Pelaksanaan Fisik Sudah 73,33 persen Serap Anggaran Disbimarta Masih 25,62 persen

Iklan Semua Halaman

.

Pelaksanaan Fisik Sudah 73,33 persen Serap Anggaran Disbimarta Masih 25,62 persen

Sku Metropolitan
Sabtu, 15 Oktober 2016
Bekasi, Metro - APBD 2016 Kota Bekasi mengalokasikan aggaran ke Dinas Bina Marga dan Tata Air  mencapai Rp740.386.520.000. Dengan rincian untuk belanja langsung Rp 717.465.480.000 dan belanja tidak langsung  Rp 13.972.142.000. Untuk daya serap belanja langsung hingga akhir triwulan ketiga masih sekitar Rp 177.200.109.927 (24,69 %) dan daya serap belanja tidak langsung sekitar Rp 10.246.368.372 (73,33 %). Total Daya serap BLT dan BL Disbimarta masih sekitar Rp 187.446.478.299 (25,62%).  

Dengan demikian anggaran yang belum keserap masih sekitar Rp 543.991.143.701. Minimnya realisasi penyerapan APBD 2016 pada Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi menuai sorotan dari sejumlah pihak. Hal itu ditengarai proses penagihan yang terkendala administrasi.  Kepala Disbimarta Kota Bekasi, Tri Adhyanto Cahyo mengakui penyerapan anggaran di dinasnya baru mencapai sekitar 25,62 persen. “Ya baru mencapai 25,62 persen, tapi kalau pekerjaan fisik sudah mencapai 73,33 persen,” katanya.    
                           
Hal itu juga dibenarkan Anggota DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak H, ST. Menurutnya penyerapan realisasi anggaran belanja yang paling rendah Dinas Bimarta dan Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim). “Yang paling rendah soal serapan anggaran belanja, Ya Dinas Bimarta, sekitar 25,62%, dan untuk pekerjaan fisiknya baru sekitar 73,33%,” bebernya.  Pihaknya telah memanggil dinas terkait untuk dimintai penjelasan atas rendahnya realiasasi penyerapan anggaran belanja di dua dinas itu. Selain dua dinas itu, SKPD lain juga  dipanggil diantaranya Dinas Pendidikan, Dispobudpar, dan Dinas Kesehatan.  Minimnya realisasi penyerapan anggaran disebabkan terkendala pada proses penagihan yang memakan waktu satu sampai dua bulan, mulai dari berita acara dan SP2D. Tapi, mereka optimis di akhir tahun ini, realiasasi penyerapan anggaran belanja di dua dinas itu, bisa mencapai 70 sampai 80 persen. “Jadi alasan mereka akibat terkendala pada proses penagihan pihak ke tiga, dan hal itu sudah disampaikan ke Bappeda dan Komisi C,” ujarnya.   

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Disbimarta harus melaksanakan apa yang sudah di instruksikan Walikota terkait penyerapan anggaran realisasi belanja APBD 2016 secara baik sesuai tahapan yang benar, tegasnya.  Mereka telah menandatangani kontrak kerja dengan Walikota Bekasi. Artinya jika ada kepala SKPD yang melanggar, maka akan ada ganjaran maupun sanksi karena itu kebijakan dari Walikota Bekasi. “Jika mereka melanggar, berarti mereka tidak mampu menjalankan tugasnya, Ya, Walikota kota harus menindak tegas,” ketus Machrul. Rendahnya realiasasi penyerapan anggaran belanja di Dinas Bina Marga dan Tata Air, publik pun menanti sikap tegas Walikota Bekasi, Rahmat Effendi terhadapa kinerja Kepala Dinas Bimarta, Tri Adhyanto. Apalagi diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dicopot akibat minimnya penyerapan anggaran.

