Diduga Kuat Terjadi KKN Proyek RSUD Wilayah Utara Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Kuat Terjadi KKN Proyek RSUD Wilayah Utara Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Sabtu, 24 Desember 2016
BEKASI, METRO - Cikal bakal alias embrio penentuan titik lokasi Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Utara Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Kampung Garon, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, patut dipertanyakan. Alasannya, karena sarat dengan “kepentingan” sejumlah oknum yang mendulang pundi pundi uang APBD. Apa dan bagaimana hal itu terjadi.  Berikut ini hasil investigasi tim redaksi Zona Bekasi.

Ibarat pepatah “Ada Gula, Ada Semut” mungkin begitulah rancang bangun sebuah proyek Pemerintah Daerah yang menggunakan duit rakyat melalui APBD.. Karena itu, dari berbagai informasi yang dirangkum METRO, rancang bangun titik lokasi Rumah Sakit itu disinyalir sarat “kepentingan” yang dimainkan inisiator oknum Eksekuti yang berkolaborasi dengan oknum Legislatif.

Berhembusnya aroma busuk “kepentingan” itu berawal dari bocornya rancang bangun dalam penentuan titik lokasi, dimana menurut sejumlah sumber mengatakan, bahwa inisiator proyek itu datangnya dari pihak eksekutif. Kemudian pihak eksekutif itu menggalang kekuatan dengan partai penguasa diparlemen.

Berbagai pertemuan untuk membahas titik lokasi itu pun dilakukan secara diam diam. Setelah mengkrucut maka pertemuan selanjutnya di kantor wakil rakyat. Selidik punya selidik, ternyata ada “kepentingan sponsor” dibalik penentuan titik lokasi proyek itu, tutur sumber

Namun sumber yang tidak mau ditulis namanya itu menjelaskan, bahwa setelah ada kesepakatan titik lokasi, maka oknum Eksekutif dan Legislatif itu melakukan konsolidasi alias memberikan warna dimasing masing institusi. Tujuannya, ketika pembahasan dan penyelarasan bersama antara eksekutif dan legislatif, tidak ada perbedaan pendapat.

Rangkaian demi rangkaian terjalin dengan mulus. Hingga akhirnya, rancang bangun penentuan titik lokasi itu sampai dimasing masing pucuk pimpinan eksekuif dan legislatif. Singkat kata, finalisasi penentuan titik lokasi rumah sakit tersebut mendapat kesepakatan dan persetujuan yakni di Kecamatan Cabangbungin.

Dengan adanya kesepakatan dan persetujan itu. Maka “otak kotor bisnis” oknum eksekutif dan legislatif dalam melakukan “Bisnis Tanah” semakin berjalan mulus. “Memang sempat menjadi tarik menarik dikalangan wakil rakyat. Namun setelah mendapat “angin segar dan vitamin” tarik menakrik itu hilang” ujar beberapa sumber.

Dibeberkannya, penentuan titik rumah sakit diwilayah Cabangbungin itu, beraroma politis bisnis tanah. “Coba aja simak dan perhatikan, puluhan bahkan ratusan hektar tanah yang sekarang ini dalam tahap pembebasan untuk jalan lingkar utara sudah dimulai dari Cabangbungin.

PEMBELIAN TANAH DIANGGARKAN Rp 3 MILYAR

Mendapat informasi itu, tim METRO semakin jadi untuk mengungkap tabir tersebut. Namun demikian, untuk tahap awal, lebih fokus kepada embrio penentuan titik lokasi proyek pembangunan RSUD Wilayah Utara Kabupaten Bekasi.

Menurut LSM JEKO, penentuan titik lokasi itu, sengaja diciptakan oleh oknum tertentu. Tujuannya, untuk meningkatkan harga jual tanah diwilayah tersebut. Jika demikian, apa yang dikatakan beberapa sumber itu benar adanya, bahwa proyek pembangunan jalan lingkar utara yang awalnya dimulai dari Kecamatan Tarumajaya, sekarang ini berpindah, dimulainya dari Kecamatan Cabangbungin.

“Terlepas benar atau tidak, yang jelas untuk pembebasan lahan Rumah Sakit, seluas 1,3 hektar. Pemda Kab. Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 Milyar yang diambil dari APBD tahun 2015,” kata Pendiri LSM JEKO, Bob.

Ditegaskannya, dalam waktu dekat ini dugaan kasus “Bisnis Tanah” buat Rumah Sakit itu dilaporkannya kepihak berwajib. Sebab dari buku laporan pertanggung jawaban Bupati Bekasi, terhadap APBD tahun 2015, anggaran pembebasan lahan untuk rumah sakit itu, sudah terserap semua. Artinya, harga tanah per meter, untuk lahan rumah sakit itu sekitar 290 ribu rupiah per meternya.

