Lemahnya Tindakan Hukum, Pengawas Bekerja Semaunya

Iklan Semua Halaman

.

Lemahnya Tindakan Hukum, Pengawas Bekerja Semaunya

Sku Metropolitan
Minggu, 13 November 2016
BEKASI, METRO - Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi program tersebut tidak didukung oleh petugas yang telah ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal itu dikatakan Surisman, Ketua DPD,Jawa Barat, LSM MIPA, Surisman. 
 
Surisman menjelaskan, pengawas dan Konsultan hanya memberikaan nama proyek yang ada didaftar, kontraktor disuruh mencari lokasi sesuai yang tertera di daftar tersebut. Seharusnya pengawas dan kontraktor sama-sama ke lokasi proyek untuk mengetahui lokasi, tehnik kerja, serta memasang papan proyek di tempat pelaksanaan proyek. Setelah dikeluarkan Surat Perntah kerja (SPK) si pelaksana langsung melakukan pekerjaan.

Akibat tidak adanya petunjuk dari pengawas dan Konsultan, maka pelaksana pekerjaan mencari sendiri lokasi proyek. Dengan keadaan seperti itu, pelaksana juga melakukan pekerjaan semaunya. Hali tulah membuat kwalitas pembangunan proyek di Kabupaten Bekasi tidak berkwalitas,  padahal dana auntuk pembangunan tersebut bersumber dari APBD tahun anggaran 2016, jelasnya.

Dia menambahkan, tidak aktifnya pengawas dan Konsultan untuk memantau pelaksanaan proyek, akibat lemahnya penegakan hokum dari Kejaksaan. Kalau Kejaksaan mau menindak pengawas yang bekerja semaunya, tidak bakal terjadi proyek asal –asalan. Pengamatan kami, belum ada pengawas Konsultan dan Kontraktor yang ditindak penegak hokum. Padahal ada beberapa proyek yang dikerjakan asal jadi di wilayah Kabupaten Bekasi, tambahnya.
 
 Pengamatan Wartawan SKU METROPOLITAN di lapangan, proyek drainase di Perumahan Tridaya dan Rawakalong, Kecamatan Tambun Selatan, tidak ada papan proyek. Padahal papan proyek tersebut telah tertuang dalam anggaran dan biaya pembuatannya bersumber dari APBD. Kuat dugaan terjadi ‘kongkalingong antara kontraktor dan pengawas’ sehingga pemborong pun leluasa melaksanakan pekerjaan tanpa prosedur sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Melvin salah seorang warga Perumahan Tridaya Kecamatan Tambun Selatan,  mengatakan, sebagai warga bangga atas pembangunan tersebut. Tetapi kalau proyek itu dikerjakan asal jadi sama saja menghabiskan uang Negara. Kami tidak pernah melihat pengawas dari Pemda. Hanya perkerja saja dan mandor, kalau orang Pemda tidak pernah kami lihat, katanya.  (ACEP)