Warga Sebut Limbah PT CNIS Cemari Lingkungan

Iklan Semua Halaman

.

Warga Sebut Limbah PT CNIS Cemari Lingkungan

Sku Metropolitan
Minggu, 13 November 2016

Metro Sanggau- Warga Sebut Limbah PT CNIS Cemari Lingkungan
Metro Sanggau-Warga Desa Kedukul Kecamatan Mukok menuding limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT  Citra Nusa Inti Sawit (CNIS), mencemari lingkungan baik udara maupun air sungai yang dijadikan perusahaan sebagai tempat pembuangan akhir limbah.

Limbah cair hasil pengolahan kelap sawit dinilai melebihi ambang batas mutu, sehingga air sungai yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air seperti mandi, mencuci dan kebutuhan lainya tidak dapat lagi digunakan warga.

Menurut keterangan Kepala Desa kedukul saat dikonfirmasi wartawan dilapangan menjelaskan, untuk persoalan limbah sudah berjalan selama tiga (3) tahun, sejak sejak perusahaan beroprasi. Dampak limbah itu sendiri berawal dari pembuangan limbah keluarga disitu ada parit, ketika turun hujan, limbah pabrik meluap bercampur dengan limbah keluarga. Banyak pohon yang mati kemudian untuk kehidupan di sungai tersebut tidak ada lagi, ikan sudah tidak Nampak, sekarang tumpukan dari lumpur pembuangan dari kotoran limbah keluarga dan sebagian limbah perusahaan itu masih ada buktinya.

Lanjut Kades, saya mohon kepada pihak terkait agar bersama sama menangani pencemaran lingkungan tersebut. Sebagai Kepala Desa, sudah berusaha bersama masyarakat untuk menangani hal itu, tetapi tidak mampu. Paling parah di Dusun Malan satu (1) Desa Kedukul, banyaknya debu hitam (boyler). Pengamatan kami, halite terjadi  saat pengoprasian tidak standar, terkadang pihak perusahaan beralasan oprasional boyler itu sudah sesuai standar oprasi prosedur (SOP), tapi kalo saya lihat itu tidak. karena kalo standar menghidupkan boyler walapun saya bukan pekerja paling tidak yang saya ketahui untuk menghidupkan boylet tentunya ada langkah - langkah prosedur yang harus kita ikuti, jadi tidak semestinya menghidupkan api pada mesin tersebut tentunya itu memerlukan pancingan kemudian pelan - pelan jadi asapnya tidak mengepul sedemikian rupa hitamnya. Saya memohon kalo bisa itu untuk cimne atau cerobong asap itu salah satu antisipasinya, sudah menghubungi pihak perusahaan agar cerobong  ditinggikan lagi, jadi jangkauan asap tersebut bisa sedikit jauh dari lingkungan, tapi sampai sekarang belum ada reaksi atau tanggapan dari pihak pengusaha.
Kades menambahankan, kami selalu menghubungi pihak perusahaan untuk menangapi keluhan warga akibat limbah yang ditimbulkan perusahaan. Semestinya pihak pengusaha harus melaakukan pengrukan saluran setiap enam bulan sekali. Kalu hal itu tidak dilakukan, pendangkalan saluran air akan terjadi. Kami menghimbau khususnya pihak perusahaan agar dalam pengoprasian pabrik tersebut harus mengikuti prosedur pengoperasian karena itu paling utama bagi warga, yang ke dua tolong dijaga luapan limbah. Pemerintah Desa Kedukul, menginginkan pihak perusahaan membuat suatu bendungan khusus menampung limbah, tuturnya..
MY, salah seorang warga Dusun malan 1 Desa Kedukul mengatakan, “selama ini limbahnya dibuang ke sungai yang bermuara ke Sungai Kapuas. "Sebelum PT CNIS didirikan, warga sepanjang aliran sungai menggunakan air untuk mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah tidak ada yang berani, karena takut menimbulkan penyakit. Sudah banyak yang terkena dampaknya," katanya. 

