Oknum PT. KAI Bukittinggi Raup Keuntungan Berpariasi Dari Asset Rel

Iklan Semua Halaman

.

Oknum PT. KAI Bukittinggi Raup Keuntungan Berpariasi Dari Asset Rel

Sku Metropolitan
Selasa, 21 Juni 2016
Bukittinggi –Metropolitan - Di balik aturan yang berlaku secara prosudural dan mekanisme,  tersimpang bauk busuk pelaku oknum PT . KAI Bukittinggi yang menjabat selaku kepala super visor teknis keretaapian yang memperdagangkan asset tanah negra di atas rel dengan nominal bervariasi dari Rp. 600.000.00 s/d Rp.1.000.000.00 hingga lebih per/tahunnya jumlah penyewah tanah di atas rel 378 kepala keluarga (KK) yang lisan saja dalam pengakuan Ka. Super Visor Bukittinggi Payakumbuh kepada wartawan Radar Nusantara

Yang menjadi ironis, dari pengakuan Ka. Super visor Teknis keretaapian PT. KAI Bukittinggi / Payakumbuh  Naswardi (11/06/2016)   saat di komfirmasi awak media tentang dasar hukum dan aturan cara sewa dan mengontrak tanah negara di atas rel  Naswardi tidak dapat merincikan secara detail dan akurat kepada wartawan apa aturan serta mekanisme hukumnya? mala Naswardi berkila dengan menyarankan ke humas PT. KAI di Padang “ saya tidak tau tentang dasar hukumnya yang jelas saya (Naswardi- red) di suruh menagih setiap tahunnya kepada penyewa tanah negara yang di atas rel dan kontrak cara memakai tanah negara tidak di bolehkan membangun permanen hanya saja semi permanen, dan sewaktu – waktu PT. KAI menginginkan tanah tersebut tidak dapat di ganti rugi” saat di tanya wartawan Radar Nusantara,  berapa tarif kenegara yang harus di setor dan penerimaan negra bukan pajaknya (PNBP) ? Naswardi juga sama sekali tidak memahami aturan tersebut.

Kuat dugaan adanya permainan kotor yang berkedok sewa kontrak tanah negara yang di atas rel PT. KAI Bukittinggi - Payakumbuh yang di raup dari masyarakat per / tahunnya dengan bervariasi, dari Rp. 600.000.  s/d  Rp.1.000.000.  bahkan lebih, praktek dugaan tindak pidana korupsi yang bernuansa pungutan liar  (pungli) yang berkedok subsidi membantu warga mala merahi keuntungan yang sangat fantastik dan tak jelas ke mana uang terserbut masuknya apakah ke kas negara seutuhnya atau sisanya ke kas kantong oknum – oknum yang bermain di PT. KAI Bukittinggi.

Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.2.  Pegawai Negeri adalah meliputi:pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.3.    Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.