Berdalih Pembuatan KTA, Oknum Dishut Disinyalir Lakukan Pungli

Iklan Semua Halaman

.

Berdalih Pembuatan KTA, Oknum Dishut Disinyalir Lakukan Pungli

Sku Metropolitan
Sabtu, 17 Desember 2016
Kotabumi, Metro.
Pemerintah Pusat telah berupaya memberantas pungutan liar (Pungli) yang sering terjadi diseluruh intansi Pemerintahan. Tetapi hal itu itu tidak menjadi permasalahan di lingkungan pemerintah Lampung Utara, Provinsi Lampung, hal itu terbukti dengan masih adanya Oknum Dinas Kehutanan yang berani melakukan pungutan dari anggota kelompok tani di wilayahnya.

Beberapa anggota Kelompok tani (Kompatan) menjelaskan, tahun 2016, telah telah terbentuk kurang lebih dua puluh (20) kelompok tani. Dalam 1 (satu) kelompok beranggotakan antara dua puluh hingga enam puluh orang. Agar anggota bisa didaftarkan di Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Pemda Lampung Utara, harus mengeluarkan biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebesar Rp 300.000, per anggota. Selain pembuatan KTA, para anggota harus mengeluarkan dana untuk biaya pengurusan ke Pusat serta biaya ukur, jelasnya.

Menurutnya, masyarakat telah memanfaatkan lahan perkebunan sejak puluhan tahun, tetapi dikatakan legal, agar para penggarap lahan bisa legal, harus mengikuti aturan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara. Tetapi pendataan dan pengurusan dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, mulai dari Ketua Kelompok Tani hingga Dinas kehutanan. Beberapa waktu lalu, para anggota dikumpulkan di rumah H. Ismet.
      
Pertemuan anggota kelompok Tani seKecamatan Tanjung Raja yang bertempat di rumah tinggal H. Ismet, membahas proses pengajuan proposal Hutan ke masyarakat, dipimpin salah seorang Kepala Bidang (Kabid) dari Dinas Kehutanan yang bernama Luluk Sutiyoko, tambahnya.

Luluk Sutiyoko, menjelaskan, ada dua puluh kelompok tani yang beranggotakan antara dua puluh hingga enam puluh orang. Kita mengumpulkan kelopmpok tani untuk mengurus izin dan legalitas nya. Izin nya dibagi dua yaitu, izin wilayah dari Kementerian Kehutanan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah. Hingga kini prosesnya masih berjalan.

Luas hutan kawasan sekitar 28.000, hektar, yang sudah dikelola warga dan dilengkapi dengan izin, di wilayah Desa Tanjung Baru dan Sido Mulyo, 1.930, hektar, kemudian Abung Tinggi, gapoktan sepakat mandiri, 500 hektar,  Sindang Agung dan Mekarjaya 545 hektar, Merambung Sinar Jaya, 500, hektar, Tanjung Beringin dan Tulung Balak, 1.200 hektar. Sedangkan 4.600 hektar, masih dalam proses pengajuan pengajuan kelompok tani Labuwai sekitar 2.000  hektar.


Terkait dengan biaya pembuatan KTA, itu urusan kelompok tani, Nurdi, yang tanda tangan dibawahnya, bukan urusan kami, katanya.  (RAMA FY)