Terkait PPDB Walikota Kangkangi Permen Dikbud ?

Iklan Semua Halaman

.

Terkait PPDB Walikota Kangkangi Permen Dikbud ?

Sku Metropolitan
Selasa, 02 Agustus 2016
Bekasi, Metro - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2016 dan Keputusan Walikota tentang Sumbangan Awal Tahun, atau Dana Sumbangan Pendidikan, yang dinilai cenderung bermasalah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tumai, akan melakulan pemanggilan kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

Menurutnya, Keputusan Walikota Nomor 422.4 Kep.380-Disdik/VI/2016 Tentang SAT dan SDP untuk Sekolah Negeri SMP, SMA/SMK tahun pelajaran 2016/2017 bertentangan dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 tahun 2012, Tentang pungutan dan Biaya Pendidikan pada  sumbangan awal tahuh (SAT) pasal 1 ayat 3, ujarnya.

Pengamat pendidikan Drs Tigor Mpd, menuturkan, Pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No 44 tahun 2012 Tentang biaya pendidikan pada awal tahu, dalam pasal pasal 1 ayat 3 adalah “penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”
Dalam Permendikbud ini disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat. Jadi ada perbedaan sumbangan dengan pungutan.
Setiap pungutan/sumbangan yang diperoleh dari masyarakat tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung (pasal 11 c).

Untuk mencari sumbangan dari masyarakat, selain memiliki rencana kerja tahunan sekolah juga wajib membahasnya bersama dengan komite sekolah. Rencana kerja sekolah dan anggaran yang dibutuhkan juga harus diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang (dinas pendidikan). Dan yang terpenting, bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan melakukan pungutan harus mencerminkan prinsip keadilan.
Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan maupun sumbangan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

Dia menambahkan, walaupun sumbangan diperbolehkan untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah pusat/daerah, tidak otomatis semuanya dibebankan ke orang tua. Sekolah, kata dia, harus memiliki rencana anggaran/kerja tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

“Sebaiknya khusus angka nominal yang tertera dalam Kepwal tidak mencantumkan angka rupiahnya. Karena ini menyangkut ‘Sumbangan’ dan kalau angka nominal disitu sangat bertentangan, Walikota harus mengikuti ketentuan Permendikbud No 44 tahun 2012 pasal 1 ayat 3,” ujarnya. (Surisman/ PN SITOMPUL)