Ketidaktersediaan Buku, Kejari Cikarang Diminta Periksa Dua Kepala SDN di Kec. Tamsel

Iklan Semua Halaman

.

Ketidaktersediaan Buku, Kejari Cikarang Diminta Periksa Dua Kepala SDN di Kec. Tamsel

Sku Metropolitan
Minggu, 18 Desember 2016
Bekasi, Metro
Sejumlah orang tua siswa dan masyarakat penggiat anti korupsi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, mengeluh dan mempertanyakan ketidaktersediaan buku sumber belajar milik pemerintah di SD Negeri Mangunjaya 01 dan SD Negeri Sumberjaya 06, di Kecamatan Tambun Selatan, sebagaimana program Kemendikbud one man one book atau satu siswa satu buku.

Ketidaktersediaan buku sumber belajar milik pemerintah di sekolah dikuatirkan orang tua siswa berimplikasi terhadap potensi menurunnya nilai rata-rata siswa saat menghadapi ujian kenaikan kelas khususnya ujian kelulusan yang dapat mempengaruhi saat menghadapi P2DB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online pada 2017 mendatang yang menerapkan passing grade atau nilai tertinggi.

Dikeluhkan orang tua murid, “masa anak didik tidak mendapat buku di sekolah. Apa memang pemerintah tidak menyediakan buku di sekolah, atau bagaimana. Apa yang akan dipelajari anak di rumah,” ujar orang tua siswa mengeluh.

Terkait keluhan orang tua siswa, Kepala SD Negeri Mangunjaya 01 Aning Haningsih SPd dan Kepala SD Negeri Sumberjaya 06 Ipin SPd yang di konfirmasi Metropolitan tidak berada di tempat.
Sejumlah elemen masyarakat penggiat anti korupsi di Bekasi juga turut memperbincangkan ketidaktersediaan buku di SD Negeri Mangunjaya 01 dan SD Negeri Sumberjaya 06, sebagaimana program Kemendikbud one man one book atau satu murid satu buku.

Dikatakan penggiat anti korupsi, kalau memang tidak ada buku di sekolah berarti pertanggungjawaban dana Bos dua sekolah tersebut patut diduga di korupsi kepala sekolah. Sebab dalam Juknis Bos, ada alokasi peruntukan pengadaan buku, ujar sejumlah penggiat anti korupsi.


Untuk memberikan kepastian kepada orang tua murid atas ketidaktersediaan buku di sekolah, penggiat anti korupsi berharap kepada Kejari Cikarang untuk mengusut pertanggungjawaban dana Bos di SD Negeri Mangunjaya 01 dan SD Negeri Sumberjaya 06. (MT)