KEPALA UNIT PASAR BARU DIDUGA KANGKANGI PERBUP

Iklan Semua Halaman

.

KEPALA UNIT PASAR BARU DIDUGA KANGKANGI PERBUP

Sku Metropolitan
Minggu, 14 Agustus 2016
OKU, METRO - Ada beberapa unit pasar terbesar yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU Induk) diantaranya unit Pasar Baru, unit Pasar Atas dan unit Pasar Gotong Royong serta ada pasar-pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten OKU dibawa oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) yang dipimpin oleh Direktur Utama PD Pasar Kab. OKU.

Dengan banyaknya unit pasa tersebut ini jelas merupakan kebanggaan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pasar. Hal tersebut dapat meningkatkan pembangunan, insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, sarana, sosial dan lainnya yang ada di Kabupaten OKU.  

Akan tetapi, tarip jasa pelayanan pasar/retribusi pasar tersebut baik retribusi harian ataupun retribusi bulanan diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkya diri sendiri dengan cara mengatas namakan peraturan Bupati OKU No. 42 tahun 2013, tetapi apa yang dilaksanakan di lapangan ternyata sangat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hasil temuan METRO di lapangan bahwa pelayanan pembayaran sewa bulanan WC umum yang ada di unit Pasar Baru dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- perbulan. 

Menurut penuturan warga yang tidak mau disebutkan namanya, “saya diminta retribusi setiap bulan WC tersebut sebesar Rp. 300.000,-“ ucapnya sambil menunjukkan bukti kwitansi pembayaran yang syah ditanda tangani dan distempel oleh saudara AL KAHFI selaku Kepala Unit Pasar Baru. Hal ini jelas diduga sudah melanggar Perbup OKU No. 42 tahun 2013 tersebut tentang tarif jasa pelayanan pasar (sewa bulanan). 

Pada Bab IV Pasal 4 ayat 2 berbunyi dasar penggunaan sewa tempat usaha dan peralatan diukur berdasarkan tipe, lantai, jenis, konstruksi dan luas. serta pada Bab V tentang struktur dan besaran tarif. Pasal V berbunyi: Besaran tarif pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dimana dilampirn I dijelaskan type A lantai 1: kios permanen per/M2 Rp. 10.500,- perbulan, kios semi permanen per/M2 Rp. 8.200,- perbulan, serta untuk los permanen per/M2 Rp. 7.150,- los semi permanen per/M2 Rp. 6.600,- Type B lantai 1: kios permanen per/M2 Rp. 5.500,- Kios semi permanen per/M2 Rp. 3.850,- dan Los permanen per/M2 Rp. 4.500,- Los semi permanen per/M2 Rp. 3.500,-

Dari data ini saja sudah jelas bahwa pungutan retribusi WC tersebut sudah melanggar Perbup OKU Nomor 42 tahun 2013. Sedangkan para pedagang banyak yang tidak tahu tentang tarif dasar pelayanan pasar, karena tidak adanya sosialisasi mengenai hal tersebut. Sehingga mereka mau saja membayar retribusi tersebut walaupun tidak sesuai dengan kios atau los yang mereka tempati. 

Ketika METRO mencoba menemui ALKAHFI selaku Kepala Unit Pasar Baru untuk meminta konfirmasi mengenai hal tersebut yang bersangkutan selalu tidak ada di tempat. METRO mencoba meminta konfirmasi secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Unit Pasar Baru serta ditembuskan kepada Direktur Utama PD Pasar Kab. OKU, tetapi tidak ada jawaban yang kami terima sampai berita ini diturunkan. 

Di tempat terpisah, METRO meminta konfirmasi kepada Eka Setiawan selaku Sekretaris dari LSM LIDIK KRIMSUS RI yang aktif di Kabupaten OKU, menyayangkan Kepala Unit Pasar Baru sangat tidak wajar kalau seperti ini kenyataan di lapangan. 

Diduga ALKAHFI selaku Kepala Unit Pasar Baru sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri serta sudah melanggar Perbup OKU Nomor 42 tahun 2013 tersebut.
Memang kalau kita sepintas lalu tidak seberapa hanya Rp. 300.000,- tetapi jika dikalikan dengan jumlah kios, nilainya cukup besar. Kemana uang tersebut mengalir? Sedangkan setoran yang masuk untuk kas daerah tetap saja mengacu pada Perbup yang nilainya jauh lebih kecil. Mestinya ada sosialisasi kepada para pedagang supaya mereka tahu berapa kewajiban yang harus mereka bayar dalam setiap bulannya, supaya tidak terjadi lagi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. 

        Kami selaku Sekretaris dari LSM LIDIK KRIMSUS RI “sangatlah” berharap kepada Bupati OKU ataupun para penegak hukum lainnya agar kiranya dapat menindak tegas AL KAHFI. LSM LIDIK KRIMSUS RI menharapkan agar pihak yang berwewenang dapat memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut supaya kedepannya retribusi pelayanan pasar dapat berjalan sesuai dengan semestinya” ungkapnya.(Bambang).