuota sebesar 15 persen dari total daya tampung yang ada atau masing-masing sekolah 50 orang.

Para siswa yang masuk lewat jalur ini, mesti menunjukan bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat.

Di jalur ini, siswa juga diwajibkan mendaftar melalui sistem online. Mereka akan bersaing dengan siswa miskin yang lain. Bagi mereka yang gagal di tahap ini, siswa diberikan pilihan untuk masuk ke sekolah swasta di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal.

Siswa miskin yang tidak masuk di sekolah negeri, nantinya akan diberikan bantuan operasional siswa oleh Pemkot Bekasi. Sekitar Rp 6,5 miliar telah disiapkan oleh Pemkot Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin menjamin penerimaan murid baru tahun ajaran ini semakin transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak melalui internet serta tidak akan ada lagi murid-murid titipan yang diterima ke sekolah tanpa mengikutu prosedur PPDB Online.
“Sejak pekan lalu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti operator, pihak sekolah, agar pelaksanaan PPDB tahun berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan, selama empat hari pelaksanaan PPDB online Kota Bekasi tidak terkendala apa pun,” ujar nya, Senin (27/6).
Meski baru sehari digelar, PPDB Online langsung disambut protes. Protes tersebut datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi.

Melalui pernyataan sikap resmi yang disampaikan kepada wartawan, PDIP Kota Bekasi menilai PPDB Online telah melabarak aturan yang ada.

Pertama, pelaksanaan PPDB Online bertentangan dengan peraturan daerah (perda) nomor 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal ini pasal 18 ayat (7) yang mengatakan, “Wajib memperhatikan akses layanan pendidikan siswa miskin dalam rangka program wajib belajar 12 tahun”.

Sedangkan dalam praktiknya PDIP menilai, meski Pemkot Bekasi memberikan kuota 15 persen bagi siswa miskin akan tetapi hal itu masih jauh dari harapan.

Hal ini tidak lain karena data-data siswa miskin yang dimiliki Pemkot rentan disusupi karena tidak adanya transparansi dari Pemkot Bekasi. Dan itu bertentangan dengan asas PPDB Online yang bersifat transparan. (tim)