Bupati Tanggapi, Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Tanggapi, Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD

Sku Metropolitan
Minggu, 04 September 2016
 
Tanjab Barat, Metro - Terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hari ini ditanggapi Bupati Tanjab Barat yang diwakili Wakil Bupati Drs. H. Amir Sakib di ruang aula Kantor DPRD Tanjab Barat, Senin (22/8)

Wakil Bupati dalam sambutanya mengatakan setelah menyimak dan mengkaji serta memahami pemandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 19agustus 2016 yang masing-masing disampaikan olehfraksi demokrat hanura, fraksi pan, fraksi restorasi keadilan, fraksi pkb, fraksi gerinda,fraksi partai golkar dan fraksi pdip. Pada prinsipnya antara eksekutif dan legislatif telah terdapat pemahaman dan pemikiran yang sama terhadap raperda tersebut.

Terhadap pernyataan dan saran yang diajukan oleh fraksi partai demokrat hanura yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Jamal darmawan sie, SE, MM, dapat kami sampaikan mengapa di dalam rancangan peraturan daerah ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dimasukkan, hal ini dikarenakan berdasarkan uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa bagian mengingat dalam peraturan perundang-undangan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan hanya memuat dasar hukum:

A) Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun aturan yang terkait langsung dalam pembentukan peraturan daerah ini; B)  Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengenai struktur organisasi mengapa tidak tercantum dalam raperda yang di usulkan ini, karena berdasarkan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan perkada.hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dimana susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

1.  Fraksi PAN, Terhadap pernyataan dan saran yang diajukan oleh fraksi panyang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara syamsul alam,kami sampaikan terimakasih banyak atas apresiasi dan disetujuinya raperda ini untuk dibahas ketingkat selanjutnya, ini berarti apa yang menjadi harapan fraksi pan juga menjadi harapan pemerintah daerah kedepannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fraksi restorasi Keadilan Terhadap pernyataan yang diajukan oleh fraksi restorasi keadilan yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudarimariatul kiftiah , dapat kami tanggapi sebagai berikut : 

1)  Pada prinsipnya kami sependapat bahwa dalam penataan perangkat daerah ini perlu memperhitungkan secara cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi atau eselonering agar distribusi beban kerja dapat terbagi dengan proposional dan profesional. 2)  Menyangkut uraian tugas dan fungsi perangkat daerah akan disusun secara detail di dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.  3) Kami sepakat bahwa menajemen pemeritahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. 4) Untuk besaran organisasi perangkat daerah/ tipelogi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan dua variabel : 1. Variabel umum bobot 20 % yang terdiri dari tiga indikator: 1) jumlah penduduk. 2) luas wilayah. 3) jumlah apbd.  2. Variabel teknis bobot 80% ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. 5)  Kami sepakat bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorientasi kepada peningkatan pelayan publik.

2.  Fraksi PKB, Terhadap saran maupun pernyataan yang diajukan oleh fraksi pkb yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudaraazhadidapat kami tanggapi sebagai berikut: Pada prinsipnya kami sependapat bahwa raperda ini diharapkan dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik,berintegritas,inovatif,unggul,bertanggungjawab untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan guna tercapainya seluruh sasaran reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas kkn, pelayanan publik yang prima serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi.

3. Fraksi partai Gerindra, Terhadap pernyataan dan saran yang diajukan oleh fraksi partai gerindra yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara alamsyah, shdapat kami sampaikan sebagai berikut: 1)  Kami sepakat dengan apa yang menjadi harapan fraksi partai gerindra, agar raperda ini disusun sesuai dengan urusan beban kerja dan sumber daya manusia (sdm) yang memadai serta penataan kelembagaan daerah yang dapat berkembang jauh lebih baik dalammenigkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2)  Kami juga berharap agar raperda ini dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata perangkat daerah secara efesien, efektif dan rasionalsesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah.sehingga dapat tercipta  koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat, provinsi dan kabupaten.

4.  Fraksi partai Golkar, Terhadap beberapa pandangan fraksi partai golkar yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara budi azwardapat kami tanggapi sebagai berikut: 1)  Kami sependapat bahwa dalam pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan aspek normatif, sumber daya aparatur pemerintah, anggaran dan tipelogi perangkat daerah. 2)    Apa yang menjadi harapan fraksi partai golkar kami juga sependapat bahwa dalam penataan perangkat daerah ini perlu memperhitungkan secara cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi atau eselonering agar distribusi beban kerja dapat terbagi dengan proposional dan profesional. 3)    Pada prinsipnya kami sependapat dengan harapan fraksi partai golkar bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru ini dapat melahirkan birokrasi pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayan yang prima kepada masyarakat. Kemudian perampingan struktur organisasi dalam rangka untuk reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesiensi dan transfaran. Selanjutnya dalam penempatan pejabat strktural harus selektif dan mempunyai kemapuan yang memadai, berintegritas, netral, kompeten dan harus didukung dengan  sistem rekrutmen berbasis konpetensi dan terbuka,

5.   Fraksi PDI P, Terhadap saran maupun pernyataan yang sampaikan oleh fraksi pdi-p,yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara hamdani, se, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan disetujuinya raperda tersebut untuk dibahas bersama secara seksama dengan kajian-kajian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang disarankan oleh fraksi pdi-p bahwa untuk penempatan pejabat perangkat daerah khususnya jabatan camat di 13 (tiga belas) kecamatan yang ada di kabupaten tanjung jabung barat agar menempatkan orang-orang yang betul-betul mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang ilmu dan kopetensi masing-masing. (Johari/Rony)