Kuota Miskin Di Negeri Dibatasi, ke Swasta Biaya Mahal, Rakyat Miskin Makin Sulit Mendapat Akses Pendidikan

Iklan Semua Halaman

.

Kuota Miskin Di Negeri Dibatasi, ke Swasta Biaya Mahal, Rakyat Miskin Makin Sulit Mendapat Akses Pendidikan

Sku Metropolitan
Selasa, 02 Agustus 2016
Bekasi, Metro - Bagi rakyat miskin pendidikan tetap mahal dan sulit. Afirmasi istilah PPDB Kota Bekasi hanya omong kosong dan kamuflase. Rakyat miskin merasa terlecehkan dipimpong dan dibuat susah. Persyaratan jalur afirmasi dibuat-buat hanya sebagai ganjalan. Karena seleksi ketiga jalur  tetap berdasarkan Nilai Ujian Naional.

Untuk melengkapi persyaratan afirmasi menghadapi berbagai kendala dari mulai  RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga ke Dinas-dinas terkait. Namun apa daya, susah paya para orangtua berakhir dengan kekecewaan karena putra-putri mereka tetap tidak diterima. 

Buat apa capek-capek mengurus persyaratan afirmasi kalau tetap acuan nilai ujian nasional. Benar-benar pemerintah tak berperikemanusiaan, sudah miskin dibuat susah lagi keterlaluan, negara macam apa ini, ungkap para orangtua siswa.

Perlu dievaluai apa dibalik  sistim PPDB ini. Ini benar-benar membuat susah rakyat miskin. Sistim ini tidak ada menggambarkan pembangunan mutu pendidikan, tetapi bentuk diskriminasi pendidikan terhadap rakyat miskin, kata para pengamat dan pemerhati pendidikan. 

Ini tidak manusiawi, rakyat miskin disuruh melengkapi peryaratan jalur afirmasi, namun tidak diakomodir, macam apa begitu. Rakyat miskin itu sepatutnya dibantu, karena  sistim  PPDB ini rakyat merasa dilecehkan.

Ada lagi istilah gratis, jika tidak diterima di negeri disalurkan ke swasta gratis. Semua hanya omong kosong dan hanya meredam sesaat. Swasta tidak ada kata gratis semua serba bayar. Iuran siswa di SMP swasta Widya Nuantara Rawalumbu Rp 280 ribu/bulan. Subsidi dari pemkot bekasi Rp 110 ribu, setelah dikurangi subsidi siswa tetap terbebani Rp 170 ribu setiap bulan, lalu apanya yang gratis. 

            UUD 45 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.  Mengacu pada amanah UU itu, kaya miskin tidak ada pembedaan (diskriminasi) dalam layanan pendidikan. Kenyataan tidak demikian, yang kaya tetap prioritas, yang miskin dipersempit. 

Untuk bersekolah di negeri rakyat miskin dijejali berbagai persyaratan, meski tidak jaminan diterima. Rakyat miskin malah diarahkan ke sekolah swasta dengan biaya pendidikan mahal. Subsidi di sekolah negeri pun 95 persen dinikmati orang kaya. 

Rakyat miskin makin sulit mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri, ke swasta biaya mahal. Di sekolah negeri siswa miskin dibatasi hanya 5 persen (juknis PPDB). Artinya bantuan subsidi pemerintah ke negeri hanya dinikmati 5 persen rakyat miskin, 95 persen dinikmati orang kaya.Sardin