Hingga Akhir Triwulan Tiga 2016 Daya Serap Disdik Dikisaran 46,38% dari Rp 1.3 Triliun

Iklan Semua Halaman

.

Hingga Akhir Triwulan Tiga 2016 Daya Serap Disdik Dikisaran 46,38% dari Rp 1.3 Triliun

Sku Metropolitan
Kamis, 15 September 2016
Bekasi, Metro - Hingga akhir triwulan III september 2016, daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dikisaran 46.38 persen dari total Rp 1.3 miliar. Sementara, kegiatan sudah  hampir rampung 60-70 persen. Kendalanya administrasi yang brantakan. 

            Untuk membuat dokumen kontrak seperti RAB dan gambar pinjam tangan ke dinas bangunan dan permukiman. Pasalnya Dinas Pendidikan tidak memiliki tenaga tehnis da kurang memahami untuk membuat dokumen kontrak. Mencoba membuat sendiri, tetapi salah dan kas daerah mengembalikan berkasnya. Pencairan kegiatan pun tertunda karena administrasi kurang lengkap, penyerapan jadi terlambat.
            Jika sejak  awal dinas pendidikan berkoordinasi dengan bangkim, tentu semuanya akan beres. Tetapi, karena ego yang menonjol dan kemungkinan takut rezekinya mencar. Dengan ketidakprofesionalan itu, rekanan jadi dirugikan karena modal mendam beberapa bulan, kata para  rekanan. 

           Terutama kegiatan berbasis bosda tampak terjadi tarik menarik antara sekolah dengan dinas pendidikan. Menurut sekolah selaku pptk memiliki hak mutlak atas penggunaan bosda.Sementara dinas pendidikan merasa lebih berhak mengatur dan mengendalikan penggunaannya.    
                                                                                                                        
 Kegiatan berbasis bosda dipihak ketigakan.Sekolah sebagai PPTK (Penanggungjawan Pelaksana Kegiatan) pun memainkan perannya dengan membawa rekanan. Dinas pendidikan pun lebih memainkan perannya dengan menunjuk rekanan. Keunggulan dinas karena mendatangani spk dan RAB. Terkait pencairan, dinas merasa lebih memiliki peranan dalam menandatangani dokumen pencairan.

            Rekanan pun tumpang tindih, penunjukan dari dinas dengan penunjukan pihak sekolah. Rekanan penunjukan dinas dilengkapi dengan spk dan RAB yang dibuat bangkim. Sementara rekanan penunjukan sekolah tanpa spk dan hanya mengacu dengan RAB yang dibuat sekolah. Sementara dalam pencairan, dokumen melampirkan spk dan tidak berlaku RAB yang dibuat sekolah. 

            Dalam pencairan, rekanan penunjukan sekolah mengalami hambatan. Pasalnya, tidak memiliki spk yang ditanda tangani ppk dan RAB yang ditanda tangani kuasa pengguna. Rekanan penunjukan dinas sedikit lebih  lancar karena memiliki spk yang dikeluarkan dinas dan RAB yang dibuat bangkim. Kesemrawutan ini memengaruhi daya serap anggaran yang rendah.

            Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie hingga berita ini diturunkan tidak dapat ditemuian sibuk tidak bisa diganggu. Begitu juga dengan pejabat disdik lainnya. “Bapak tidak bisa diganggu,” kata para staf. 

            Beberapa kepala sekolah ketika ditemui melempar urusan kegiatan bosda ke dinas pendidikan. Menurut mereka pihaknya hanya penerima dan pengguna. Semua urusan ke dinas, ujarnya.

            Kegiatan berbasis bosda ini bersumber dari APBD Kota Bekasi. Tujuannya membantu biaya operasional sekolah berdasarkan jumlah siswa. Penggunaannya sebahagian untuk fisik dan pengadaan. Meski masuk melalui rekening sekolah, namun pencairan melalui kas daerah (kasda) setempat setiap tiga bulan sekali. Pencairan sesuai kegiatan. 

            Pemberian dana bosda seperti lepas kepala, pegang ekor atau pegang kepala, ekor  dilepas. Sekolah tidak seleluasa penggunaan BOS pusat yang hanya dengan laporan penggunaan. Semakin banyak siswa semakin banyak pula BOSDA yang diterima. Hitungannya untuk tingkat SMPN Rp 90.000/siswa/bulan, SMAN dan SMKN Rp 170.000/siswa/bulan, ujar sejumlah kepala sekolah.

            Sekolah adalah pemilik siswa. Meski fungsional, kepala sekolah jadi pptk untuk kegiatan pengadaan berbasis BOSDA. Pengguna anggaran justru dinas pendidikan dan bukan sekolah. Bukankah bosda itu menjadi mutlak swakelola sekolah seperti BOS pusat​? Dinas pendidikan selayaknya menjadi pengawas, kata beberapa kepala sekolah. (sardin)