Diduga Ada Pungli, Warga Keluhkan Pembuatan Prona

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Ada Pungli, Warga Keluhkan Pembuatan Prona

Sku Metropolitan
Sabtu, 24 Desember 2016

Lampung Utra, Metro - Warga masyarakat desa Pekurun, kabupaten Lampung Utara mengeluhkan pembuatan pembuatan sertikat tanah melalui program Proyek Masional Agraria (Prona) yang terlalu mahal. Dalam pengurusan sertifikat tersebut warga dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- bagi yang belum lengkap berkasnya seperti tidak mempunyai akte jual beli. Dan menurut petugas yang berkasnya sudah lengkap dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,-. 
 
Pada tahun 2015, Mulyadi TH menjabat sebagai sekretaris kecamatan (Sekcam) dan sebagai Pj desa Pekurun mengajukan sekitar  300 buku untuk pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Utara.


Warga sangat antusias dengan program Prona tersebut namun merasa terbebani dengan biaya yang dipungut oleh petugas. Dana tersebut diduga dipungut unutk kepentingan sendiri dengan dalil uang administrasi.


Mulyadi TH saat ini menjabat sebagai camat di Kecamatan Abung tengah saat dikonfirmasi tidak ada tindaklanjut dan jawaban terkait dugaan pungli tersebut. 


Yuzar, selaku Asda 1 (satu) mengatakan baru mengetahui adanya pungutan biaya dalam pengajuan pembuatan sertifikat Prona tersebut. Yuzar menyarankan agar masyarakat yang di pungut biaya agar melaporkan ke Asda 1. Yuzar juga menegaskan bahwa pengajuan sertifikat Prona tersebut tidak dipungut biaya, namum prosesnya tidak gratis tetapi murah dan mudah, karena harus membeli materai dan yang lainnya. Lebih lanjut Yuzar mengatakan pengajuan Prona tahun 2017 belum diajukan dan yang tahun 2015 sudah selesai. 

Apabila usulan tahun 2015 belum selesai itu adalah oknum dan laporkan saja ke aparat penegak hukum. Dan untuk pungutan biaya tersebut silahkan melapor dari perwakilan yang 300 orang tersebut ke saya (Asda 1 –red). Siapa pun oknumnya tidak akan ditutupi, setiap hari siap untuk melayani masyarakat, tegas Yuzar.


Masyarakat desa Pekurun sangat kecewa dengan pengajuan sertifikat tersebut. Selama dua tahun sertifikat tak kunjung ada dan uang pun raib, masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera bertindak. (Rama)