Diduga Nelayan Dapat Bantuan Mesin Harus Mengeluarkan Uang

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Nelayan Dapat Bantuan Mesin Harus Mengeluarkan Uang

Sku Metropolitan
Minggu, 13 November 2016
Bekasi, Metro - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan berupa mesin Perahu dan Tabung gas 3 kilogram.  Ratusan nelayan di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan bantuan mesin Perahu sebanyak 760 Unit mesin perahu berbahan bakar Gasdan tabung gas ukuran 3 kilogram. Tapi untuk mendapatkan banatuan tersebut, para nelayan harus memberika uang upeti kepada petugas antara rp 300 hingga 600 ribu. Hal itu dikatakan lembaga swadaya Masyarakat (LSM) LP2RI, Zainal 
 
Zainal menuturkan, sangat di sayangkan, bantuan yang seharusnya di berikan secara cuma-cuma oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa adanya biaya. Kenyataan dilapang bantuan tersebut jadi ajang Pungutan Liar (Pungli). Diduga Pungli dilakukan oleh para Ketua Kelompok  Nelayan dan petugas dari Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi.



Menurut, SH, warga Kecamatan Muara Gembong, kepada beberapa Media mengatakan, "saya kecewa karena tidak mendapatkan mesin perahu, lantaran harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300 ribu, sehingga daftar nama saya dicoret dan digantikan dengan orang lain yang punya duit," ucapnya .


Disaat proses pendataan dan verifikasi, kartu anggota KKP sudah ada, lantaran Ketua kelompok Nelayan meminta pungutan sebesar Rp. 300 ribu, sebagaimana data yang telah dilaporkan. Namun pada verifikasi tersebut banyak bukan nelayan yang membayarkan dan mendapatkan  mesin perahu.


Pada saat penurunan mesin, banyak data penerima yang sudah di verifikasi tidak mendapatkan mesinnya. Akibat, pada pendataan lalu nelayan enggan membayar pungutan, dan mesin pun dialihkan kepada masyarakat biasa Bukan Nelayan.


“Yang bukan nelayan dapat, seperti penjaga warung, Buruh Nelayan, saya tidak  permasalahkan karena permohonan pengadaan mesin tersebut adalah ketua Kelompok . Yang kami pertanyakan adalah, kenapa masyarakat yang bukan nelayan mendapatkan bantuan tersbut? 


Pasalnya, bantuan tersebut seharusnya di berikan secara cuma-cuma untuk nelayan, tapi menjadi bancakan para oknum dengan meminta pungutan bervariasi sesuai kapasitas mesin,” tambahnya.



Sumber Koran ini mengatakan, diduga koordinator yang bernama, Ridho, bekerjasama dengan Ketua PK    memungut dana dari penerima mesin. Bukan hanya itu, mereka pun tak segan-segan menjual mesin tersebut kepada masyarakat lain demi mendapat keuntungan semata dan mengabaikan hak nelayan yang dimana mereka mendapatkan mesin tersebut. Kami mengharapkan penegak hokum turuntangan atas dugaan pungli saat penyaluran bantuan dari kementerian dan kelautan, tegasnya. ACEP