Bangunan Sekolah Mangkrak 3 Tahun, Dinas Bangunan Tutup Mata

Iklan Semua Halaman

.

Bangunan Sekolah Mangkrak 3 Tahun, Dinas Bangunan Tutup Mata

Sku Metropolitan
Minggu, 30 Oktober 2016
BEKASI, METRO - Pemerintah telah mengalokasikan dua puluh persen (20%) dari anggaran Negara untuk pendidikan. Tetapi anggaran untuk pendidikan tersebut tidak dilaksanakan pemerintah kabupaten Bekasi, hal itu terbukti, masih adanya beberapa bangunan sekolah yang pembangunannya mangkrak, bahkan ada sudah tiga tahun tidak kunjung dilanjutkan pembangunannya.

Bangunan kelas bertingkat di SMPN 10 Tambun Selatan harus mangkrak selama 3 tahun. Empat rauangan tersebut belum layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi karena kekurangan ruangan belajar, pengelola sekolah dengan terpaksa menggunakannya, sedangkan satu ruangan lagi masih belum layak digunakan karena kondisi banginannya belum mencapai tujuh puluh persen. 

Pengamatan Wartawan Metro dilapangan, keramik ruangan belajar dan teras sudah terkelupas, bahkan satu ruangan, belum selesai dipasang kramik. Plafon yang sudah dipasang terlihat sudah hitam karena atapnya bocor. Akibat mangkranya bangunan tersebut, mengakibatkan lantai yang sudah dikramik berubah warna menjadi merah diakibat tanah ada di bekas kramik yang terkelupas.  

Ruangan belajar tanpa jendela dan pintu di tingkat dua tersebut, dikwatirkan akan membahayakan siswa siswa disaat bercanda di ruagan belajar. Kami mengharapkan  pembangunan ruang belajar tersebut segera dilanjutkan, agar kegiatan belajar mengajar bisa nyaman, ujara Kepala sekolah SMP negeri 10 Tambun Selatan Joko.
Joko menjelaskan “Udah lama ini, bang, kalau datang hujan, air  masuk ke ruagan kelas, pembangunan kelas bertingkat dilakukan semenjak Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Saya tidak mengetahui PT/CV yang mengerjakan bangunan ini , pelaksana pembangunan tidak mencantumkan papan proyek. Pernah diberikan nomor telepon genggamnya, tetapi ketika dihubungi tidak pernah aktif”, jelasnya.

Dia menambahkan, bangunan itu juga belum ada serahterima, tetapi karena kekurangan ruangan belajar, kami manfaatkannya untuk kelas VII.  Kami tidak mengetahui kapan bengunan tersebut akan dilanjutkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, tambahnya.

Salah seorang bagian tata usaha yang mengantarkan wartawan Metro ke lokasi bangunan menuturkan, pembangunan tersebut masih tampak batu-bata karena tidak diplalester. Daun jendela dan tanpa pintu belum terpasang, kramiknya juga sudah banyak yang pecah dan terkelupas. Dikwairkan pecahan kramik akan melukai siawa, kami tidak mengetahui cara kerja kontraktor yang hanya melakukan pekerjaan asal jadi. Sudah bangunan tidak selesai tetapi sudah langsung rusak, katanya heran. 

Menurutnya, kalau hujan seperti ini, ruangan pasti dipenuhi air hujan. Tanah dari bekas kramik yang pecah keluar berwarna merah seperti ini, kantanya sambil menunjukkan ruanga yang penuh lumpur tanah merah.
Pembanguna gedung ini dari Dinas Bangunan, dibangun sejak 3 tahun lalu. “Kita sudah ada pengajuan sejak Tahun lalu (2015), karena kita ngeri dengan kelas seperti itu. Takut anak-anak (Siswa) bercanda dan jatuh dari atas kelas, tuturnya.

Sementara itu Pembangunan SMKN 1 Babelan terbengkalai sejak tahun 2015, hingga berita ini dibuat, belum ada tanda tanda akan akan dilanjutkan. Harapan wali murid SMKN 1 Babelan untuk mendapatkan ruang kelas baru (RKB) serta usulan dari pihak sekolah sudah terlaksana pada anggaran tahun 2015 oleh pihak kedua atau kontraktor. 

Beberapa orang tua siswa menuturkan, dengan dimulainya pembangunan ruang kelas baru tahun 2015, kami sangat gembira, namun kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan karena pelaksanaan pembangunan terhenti hingga diakhir tahun 2016 ini, katanya.

