Kadisdik Harus Bertanggung Jawab‎, Diduga Penjualan ‎Buku Paket, LKS Dan Pungli Masih Marak

Iklan Semua Halaman

.

Kadisdik Harus Bertanggung Jawab‎, Diduga Penjualan ‎Buku Paket, LKS Dan Pungli Masih Marak

Sku Metropolitan
Minggu, 18 Desember 2016
Subang, Metro
Sejumlah sekolah dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam lingkup Dinas Pendidikan, disinyalir abaikan larangan penjualan buku paket, lembar kerja siswa (LKS) dan praktek pungutan liar (Pungli) . Muncul  adanya praktek tersebut, Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab. Ungkap ketua komisi IV DPRD Kabupaten Subang, diwakili sekretarisnya,Ma'mun, saat di ruangan kantornya kepada wartawan Metro, pada Selasa (13/12/2016).

Meskipun Kepala Dinas Pendidikan sudah memberikan surat edaran, yang isinya memerintahkan kepada seluruh Kepala Sekolah baik SD, SMP hingga SMA, agar  tidak melakukan penjualan buku paket, lembar kerja siswa (LKS) dan praktek pungutan liar (Pungli), namun tetap saja tak di gubris, bahkan pada prakteknya sekolah-sekolah masih melaku kan penjualan buku paket dan Lembar kerja siswa (LKS) kepada siswanya.

‎Termasuk di internal Dinas Pendidikan juga di UPTD masing-masing Kecamatan, dalam proses pengurusan sertifikasi Guru,jabatan fungsional (Jafung) serta kenaikan pangkat/golongan, disi nyalir  terjadi adanya praktek pungutan.

"Sebenarnya larangan tersebut sudah diatur da lam Peraturan Pemerintah, selain surat edaran berupa perintah dari Kepala Dinas, sebagai tindak lanjut dari lapo ran hasil pemeriksaan No mor : 10-R/lamp. lap/ Irjen /V/2016, tertanggal, 9 Mei 2016.laporan Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  Perihal Larangan penjualan buku paket dan LKS serta berupa pungutan apapun terhadap siswa sesungguhnya sudah diatur dalam pasal 181,PP. No.17 Tahun 2010,yang isinya menerangkan bahwa penye lenggara dan tenaga pendidik baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelaja ran,perlengkapan pela jaran, bahan pelajaran serta pakaian seragam ditingkat satuan pendi dikan dan selain itu  juga diatur dalam Permendik bud No. 8 Tahun 2016 tentang  buku yang diguna kan oleh satuan pendidikan,kalaupun terjadi adanya upaya-upaya praktek tersebut,jelas tak dibenarkan dan patut diduga tindakan penyalah gunaan wewenang‎," jelas Ma'mun.

Menyusul terungkapnya praktek tersebut, berawal dari keluhan  beberapa wali murid, karena ‎anak-anaknya diharuskan membeli buku paket dan LKS, oleh pihak sekolah dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah, sesuai mata pelajaran yang ada. Jika jumlah mata pelajaran ada 9, mereka diharuskan membelinya oleh sekolah. Selain itu dalam proses pengurusan sertifikasi guru‎, jabatan fungsional serta kenaikan pangkat/golongan, ini juga sama dikeluhkan sejumlah guru, karena untuk pengurusannya baik serifikasi, jafung serta kenaikan pangkat/golongan  itu dibebankan biaya. menurut mereka untuk pengurusan sertifikasi dan pengambilan SK. Jafung biayanya mencapai ratusan ribu berbeda dengan biaya kenaikan pangkat/golongan itu mencapai jutaan rupiah.

‎Ma'mun berharap Pemkab Subang turun tangan atas permasalahan ini, dan Kepala Dinas Pendidi kan harusnya jangan asal percaya terhadap lapo ran anak buah dan pihak sekolah saja.

"Jika ‎dilapangan terbukti terkait pelanggaran tersbut, Kepala Dinas harus bertanggung jawab atas kelalaian dan minimnya pengawasan pada sekolah-sekolah dan anak buah. Dalam hal ini Kepala Dinas harus tegas, jika perlu berikan sangsi administrasi atau berhentikan." Tegasnya.‎ (Den.S).