Pengalihan SMA-SMK ke Provinsi, Guru Khwatir

Iklan Semua Halaman

.

Pengalihan SMA-SMK ke Provinsi, Guru Khwatir

Sku Metropolitan
Sabtu, 11 Juni 2016
Bekasi, METRO - Urusan pemerintahan bidang pendidikan berubah dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya di kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi (pemprov). 

Penyerahan pada Maret 2016, dan harus tuntas pada Oktober 2017. Seperti biasa, perubahan aturan tersebut juga menimbulkan sikap setuju dan menentang dari sebagian kalangan, meski sebagian besar masyarakat bersikap pasif, bahkan terkesan cuek. Terlepas dari adem-ayemnya sebagian besar masyarakat terhadap perubahan itu, harus dinyatakan bahwa, pelaksanaan kebijakan ini merupakan hal penting yang patut dikawal. Meski tidak menimbulkan hiruk pikuk di ranah publik, pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi patut dicermati agar maksud dan tujuan yang menjadi dasar perubahan ini, yakni terjadinya pemerataan kualitas pendidikan menengah dan keseimbangan tugas daerah otonom dalam pendidikan, bisa diwujudkan secara maksimal. Hal utama yang perlu dicermati adalah pada proses transisi, yang dalam setiap proses seringkali menjadi ruas kritis yang bisa merugikan program pendidikan secara nasional. 

Pengamat pendidikan, Drs Tigor, M. Pd, mengatakan, sebuah hasil keputusan politik, terjadinya pengalihan pengelolaan SMA-SMK dari Kabupaten-kota ke provinsi menimbulkan beberapa kekhawatiran. Untuk jangka pendek, kekhawatiran pertama adalah munculnya ”perlawanan” secara ”tersembunyi” dari kabupaten-kota terhadap proses pengalihan ini. Kekhawatiran kedua adalah, munculnya perlawanan terbuka dan terorganisasi terhadap aturan ini. Ketiga, kemungkinan terjadinya konflik antara kabupaten-kota dengan provinsi yang sama-sama daerah otonom.  Keempat, pola dekonsentrasi pengelolaan SMA-SMK ke provinsi yang pernah terjadi sebelum reformasi adalah, kesulitan pengawasan dan pembinaan. 

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten-kota ke provinsi, juga memunculkan banyak harapan. Pertama, tercukupinya anggaran baik untuk gaji, operasional maupun pengembangan kualitas SMA-SMK, mengingat sebagai daerah otonom keharusan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan selama ini lebih banyak dipakai untuk bantuan ke Kabupaten Kota. Kedua, karier dan pengalaman PNS yang mengabdi di SMA-SMK menjadi terbuka ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, standardisasi kualitas SMA-SMK akan menjadi lebih mudah dilakukan, karena pengelolaannya pada satu tangan. Keempat, adanya pembagian yang jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Tingkat SD sampai SMP ditangani Kabupaten-Kota, SMA-SMK ditangani pemprov dan pendidikan tinggi ditangani pemerintah pusat. 

Implikasinya masing masing jenjang pemerintahan menjadi fokus. Kabupaten-Kota bisa memaksimalkan anggaran dan sumber dayanya untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah provinsi bisa mempersiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan daerahnya melalui, SMK yang dikelolanya serta membuat standar yang jelas untuk mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah pusat bisa berkonsentrasi mengembangkan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan  zaman.

Bupati Bekasi, Hj Neneng mengatakan, pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke tangan Pemprov Jawa Barat dinilai bakal terus berjalan sebagaimana mestinya. Sikap pemerintah daerah mengenai hal tersebut lebih dikedepankan pada harapan perbaikan system. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.  “Tidak bisa kita tolak, karena memang sudah ada aturannya” ujarnya Neneng usai mengikuti acara Bulan Bakti Gotong Royong Ke XIII di Perumahan Griya Asri 2 Tambun Selatan baru-baru ini.

Sementara itu Kepala sekolah SMA Negeri 1 Cibitung, Madasar Susanto, M.Pd mengatakan, pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi Jawa barat Tidak bisa ditolak, karena sudah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014. Masalah pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi bukan urusan kepala sekolah, melainkan  urusan dinas Pendidikan, katanya.
Dia  menambahkan, agar proses pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provisi, selain UU nomor 23 tahun 2014, Pemerintah seharusnya membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan  Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengalihan tersebut. Dengan adanya PP dan Pergub, julak juklis pengalihan pengelolaan SMA/ SMK akan lebih mudah dan jelas. 

Menurutnya, “ada empat poin penting yang harus segera diserahkan ke Provinsi antara lain,  data siswa, tenaga didik dan pendidikan, aset sekolah, juga rencana keuangan,”  ujar Madasar yang juga  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Kepala sekolah SMA 1 Setu DR. H. Dedi Nurhadiat M.Pd megungkapkan, pengalihan pengelolaan SMA- SMK dari Kabupaten ke Provinsi Jawa Barat perlu dipertimbangkan, karena Kabupaten Bekasi sebagi kota penyangga Ibukota Negara, berbeda dengan beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kebutuhan hidup di kabupaten Bekasi cukup besar, sementara tunjangan yang diterima sama dengan daerah lain. “kami mohon agar pengawas menyampaikan keluhan kami kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi” katanya saat pelepasan SMA kelas XII di Gedung pertemuan STTD baru-baru ini. 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, M Agus Supratman. Mantan kepala mengakui, kegelisahan guru, saat ini pihaknya sudah siap 100 persen, hanya tinggal menunggu instruksi selanjutnya.

“Kalau masalah honorer saya kira sudah beres, semua pindah ke provinsi, tapi kalau saat ini guru-guru khawatir dengan mutasi, karena kebijakannya langsung dari gubernur, bukan lagi Bupati,” bebernya.

Kegelisahan guru sendiri, menurutnya cukup masuk akal. Dengan wilayah Provinsi Jawa Barat yang cukup luas dan belum seluruhnya menjadi wilayah perkotaan, akan membuat guru-guru yang terbiasa di perkotaan berpikir dua kali bila terkena mutasi jauh dari wilayah perkotaan. “Logikanya seperti ini, kalau orang terbiasa hidup nyaman di kota, apa mereka bisa maksimal bekerja juga jika di pindah ke wilayah terpencil?” ujarnya.

Meski begitu, A. Supratman mengatakan, dengan ditariknya pengelolaan SMA sederajat oleh provinsi, pemerataan kesejahteraan benar-benar bisa di realisasikan, meskipun dalam lingkup global (se-Jawa Barat). Pasalnya, pihak provinsi sendiri telah menetapkan tunjangan guru saat ini sama rata dengan guru di Bekasi, di mana menjadi tertinggi se-Provinsi. “Yang paling enak jelas mereka yang biaya hidupnya rendah. Tapi sisi positifnya, kesejahteraan guru bisa meningkat,” terangnya.

Dengan ditariknya pengelolaan SMA- SMK  ke Provinsi, diharapkan adanya kejelasan kelola. Karena dirinya mengkhawatirkan, nasib pendidikan akan sama seperti jalan negara yang tidak diacuhkan oleh pemerintah pusat. “Untuk saat ini, kita menunggu regulasi terkait peran Dikmen. Apakah sebagai kontrol atau perpanjangan tangan provinsi, atau seperti apa,” pungkasnya.  (dpt).