Hasil pantauan tim Metro Politan di lokasi bangunan RKB SMKN 1 Babelan, dikerjakan  oleh CV. INTI GUNA KARYA dengan pagu anggaran 1.788.370.000,00 melalui lelang LPSE. Bangunan tersebut belum mencapai lima puluh persen, hal ini bisa di lihat dari fisik bangunan yang ada seperti contohnya pemasangan rangka baja yang masih amburaradul, pemasangan pintu, kaca jendela, apalagi pemasangan keramik satupun belum ada, bahkan kalau diamati secara teliti bangunan pun tampak miring dan hal ini bisa mengakibatkan rawan roboh. Dalam realisasi kegiatan APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2015, Dinas bangunan telah membayar pelaksana pembangunan SMK N 1 Babelan sebesar Rp 761.747.080 ( 42,32%). Jasa konsultasi pengawasan pembangunan RKB SMK 1 Babelan, pagu anggaran Rp 105. 948.000, realisasi, Rp 83.588.000. dengan adanya biaya konsultasi puluhan juta rupiah, apa tugas dan fungsi Konsultasi tersebut? Kenapa pembangunan bisa terbengkalai? Jawabnya hanya Dinas Bangunan yang mengetahuinya.  

Rikam selaku Ketua komite SMKN 1 Babelan saat di mintai keterangan terkait bangunan tersebut mengatakan " saya selaku komite yang mewakili wali murid merasa kesel dan kecewa setalah melihat pembangun RKB ini lelet/lambat. Kami juga sering menegur pihak pelaksana agar cepat selesai sesui dengan waktu yang sudah di tentukan oleh pemerintah, serta sesui dengan SPK Surat Perjanjian Kerja yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, tapi teguran saya gak digubris, mungkin kepala sekolah juga sudah membuat laporan ke Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi, malah sudah laporan ke Bupati, Neneng Hasanah Yasin. Kami berharap pemerintah supaya tegas untuk memberikan sanksi hukum yang berlaku pada kontraktor yang gak becus kerja. Serta dilanjutkan pembangunan RKB SMKN 1, tapi jangan dipakai lagi kontraktor yang kaya gitu " tegasnya.

Selain pembangunan SMP Negeri 10 Tambun selatan dan SMK 1 Babelan, dua sekolah dasar negeri, antara lain SD Negeri 01 dan SD Negeri 06 Mekarsari juga mengalami hal yang sama, seperti diberitakan Koran ini pada edisi 158.  

Ditempat terpisah Erwin Mailudin selaku ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bekasi (FKPMB) kepada Metro Politan  memaparkan " kalau anggran pembangunan itu tahun anggaran 2015, hingga 2016 belum selesai jelas sudah menyalahi aturan. Semua kegiatan pembangunan tahun anggaran 2015 sudah harus selesai diakhir tahun 2015. Diduga pengguna anggaran tidak mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan. Atau ada dugaan pengguna anggaran dengan pelaksana pembangunan bermain agar dana pembangunan tersebut bisa dicairkan diakhir tahun 2015. Kenapa pembangunan gedung sekolah anggaran tahun 2015 belum selesai sampai tahun 2016?. Pelaksana pembangunan seharusnya mencantumkan papan proyek di lokasi pembangunan, hal itu telah diatur dalam Perpres No. 70, tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, katanya. 

Erwin Mailudin menambahkan sesuai dengan Pasal 120 Perpres No. 54/2010 Jo. Perpres No. 35/2011 Jo. Perpres No. 70/2012 mengatakan bahwa Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Kemudian Kami akan melakukan investigasi ke lapangan, kenapa pembangunan gedung sekolah (RKB) anggaran tahun 2015 belum selesai sampai tahun 2016 ?. dan setelah menemukan bukti-bukti yang akurat kami dari FKPMB akan melaporkan dan menindak lanjuti ke pihak-pihak terkait. Tegas ketua FKPMB. 

Kepala Dinas bangunan, Yuliadi Prihartono, ketika disambangi ke kantornya, tidak ada di tempat, menurut stafnya Kadis sedang keluar. Dikonfirmasi melalui surat tertulis  nomor 061/Konf/MP/X/2016 tertanggal 10 Oktober, juga tidak ada jawaban. Diduga Kepala Dinas Bangunan sebagai pengguna anggaran segaja membiarkan bangunan tersebut terbengkalai. Hal itu terbukti dengan tidak adanya upaya untuk menindaklanjuti bangunan sekolah tersebut. (Acep/jabat)