Polder Belum Efektif Berfungsi, Perum TNI dan Dosen IKIP Kebanjiran

Belum efektifnnya berfungsi polder air Pengasinan dan komplek dosen IKIP, perumahan Taman Narogong Indah (TNI), perumahan Bumi Bekasi Baru, Pondok Hijau Permai di kecamatan Rawalumbu dan komplek perumahan dosen IKIP Jatibening masih tetap dilanda banjir. Meski kenyataan begitu, Pemkot Bekasi selalu berdalih, katanya karena ada penyempitan di bawah jalan tol. Masyarakat selalu dipersalahkan karena sumber penyumbatan itu merupakan sampah yang berasal dari masyarakat. Ada benarnya, tetapi tidak selalu karena petugas kebersihan dengan terjadual telah mengangkut sampah rumah tangga masyarakat.   Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan banjir yang melanda wilayah Rawalumbu karena saluran air di bawah ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sempit dan mengalami sedimentasi. "Kapasitas saluran tak sebanding dengan debit air,"kata Tri. Pemerintah telah membangun polder air sekitar 2 hektare di Pengasinan. Tujuannya menghalau air hujan di perumahan Taman Narogong Indah serta mengurangi beban saluran air yang membelah perumahan itu dengan perumahan Pondok Hijau Permai. "Polder sifatnya mengurangi, bukan menghalau banjir," ujarnya.  
                            
Keberadaan polder sebetulnya sudah maksimal. Hanya, saluran air yang mengalir di bawah ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mengalami penyumbatan karena sedimentasi. Karena itu, normalisasi saluran cukup penting. Sebab, sejak jalan tol dibangun pada 1986, belum pernah ada normalisasi. "Dibangun polder sebesar apa pun, kalau saluran itu tidak dinormalisasi percuma," tuturnya.  
      
Masyarakat justru menuding penyebab utama banjir bukan karena sampah, tetapi karena kurang berkualitasnya infrastruktur drainase. Masyarakat bukan mengharapkan alasan, tetapi solusi agar Kota Bekasi terhindar dari banjir. “Masyarakat jangan jadi kambinghitam,”ujar sejumlah ketua RW. 

Disbimarta semestinya jentlemen mengakui kekurangan jangan menyalahkan karena sampah masyarakat. Semua tahu perencanaannya saja selalu tidak terencana secara matang dan dadakan. Buktinya, tetap kebanjiran tentu karena polder air itu tidak efektif berfungsi, kata beberapa ketua RT dan RW.

Pihak PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek, mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengatasi persoalan sedimentasi di saluran air bawah jalan tol.  Jasa Marga menerjunkan alat berat mengangkat sampah yang menumpuk di pintu air itu. Sampah-sampah itu berasal dari saluran yang dibuang masyarakat sekitar. Karena menumpuk, laju air menjadi tersendat sehingga meluber ke permukiman warga. "Saluran air seharusnya steril dari sampah," katanya.  

Dari Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengatakan mayoritas titik banjir berada di permukiman yang letaknya di dataran rendah atau cekungan. "Di dalam rumah tidak sampai parah karena mayoritas lantainya sudah ditinggikan. Kalau di bahu jalan cukup tinggi, bahkan ada yang tak bisa dilalui kendaraan."ujarnya.   

Meski telah dibangun polder di perumahan dosen IKIP dan polder Pengasinan dengan menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah, namun Perumahan Dosen IKIP, Perumahan Taman Narogong Indah, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Perumahan Pondok Hijau Permai di kecamatan Rawalumbu dan Perumahan Pondok Timur Indah di kecamatan Mustikajaya masih tetap dilanda banjir. Hal itu karena tidak berfungsinya polder dengan efektif.  

Sementara perumnas III di kecamatan Bekasi Timur, perumahan Nusa Indah Permai, Perumahan Pondok Gede Permai di kecamatan Jatiasih yang setiap tahunnya dilanda banjir kali ini luput dari kebanjiran. Hal itu karena telah berfungsinya polder Arenjaya Bekasi Timur dan penguatan tanggul kali perumahan Nusa Indah. (Sardin)