Guru Keluhkan Kekurangan Dana Sertifikasi

Iklan Semua Halaman

.

Guru Keluhkan Kekurangan Dana Sertifikasi

Sku Metropolitan
Minggu, 25 Desember 2016
Kotabumi, Metro - Beberapa guru dan penilik sekolah di Kabupaten Lampung Utara (lampura). keluhkan kekurangan pembayaran dana sete rfikasi, sejak tahun 2013 sampai 2016. Hingga berita ini dibuat, dana tersebut belum disalurkan pemerin tah Pusat dan Daerah.
 
Beberapa Kepala Sekolah menutur kan, kami sudah sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Pe ndidikan Lampung Utara (lampura), tapi belum ada kejelasan yang pasti sampai kini. Para guru dan kepala sekolah yang mendapat seterpi kasi, merasa geram. pasal nya, keti ka ada kelebihan dalam pembaya ran seterfikasi harus secepat nya dikembalikan perintah dari Dinas Pendidikan Lampura. Tetapi ketika mereka ada kekurangan menerima seterpikasi meski sudah melaporkan ber ulang kali ke pihak Dinas, tidak ada kepastian yang jelas, kapan akan dikembalikan/disalurkan bahkan mencapi bertahun tahun belum tersalurkan, tuturnya.

Ab (50) Kepala sekolah dasar di Lampura, mengatakan, “dana seterfikasi saya sendiri Rp 6.000.000,  kekurangan nya, sudah saya laporkan berulang kali, kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, dari pihak dinas hanya berjanji akan dikembalikan, tetapi sampai satu tahun tidak ada pengembalinya kepada saya. Ketika kami pertanyakan kembali jawab mereka hanya sabar, seperti itu saja jawaban kami sering mempertanyakan kekurangan dana seterfikasi yang sudah menjadi hak mutlak kami, bebernya.

Menurutnya, ketika ada kelebihan dari seterfikasi kami, mereka mengharuskan secepat mungkin dikembalikan. Sejak tahun 2013 sampai kini seterfikasi itu sering kali kekurangan, nominal nya berperiasi, dari Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000. saya sendiri kurang mencapai Rp 6,000.000, hingga tahun 2016. Pihak Dinas Pendidikan Amelia dan Atin yang membidangi seterfikasi, berjanji akan mengembalikan kekurangan itu. Tetapi sudah dua tahun ini jawaban dari mereka hanya tarsok-tarsok saja, pungkasnya.

Sementara itu, Amilia, ketika dikonfirmasi mengatakan, sistem operator sekolah langsung ke Pusat, baru menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dirjen. seterfikasi guru yang kelebihan harus dikembalikan secepat nya, jika ada seterpikasi guru yang kurang dari tahun 2015 sampai saat ini, saya rasa mereka terlalu berlebihan, dari tahun 2015 para dewan guru ada seterfikasi nya kelebihan dan ada pula yang tidak cukup/kurang, itu mereka tidak lapor. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, maka melapor ke Kementerian Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Apa bila ada dewan guru yang mendapat seterpikasi yang kurang maka akan kami salurkan. semua itu kesalahan dari dewan guru itu sendiri, dikarenakan mereka tidak mau duduk bareng, bersama oprator. Dana kelebihan itu sudah dikembalikan kekas daerah. jika pada tahun 2013 ada kekurangan mencapai Rp 7.500.000 dalam satu dewan guru,  itu berdasarkan SK Dirjen, memang ketika itu semua kurang, ujarnya.
Amilia menambahkan, pada saat di audit BPKP dua berkas, untuk tahun 2014 dan 2015 itu tidak ada laporan, semestinya mereka laporan kita akan merelisasikan kekurangan dari seterfikasi. Namun mereka mesti bersabar menungu peroses. saya tidak pernah merasa ada laporan kepada saya pada tahun 2014 dan 2015, salahnya mereka, kenapa tidak melapor kekita? Jika melapor pula tiada batas waktu untuk kita relisasikan namun, mereka harus bersabar sampai ada pencairan kembali.

Terkait seterfikasi yang dipotong, dikarenkan, para dewan guru beberapa hari tidak masuk kerja. Pemberkasan dari beberapa dewan guru itu yang kita kirim ke BPK, semuanya ada 100 berkas, turun menjadi 84 berkas saja dikarenakan kami bisa memberi komentar seperti Ibu Ana, ingin menikahkan anaknya, maka kita akan lampirkan surat izin dan undangannya, ujar Amelia.

Kepala Dinas Pendidikan Wandi, ketika dikonfimasi melaluia tepon genggamnya, mengata kan, apabila ada kelebihan harus dikembalikan, kalau ada kekurangan harus dibayarkan. Tetapi semua itu ada aturannya. Harus melalui proses, semua sudah diatur dalam Kemen dikbud No 17 Tahun 2016, jelasnya.  (RAMA FY)