Ma’rup: DBMPASDA Harus Tegas Mengawasi Pembangunan Jembatan

Iklan Semua Halaman

.

Ma’rup: DBMPASDA Harus Tegas Mengawasi Pembangunan Jembatan

Sku Metropolitan
Rabu, 20 Juli 2016
Bekasi, Metro - Pembangunan jembatan Panteai Harapan Jaya Kali Ciherang Tahap 1, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, disambut baik oleh masyarakyat. Tetapi peryek pembangunan tersebut perlu pengwasan dari Pengguna anggran, agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan. Hal itu dikatakan Ketua NKRI Ma’rup kepada wartawan baru-baru ini. 

Ma’rup menuturkan, proyek pembangunan jembatan tahap I menghabiskan biaya sebesar Rp 5.613.944.000, sumber dana  APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016. Pantauan Laskar NKRI  dilapangan,  konstruksi jembatan pengecoran regit diduga  tidak sesuai dengan juklak dan juknisnya. "Dari sisi bangunan, banyak  kejanggalan yang di temukan, seperti pengurugan pada tanggul penahan tananah," jelasnya.
Ia menambahkan, bangunan jembatan yang keberadaannya di Desa Pantai Harapan Jaya merupakan akses jalan utama bagi masyarakat Pantai Harapan Jaya, menghubungkan ke Kecamatan Muaragembong, selain itu juga merupakan akses tranportasi para petani ,nelayan atau masyarakat setempat untuk mengangkut hasil bumi dan tambak.
Menurut Ma’rup, tidak maksimalnya dari pekerjaan tersebut, di duga karena kurangnya pengendalian dan pengawasan dari Dinas Binamarga, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Pengawas Lapangan, yang diduga lalai dalam melaksanakan tugas serta fungsinya masing-masing.

Ia melanjutkan, kecerobahan ini dapat berdampak hukum dan kerugian Negara, serta diduga melanggar Perpres. No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, Perpres. No. 4 Tahun 2015.

Bahkan dalam waktu dekat ini Ma’rup Ketua Laskar NKRI ini merencanakan akan menyampaikan permasalahan tersebut ke aparat penegak hokum, tegasnya.  

Beberapa warga desa Pantai Harapan jaya ketika dikonfirmasi mengatakan, “kami menyambut baik pembangunan jamabatan. Hanya saja pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat Pemerintah Derah. Kalau jambatan itu dibangun asal jadi akan sia sia. Kami mengharapkan pemerintah daerah melakukan pengwasan ektra agar pelaksana pembangunan benar- benar melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan masayarakayat” katanya. lebih cermat atau sigap dalam mengawasi pekerjaan tersebut dan menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang di temukan di lapangan.
    (Deden)