KESEPAKATAN RENCANA PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA DITANDATANGANI

Iklan Semua Halaman

.

KESEPAKATAN RENCANA PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA DITANDATANGANI

Sku Metropolitan
Minggu, 18 Desember 2016
SUBANG METRO.
            Sosialisasi Penandatangananan berita acara kesepakatan untuk perencanaan pembangunan bendungan sadawarna, di gelar di halaman desa sadawarna kecamatan Cibogo Kabupaten Subang,kegiatan tersebut di hadiri muspika Kecamatan Cibogo serta tamu undangan dan para tokoh mayarakat yang ada di desa tersebut.

              Kepala Desa Sadawarna Acil Samsudin dalam sambutannya mengatakan” dalam acara rapat sosialisasi BBWS propinsi jawa barat adalah hasil  pendataan nama-nama yang masuk  dan penetapan lokasi ini. Untuk pembayaran tanah yang masuk ke lokasi pembebasan bendungan sadawarna perlu data yang ril yang sangat akurat sekali, sementara untuk melangkah ke pembayaran dalam penanda tanganan berita acara, itu akan ada pendataan dari pihak BBWS ungkapnya.

          Ir. Aep  Sonjaya perwakilan BBWS pmprop jabar dalam sambutannya mengatakan” ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang mana telah memenuhi undangan dalam sosialisasi pembebasan tanah untuk rencana pembangunan bendungan sadawarna yang ada di tiga Kabupaten dan tiga Kecamatan ini. Semua pihak yang telah memenuhi undangan terkait dengan pengumpulan data  hasil pengukuran dan kewajiban konsultan  dalam  hal ini akan di cocokan atau palidasi data  hak kepemilikan itu harus jelas. Diharapkan dari segala yang di programkan oleh pemerintah hal ini merupakan tahapan program pemerintah pungkasnya.

           Asep Saefudi  SH. Tim Pemprop jabar Saat di mintai tanggapan Metro di sela-sela kesibukannya menjelaskan” persiapan  pengadaan tanah untuk rencana  pembangunan bendungan sadawarna atau waduk sadawarna ini ,ada tiga Kabupaten dan tiga kecamatan yang kena pembebasan, yakni Kabupaten Indramayu, Subang dan Kabupaten Sumedang. Sementara Kecamatannya adalah Kecamatan Cibogo, Surian, dan Kecamatan Gantar. Pengadaan tanah berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan selanjutnya ada pepres no 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembagunan pemukiman , dan Peraturan Gubernur (Pergub ) No 32 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Luas areal  tanah yang di butuhkan kurang lebih sekitar  1000 hektar, 700 hektar yang terendam sementara 200 hektar untuk  tribel, dan sisanya untuk pembangunan asestor dan  areal kantor serta pembangunan taman dan  pembangunan Insprastruktur jalan masuk ke lokasi. Kegiatan tersebut adalah termasuk progres bapak persiden dengan dikeluarkannya perpres No.3 tahun 2016 tentang percepatan projek-projek strategi Nasional itu harus di percepat tidak ada yang menghambat. Di harapkan pada 2017 selesai pembebasan tanah dan awal 2018 itu harus sudah di lakukan pembangunan bendungan tersebut tegasnya.  (ABH Jts /mulyadi)