DPRD Sampaikan Pandangan Umum

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Sampaikan Pandangan Umum

Sku Metropolitan
Rabu, 12 Oktober 2016
BATAM, METRO - Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, ‎menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan perubahan APBD Batam 2016 dihadapan wakil Walikota Batam, Amsakar, Sekretaris Dewan, Asril serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam.‎
 
Sembilan fraksi terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Persatuan Demokrat, Partai Nasdem dan Fraksi Persatuan Keadilan di Ruang Paripurna, Selasa (11/10/2016).
Dalam sambutan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Zainal Abidin menjelaskan, bahwa rapat paripurna tersebut, merupakan tindak lanjut dari penyerahan secara resmi raperda
Terkait raperda yang telah diserahkan kepada DPRD, sesuai dengan tata tertib, DPRD telah melakukan pembahasan di tingkat fraksi-fraksi.
“ Para fraksi telah melakukan pembahasa secara mendalam, dalam rangka memberikan pandangan, pertimbangan dan pertanyaan atau saran yang dtuangkan dalam pandangan umum fraksi serta hasilnya disampaikan pada paripurna hari ini,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut beberapa fraksi Gerindra menyetujui Ranperda APBD perubahan dilanjutkan ke pembahasan. Tegas Harmidi

Fraksi Golkar yang diwakili Ides Madri dalam paripurna menyetujui ranperda tentang perubahan APBD Kota Batam dilanjutkan dengan catatan. Fraksi Demokrat diwakili M Yunus juga dapat menerima rancangan tersebut untuk di bahas lebih lanjut.

Selain itu, Fraksi Nasdem melalui Suhardi Taherek dalam pandangan umum memaparkan kendala yang dihadapi Pemko Batam Batam, tidak tercapainya proyeksi pendapatan hingga adanya kenaikan PAD.

Dari beberapa fraksi itu ada menyampaikan beberapa pandangan terhadap raperda untuk di prioritaskan terhadap penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam raperda perlu ditingkatkan, agar seluruh kegiatan tersebut nantinya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan berkualitas.

Setelah kesembilan fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap raperda tersebut, Walikota Batam akan menyampaikan jawaban ataupun tanggapan dalam rapat paripurna berikutnya.
 ( jhn )