Pertanyaannya, benar kah harga pasaran tanah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, per meternya senilai itu..? Jika benar, siapakah pemilik awal tanah yang sekarang ini sedang dibangun proyek RSUD Wilayah Utara itu..?

Menurut LSM JEKO, pemilik awal tanah tersebut adalah salah seorang ustad bernama Darif, kemudian ustad itu menjualnya kepada salah seorang penduduk yang tinggalnya di Jakarta. Setelah dilakukan transaksi jual beli, kemudian lahan tanah itu dikuasakan kepada H. Nemin. Dengan adanya sekilas cerita itulah, kemudian Pemda Kab. Bekasi mengalokasikan dana APBD senilai Rp 3 Milyar.

RUMAH SAKIT TIPE D

LSM JEKO mensinyalir bahwa rancang bangun penentuan titik lokasi dilakukan tanpa melalui Feasibility Study atau study kelayakan. Bahkan bukan itu saja, pengalokasian anggaran pembelian tanah itu disinyalir tidak menggunakan Appraisal atau penilaian harga tanah dan bangunan beserta kelengkapan atau pengembangan lainnya atas tanah (Land Development).

Menurut Bob, pada bulan Oktober 2014. Pemkab Bekasi melaksanakan Lelang Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dengan judul “DED Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Cabangbungin”. Adapun pemenangnya adalah PT. SAEBA KONSULINDO. Dimana Nilai kontraknya senilaiRp 360. 849. 500,-.

Dijelaskannya, dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung itu akan mengandung resiko yang sangat tinggi yakni tentang keselamatan nyawa manusia. Artinya, apa yang menjadi argumentasi produk dari konsultan perencana (DED) yang terdiri dari beberapa komponen seperti, gambar detail bangunan atau gambar bestek dan desain harus memenuhi kreteria dari konstruksi yang akan dikerjakan.

Artinya, DED itu meliputi Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Laporan akhir tahap perencanaan yang meliputi. Laporan arsitektur. Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test). Laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal. Laporan perhitungan Informasi & Teknologi, kata Bob 

Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan isi DED adalah gambar detail bangunan. Karena itu, semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Selain itu juga, kandungan yang ada dalam DED biasanya mencantumkan Rencana Anggaran Biayaa tau RAB dari perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan.

Oleh sebab itu, dalam DED ada yang namanya RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat dimana cakupan RKS mengenai mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. “RKS adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukan kedalam Standar Dokumen Pengadaan”.

TUMPANG TINDIH
LSM JEKO juga menuding ada permianan dibalik proyek Rumah Sakit itu. Untuk itu misteri ini harus diungkap. Agar terang benderang siapa oknum dan dalang dibalik penentuan titik lokasi RSUD Wilayah Utara. Sehingga muncul, pengalokasian anggaran pembebasan lahan.

Menurut LSM JEKO, setelah ramai dan menjadi pemberitaan di media cetak dan elektronik, kemudian terajdi “pengalihan” opini publik yakni dengan pengumuman lelang DED. Setiap tahapan, selalu saja ada pengalihan opini publik. Hal ini terlihat, tahun 2014 lelang DED dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2015 lelang pengadaan tanah dilaksanakan.

Seperti diketahui, dari Website  LPSE Kabupaten Bekasi sangat jelas terlihat bahwa aturan dan mekanis melelang terhadap proyek yang sarat dengan “kepentingan” itu ditempuh. Namun demikian jika diurut terkesan “tumpeng tindih”.

Coba simak dan perhatikan. Kenapa ketika APBD 2014 menggelontorkan dana untuk pembebasan lahan tidak disertakan dengan biaya pengurugan atau pengadaan tanah. Anehnya, kenapa pada tahun 2015 harus ada paket proyek Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Utara. Yang dilaksanakan PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL. Dengan nilai kontrak Rp 160.587.900,-

Dengan adanya hal itu, dapat dikategorikan, bahwa pengalokasian dana APBD terhadap proyek tersebut menyedot banyak duit rakyat yang sengaja disiasati oleh sejumlah oknum. Artinya, setelah lokasi tanah untuk rumah sakit itu dibeli oleh Pemda, maka disusunlah rencana pengadaan atau pengurugan dilokasi tersebut. Dengan adanya penyusunan rencana pengadaan tanah, maka hasilnya akan muncul kubikasi tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek itu.

Pertanyaannya,benarkah harga kubikasi pengadaan tanah itu menjadi satu kesatuan dalam dokumen kontrak senilai Rp 38. 515.000.000,-. Terlepas bena ratau tidak, yang jelas proyek pembangunan RSUD Wilayah Utara yang lagi dikerjakan PT. GUNAKARYA NUSANTARA, patut menjadi sorotan publik. Sebab pembanunan proyek rumah sakit itu direncakan untuk memenuhi pelayanan kesehatan warga Kabupaten Bekasi yang ada disekitar wilayah utara yakni Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muara Gembong, Sukatani, Sukawangi, dan Pebayuran. (Red)