Mantan TKI Berharap Ada Program UEP

Iklan Semua Halaman

.

Mantan TKI Berharap Ada Program UEP

Sku Metropolitan
Selasa, 06 Desember 2016

INDRAMAYU, METROM - anfaat dari program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, sudah dirasakan oleh sebagian Mantan TKI di Kabupaten Indramayu pada bantuan UEP tahun 2015 lalu, sebagai program untuk mendukung pengembangan ekonomi dalam membuka usaha sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Roedah, mantan TKI asal Desa Puntang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, modal yang diberikan pemerintah melalui UEP sebesar Rp 3 juta tersebut digunakan untuk menghidupkan kembali usaha warung miliknya.

"Alhamdulilah, dari program UEP mendapat Rp 3.000.000, untuk menambah modal buat warung, selebihnya saya gunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak serta keperluan rumah tangga sehari-hari,” Ungkapnya, Sabtu (03/12).

Selain Roedah, Purna TKI lainnya yang mendapat bantuan program UEP tersebut adalah Tinah, Dasem, Nengsih dan 6 mantan TKI lainnya, sehingga berjumlah 10 orang, mantan TKI di Kecamatan Losarang.

"Program UEP tahun 2016 ini gak ada, padahal waktu kemarin didata sih katanya ada lagi, kami sudah berikan fotocopy Paspor, kami berharap ada bantuan dari pemerintah, baik melalui UEP atau yang lainnya untuk mantan TKI," jelas Tinah.

Para mantan TKI tersebut berharap agar ada program UEP lagi, sebagai bantuan modal untuk membuka usaha sendiri agar tidak berangkat ke luar negeri lagi.

"Ya Inginnya sih sudah tidak mau bekerja menjadi TKI lagi, ingin bekerja disini saja, dagang atau apa, tapi ya gimana, sudah gak ada modal dagang lagi, sedangkan kebutuhan sehari-hari buat makan dan biaya sekolah anak kan harus, kadang keadaan seperti ini yang memaksa kami untuk mau bekerja ke luar negeri lagi," Jelas Tinah.

Namun demikian, hal tersebut hanya dinikmati oleh segelintir  mantan TKI yang mendapatkan program UEP saja, sedangkan masih banyak lagi purna TKI di Indramayu yang belum mendapatkan bantuan program tersebut, padahal Program UEP sebagai Usaha Ekonomi Produktif yang bertujuan untuk membuka usaha sendiri bagi Purna TKI agar tidak berangkat bekerja keluar negeri lagi.



Salah satu mantan TKI dari ribuan TKI lainnya di Indramayu yang tidak mendapat Program UEP, Darkonih (43), asal Desa Puntang RT 14 RW 04 Blok Sarmita Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, melalui anaknya, Didi Rahadi (23), mengungkapkan, jika dalam realisasi bantuan program UEP bagi purna TKI di Indramayu tersebut tidak merata dibagikan bagi para mantan Buruh Migran atau TKI.

"Ibu saya sakit Meningitis sejak 2013 saat masih di Riyadh, syaraf otak, komunikasi nya agak sedikit tidak lancar, jadi dalam hal ini saya yang mewakili ibu saya untuk bicara soal bantuan tersebut, karena selama ini memang tidak ada bantuan sama sekali dari Pemerintah pusat, apalagi dari Pemerintah Daerah," terangnya.

Kalau memang program UEP dari Kemensos ini untuk mantan TKI di Indramayu, lanjut Didi, harus didata semuanya, karena memang jumlahnya sangat banyak, agar tidak ada tebang pilih atau ada keadilan yang merata dan bantuan tersebut dapat dirasakan untuk semua.
Dikatakannya, jika dalam program UEP yang sudah diberikan oleh Kemensos pada tahun 2015 lalu di Indramayu, harus ada kelanjutan di tahun 2016 atau seterusnya, dan harus diberikan merata bagi purna TKI yang belum mendapatkannya.

"Artinya program UEP ini bukan ajang seremonial dari pemerintah, tapi harus berkelanjutan untuk bantuan modal mantan TKI yang berhak mendapatkannya, agar mereka tidak berangkat bekerja ke luar negeri lagi, karena sudah bisa membuka usaha dari bantuan program UEP tersebut," paparnya.
Menurutnya, pendataan yang dilakukan oleh tim pendata di lapangan untuk program UEP tersebut harus sesuai dengan tujuan program UEP, yaitu untuk bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif bagi purna TKI dan tidak dipersulit oleh syarat dan ketentuan apalagi jika ada tebang pilih dalam pendataan.

"Katanya harus ada Paspor untuk mendapat UEP tersebut, tapi kan semua dokumen ibu saya masih ada di BNP2TKI, termasuk paspornya, dan dalam program UEP ini mengharuskan ada Paspor sebagai syarat pengajuan, ini tidak adil, jika melihat kondisi ibu saya sekarang, tanpa adanya bantuan apapun dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah," tandasnya.
Pihaknya berharap jika dengan adanya program UEP atau program lainnya dari Pemerintah untuk mantan TKI di Indramayu yang berhak mendapat bantuan, harus bisa merata dibagikan, tidak dipersulit dengan syarat dan ketentuan.


"Paspor itu hanya sekedar dokumen, yang terpenting adalah melihat kondisi purna TKI sekarang, ada yang pulang dalam keadaan sakit fisik, sakit jiwa, bahkan meninggal dunia, apakah harus ditanya Paspor? Buruh migran yang selama ini dianggap sebagai pahlawan devisa oleh Pemerintah, tapi kenyataannya masih banyak yang dibiarkan tanpa mendapat bantuan apapun," Pungkasnya. (Nn)