Pembangunan Rutilahu Diduga di Mark-Up

Iklan Semua Halaman

.

Pembangunan Rutilahu Diduga di Mark-Up

Sku Metropolitan
Rabu, 20 Juli 2016
BEKASI, METRO - Pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), tetapi program pemerintah tersebut tidak mendapat dukungan dari Pelaksana Kegiatan (PK). Hal itu terbukti dengan masih adanya dugaan penyunatan angaran yang dilakukan  pelaksana kegiatan.
Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Bekasi (FKPMB), Erwin Mailudin,  mengatakan, Dalam bentuk kegiatan penyalah gunaan uang  Negara, maka indikasi tindak pidana korupsi ini harus di sidak oleh pihak kejaksaan Negeri Cikarang. Penggunaan anggaran untuk pembangunan Rutilahu di desa Jaya Bakti harus segera disidik oleh Kejari agar pelaksana kegiatan jangan semena mena melakukan pekrejaan yang tidak sesuai dengan aturan. Pihak Kejaksaan juga perlu turun ke lokasi untuk mengecek dan meneliti  bagunan yang dibiayai uang Negara itu, ucapnya.
Pengamatan METRO di lapangan,  sungguh prihatin kondisi bangunan perbaikan rumah bagi masyarakat miskin berpengasilan rendah, bila di lihat dari fisik bangunan tidak mencirikan cita-cita yang di harapkan dari program.  
                                                                                     
Bahwa dana rutilahu yang dicairkan melalui rekening atas nama warga penerima, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di tampung oleh pihak pelaksana kegiatan (PK) Desa. Pelaksanaan realisasi dikerjakan oleh pihak PK dan penerima di kirim bentuk matrial dan tukang bangunan selama 7 hari. Dari jenis bahan bangunan,  jumlah nya jauh dari nilai jumlah dana yang di cairkan.
Data bahan bangunan yang didapatkan wartawan berdasarkan rincian, bambu 100 batang, pasir 2 mobil pik- up, batu bata merah 300 biji, GRC 8 lembar, cat tembok ukuran 5 kg 2 kaleng, kayu kaso 2 ikat, kayu balok ukuran  6/12 cm 20 batang, kayu ukuran 5/10 cm.13 batang, Triplek untuk pintu 1 lembar, dan  Tukang bangunan selama 7 hari di bayar perhari Rp120.000.

Maka total dalam realisasi hanya Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) rata rata dari 31 orang penerima, maka dana Rp 15 juta  duduga di mark up  Rp 7 juta. (Acep)