Pejabat Dinas PU Diduga Korupsi Berjama’ah

Iklan Semua Halaman

.

Pejabat Dinas PU Diduga Korupsi Berjama’ah

Sku Metropolitan
Senin, 15 Agustus 2016
Kayong Utara,  Metro - Keterlamabatan pelaksanaan proyek penimbunan badan jalan yang menelan biaya sebesar Rp 9,4 milliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015, di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, diduga ada kerjasama pelaksana pekerjaan dengan pengguna anggaran untuk memperkaya diri sendiri, hal itu dikatakan kepala Bidang tim investigasi DPP LIDIK KRIMSUS Kalbar, Jaslin SPd, baru- baru ini. 

Tim Investigasi Lidik Krimsus menjelaskan, Maraknya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sering terjadi dikalangan pemerintah. Baru-baru ini dugaan kasus KKN terjadi di Dinas Pekerja umum (PU) Kabupaten Kayong Utara. Diduga Kepala Dinas beserta jajaran dinas PU melakukan korupsi berjama’ah. Hal tersebut bermula pada proses pelaksanaan penimbunan badan jalan yang menyerap Uang Negara sebesar Rp 9,4 miliyar sumber dana APBN tahun anggaran 2015 ,dinilai gagal kontruksi.
 Proyek yang di kerjakan oleh CV. Mitra Usaha Khatulistiwa, sebagai pelaksana konstruksi dan CV. Bumi Persada Khatulistiwa, sebagai jasa Konsultan berlokasi di dusun besar - dusun kecil Kecamatan Pulau Maya Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, ujarnya. 
Menurut Jaslin, dugaan tindak pidana korupsi berjama’ah yang dilakukan oleh pengguna anggaran, PPK, dan PPTK dinas PU Kayong Utara, diduga sengaja dilakukan untuk  mencari keuntungan pribadi dan menguntungkan pihak kontraktor. Hal itu terbukti adanya keterlambatan pelaksanaan proyek penimbunan jalan dapat dibuktikan sudah selama 75 hari setelah penandatanganan kontrak baru pelaksanaan itu dimulai, Hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa/pemerintah . Seharusnya sejak ditandatangani kontrak, tidak boleh melebihi dari 14 hari kalender sudah harus dilaksanakan oleh pihak kontraktor, jika itu tidak dilaksanakan pihak Dinas PU  memutuskan kontrak dan melakukan pelelangan ulang, karena itu ,tidak dilakukan oleh Dinas PU, maka dapat dikatagorikan suatu tindakan korporasi dan sangat bertentangan dengan undang – undang tindak pidana korupsi. 
Lanjut Jaslin, pada fisik pekerjaan dilapangan, pelaksana hanya mampu mencapai fisik 21% sampai berakhirnya masa kontrak dan tindakan Dinas memberikan perpanjangan waktu 50 hari dengan alasan itu adalah hak kontraktor, tuturnya. 
 Tim investigasi DPP LIDIK KRIMSUS Kalbar akan segera melaporkan adanya indikasi penyimpangan yang ada pada dinas pu kku beserta, kasus swakelola tahun anggaran 2007-2008 sejumlah Rp36 miliyar yang menjabat sebagai kabid dinas kimpraswil kabupaten ketapang pada saat itu adalah kepala dinas pu kayong utara saat ini sesuai dengan hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) provinsi Kalimantan barat. Tim Investigasi DPP LIDIK KRIMSUS Kalbar akan melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK), kejaksaan agung (Kajagung), dan Mabes Polri. 
Seharusnya pihak Dinas tersebut tidak memberikan perpanjangan waktu dibawah fisik 50% karena perpanjangan waktu atau yang disebut addendum waktu hanya boleh dilakukan jika fisik diatas 50%”.
tegas jaslin.
Kepala Dinas PU Kabupaten Kayong Utara,  Ir. Brian Sofian saat dikonfirmasi diruang kerjanya menuturkan, bahwa pelaksanaan proyek tersebut memang mengalami keterlambatan.  "Meskipun pihak kontraktor terlambat mengerjakan sampai pada waktu yang ditentukan habis, kami akan berikan tambahan waktu 50 hari, tapi ini bukan merupakan adendum cuma perpanjangan waktu saja karena itu merupakan hak nya kontraktor yang harus kami berikan, fisik sudah dikerjakan sekitar 41%, untuk lebih jelas langsung saja bapak konfirmasi ke PPK", katanya.

Sementara itu, Rahadi, selaku PPK " mengatakan, fisik yang ada dilapangan kurang lebih sekitar 41%, cuma untuk lebih jelasnya, langsung saja ke PPTK,  walapun saya PPK nya tapi,  tadak memegang datanya", jelasnya.

Suhada, selaku PPTK, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya baru- baru ini menuturkan, proyek tersebut tidak terselesaikan sampai masa berakhirnya kontrak.  Pelaksanaan awal mereka sudah terlambat 75 hari, baru mereka mulai hingga sampai tgl 28 Desember 2015 fisik yang terselesaikan hanya 21%, kita cairkan 21% sesuai progres, kita beri perpanjangan waktu yang disebut katagori silva 50 hari sampai tanggal 20 februari 2016 karena kita hanya meluruskan hak-hak mereka dan mereka pun bekerja dalam masa denda, katanya.  (boy)