Proyek Kemenag Disinyalir SARAT Korupsi

Iklan Semua Halaman

.

Proyek Kemenag Disinyalir SARAT Korupsi

Sku Metropolitan
Kamis, 15 September 2016
Proyek Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Kapuas Kuala,

Sedang dibangun dengan biaya

Rp. 1.010..000.000



Kapuas, Metro - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 ini telah merealisasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji. Bangunan fisik yang dilaksanakan ini diproyeksikan sebagai wujud dalam mengantisipasi pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Drs. Ahmad Bahruni saat ditemui diruang kerjanya. Masih menurut Kepala Kemenag, sebelum proyek dialokasikan pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi kepada jajaran Kementerian Agama Tingkat Kecamatan untuk meneliti secara detail legalitas tempat (lahan) tersebut hal demikian dilakukan agar bila berdirinya sebuah bangunan dilokasi itu tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dua unit pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang dilaksanakan itu berlokasi di Kecamatan Kapuas Kuala dan Kapuas Barat hal ini didasarkan dengan Dokumen Surat Kontrak Kerja, dengan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) No. Kd.21.03/I/PPK-BINMAS-KPS/09/2016 tanggal 31 Maret 2016 (Proyek Kecamatan Kaspuas Kuala), dan No.Kd.21.03/I/PPK-BINMAS-KPS/07/2016 tanggal 31 Maret 2016 (Proyek Kecamatan Kapuas Barat). Sebagai kontraktor pelaksana CV. KALI BALANGAN LESTARI Pusat Palangka Raya dan CV. BANDAR PERKASA Pusat Palangka Raya dan proyek tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN dengan total anggaran Rp. 2.020.000.000 masing-masing unit bangunan ini memperoleh pagu yang sama Rp. 1.010.000.000.

Saat berlangsungya pekerjaan dilokasi beberapa elemen masyarakat melakukan pemantauan terhadap proyek ini namun sangat disayangkan pihak kontraktor pelaksana tidak berada dilokasi sehingga item pekerjaan yang mau dikonfirmasi baik material, bahan, maupun bentuk konstruksi bangunan tidak kesampaian. Padahal tujuan dilakukan pemantauan sebagai bentuk kepedulian elemen masyarakat terhadap kualitas pekerjaan. Menurut informasi dari salah seorang kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa kedua paket proyek pekerjaan bangunan pada dua kecamatan itu, ditengarai dimiliki oleh seorang kontraktor dari Palangka Raya namun salah satu paket proyek menggunakan bendera perusahaan yang lain, hal semacam ini menimbulkan image masyarakat bahwa nuansa praktek KKN dalam memperoleh paket proyek cukup kental yang rangkaiannya dapat berpengaruh terhadap proyek yang dikerjakan.

Saat wartawan Metropolitan ketika memantau proyek tersebut, yang terlihat hanya para pekerja proyek sedangkan pelaksana dari kontraktor tidak berada dilokasi. Memang kondisi seperti ini sering terjadi pada pekerjaan proyek di Kementerian Agama Kabupaten Kapuas sehingga para aktivis kesulitan dalam melakukan pemantauan sebagai kontroling terhadap penggunaan uang Negara. Terkait proyek ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Ashadi, M.Pd ketika mau ditemui untuk dikonfirmasi menghindari wartawan.

Namun tidak berselang waktu terlalu lama wartawan Metropolitan beserta para aktivis media lainnya dan LSM, menemui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Para awak media mempertanyakan sikap dan perilaku Ashadi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak kooperatif, dengan suasana keakraban. Kepala kantor menyatakan bahwa saudara Ashadi sedang sibuk melaksanakan tugas dinas luar. Kepala Kantor juga menjelaskan kronologis proyek tersebut, tetapi ketika ditanya secara detail kejadian proses pekerjaan proyek termasuk bahan, material yang digunakan dan RAB nya, Drs. Ahmad Bahruni katakan belum meninjau dan melihat ke lokasi proyek tersebut.

Mengomentari permasalahan ini aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pencari Fakta dan Pengungkap Kasus (LPF-PK) Kabupaten Kapuas Suryadi, mengatakan memang setiap konstruksi bangunan proyek saat menggunakan bahan material sulit terpantau. Hal itu disebabkan pihak yang bersangkutan tidak transparan, dan pelaksana kontraktor kerap menggunakan bahan (kayu) dibawah standar atau kayu campuran, harga murah, begitu juga dengan bahan lainnya. Jadi terkadang tidak sesuai dengan RAB dan mengakibatkan pekerjaan proyek bangunan itu tidak berkualitas. 



Berkaitan dengan semua permasalahan proyek dimaksud hendaknya perlu mendapat atensi dan perhatian semua kalangan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan proyek harus melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan sebab gedung yang dibangun tersebut merupakan aset dari pemerintah setempat untuk kepentingan masyarakat. Tapi mengigat dana yang digunakan untuk membangun gedung ini adalah uang negara, maka bila terindikasi mengarah adanya penyimpangan yang tidak sesuai dalam peruntukannya yang diakibatkan adanya pihak-pihak melakukan konspirasi dari pihak tertentu terkait penanganan proyek ini dan tidak terbuka dan sudah barang terntu ada pihak yang diuntungkan, maka sudah sepatutnya lah kepada pihak-pihak yang berkompeten dapat mengambil sikap. (Ahza)