MY menambahkan, kondisi itu sudah sering dikeluhkan warga. Hanya saja warga tidak tau mengadukan persoalan tersebut kepada siapa. "Kepada perusahaan sudah sering kita sampaikan. Tapi nggak pernah dapat tanggapan. Nggak tau kita mau mengadu kemana," ucapnya.


Ketika hal itu dikonfirmasika ke pihak perusahaan, Kepala Administrasi PT CNIS menampiknya, bahwa limbah cair maupun asap hasil dari pengolahan kelapa sawit tidak mencemari lingkungan. Limbah, baik limbah cair maupun asap yang dibuang sudah di uji di laboratorium dan tidak berbahaya. "Mana berani kita main main dengan limbah. Nggak ada itu. Kalau tidak, sudah pasti perusahaan kita ditutup,"lagi pula kemarin tim badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Sanggau juga sudah turun kelapangan dan menyatakan kalo pun ada limbah yang tercemar itu tidak membahayakan karena sudah di uji dilaboratorium, ujarnya singkat.

sementara itu pengamat lingkungan hudup, Hary, ketika dimintai tanggapnnya tentang limbah PT CNIS menuturkan, masalah pencemaran yang dilakukaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT  Citra Nusa Inti Sawit (CNIS), perlu diteliti kembali, aspek_aspek yang berhubungan dengan perijinan yang dimiliki perusahaan tersebut, terutama yang berhubungan dengan lingkungan. Adapun ijin-ijin tersebut diantaranya Amdal, Ijin Pengolahan Limbah Cair (IPLC), Ijin Lingkungan, Ijin penggunaan Boiler. Dan yang tak kalah penting harus ada kerja sama dengan perusahaan lain sebagai mitra dalam hal pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang sudah memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang pada : Pragaraf 5, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi :” Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.
Paragraf  7, Pasal 36 ayat  (1) yang berbunyi : “ Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.
Bilamana hal ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi, seperti yang tersebut pada Pasal 109 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling  sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)”.

Dalam hal pengelolan Limbah B3, bilamana pihak perusahaan melakukan pengelolaan sendiri harus memiliki ijin dari instansi terkait (BPLHD atau Kementerian), dan wajib melakukan uji laboratorium terhadap hasil pengolahan tersebut sebelum dilepas ke lingkungan dengan ketentuan sudah sesuai standar baku mutu lingkungan. Hal ini perlu diperhatikan, karena bila limbah yang di lepas kelingkungan belum atau tidak sesuai batas baku mutu lingkungan, maka dapat berakibat terhadap rusaknya kualitas lingkungan di sekitar perusahaan tersebut seperti, rusaknya ekosistem air yang berakibat matinya ikan dan biota air, air sumur penduduk tercemar, tanah disekitar akan tidak produktif lagi karena sudah tercemar dan juga bau yang ditimbulkan. Termasuk juga bila perusahan tersebut menggunakan boiler, maka wajib melakukan uji emisi secara berkala untuk mengetahui kualitas mutu udara di sekitar lingkungan pabrik tersebut. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka ini sudah dapat dikenakan Pasal 98 ayat ( 1 ) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk limbah B3 yang tidak dapat dikelola sendiri, maka harus diserahkan kepada perusahaan pengelola/ pemanfaat/ pemusnah Limbah B3 yang sudah memiliki ijin untuk selanjutnya di manfaatkan atau dimusnahkan. Sesuai Pasal 59 ayat (1) “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Dan ayat (3) “Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”.   Dan dalam prosesnya setiap penyerahan limbah tersebut pihak perusahaan yang melakukan pemanfaatan, atau pemusnah, wajib menyerahkan dokumen limbah B3 (Manifest Waste) kepada pihak Pabrik PT  Citra Nusa Inti Sawit (CNIS). Setelah itu pihak penghasil limbah B3 wajib melaporkan kegiatan tersebut mulai dari BPLHD Kabupaten, Provinsi sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Intinya perlu kembali dipertanyakan masalah laporan implementasi lingkungan keperusahaan tersebut atau dicek laporannya di BLHD Kabupaten dan Provinsi. Bila tidak ada laporan yang bisa membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku maka segera di laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar  dilakukan audit lingkungan. (Boy)