SPK Palsu dan Bodong Rusak Citra Pendidikan Bukti Rapuhnya Menejemen dan Buruknya Kinerja

Iklan Semua Halaman

.

SPK Palsu dan Bodong Rusak Citra Pendidikan Bukti Rapuhnya Menejemen dan Buruknya Kinerja

Sku Metropolitan
Kamis, 15 September 2016

Bekasi, - Timbulnya. SPK  palsu dan SPK bodong bukti rapunya menejemen dan buruknya kinerja. Fisik pekerjaannya ada,tapi SPK nya palsu. Fisik pekerjaan tidak ada, SPK asli. Fisik tidak ada dan SPKnya pun bodong, kata sejumlah rekanan korban SPK palsu..  
            Hal ini terkait beredarnya belakangan ini SPK- SPK palsu dan bodong di Kota Bekasi khususnya pada Dinas Pendidikan. Dengan beredarnya SPK palsu dan bodong itu, menimpa beberapa korban dan mengalami kerugian sampai ratusan juta rupiah.

            Munculnya SPK palsu dan bodong, antara asap dan api. Artinya tak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya.  Setiap sesuatu tentu karena ada hubungan sebab akibat. Tak mungkin muncul secara tiba-tiba dan pasti ada proses sebab akibat itu. Hampir terjadi di beberapa instansi, tetapi awal munculnya ada pada dinas pendidikan.

            Belakangan ini yang terjadi, fisik pekerjaan tidak ada dan SPK pun bodong. Fisik ada, tapi spk palsu, dan SPK asli, tetapi fisik pekerjaan tidak ada. Ini terjadi pada dinas pendidikan Kota Bekasi.
            Dinas pendidikan mengklaim spk itu dipastikan bodong, karena fisik pekerjaannya tidak ada seperti yang tertera dalam SPK bodong itu. Kemudian disdik tidak pernah mengeluarkan SPK dengan judul dan nilai kegiatan seperti itu. “Tidak ada judul kegiatan itu dan nomor kode paket juga nilainya,” kata pejabat disdik.

            Adanya SPK- SPK palsu ulah oknum. Memang fisik pekerjaannya ada, namun pencairan tidak akan dapat dilakukan meski telah mengerjakan fisiknya. Itu menjadi resiko pemegang spk palsu itu.  “Pencairannya tidak akan diproses,” pungkas pejabat disdik.

            Sementara pemerhati pendidikan, Saripati menilai, hal itu menjadi suatu bukti rapuhnya menejemen dan buruknya kinerja pendidikan. Sebelumnya tidak pernah terjadi dan baru kali ini. Karena itu, patut untuk di evaluasi juga sebagai bahan intropeksi. 

            Mengamini ucapan anggota wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi itu yang mengatakan disdik sepatutnya rombak kabinet. Tujuannya untuk mengefektifkan dan mengoptimal kinerja dan daya serap,ujar, Saripati. 

            Menurut Saripati, bagi pelaku SPK palsu, disdik semestinya ambil sikap dan tidak cukup hanya tidak memroses pencairannya, tetapi juga menempuh ranah hukumnya. Hal itu perlu untuk membuat rasa jera agar kedepan tidak terulang. Kejadian seperti itu tidak bisa dibiarkan dan harus diproses. Juga mencari tahu pelaku-pelaku internal. (Sardin)