PLT Bupati Bekasi: Saya Akan Panggil Kadisdik

Iklan Semua Halaman

.

PLT Bupati Bekasi: Saya Akan Panggil Kadisdik

Sku Metropolitan
Sabtu, 24 Desember 2016
  
Kemana Buku di Sekolah?

Oleh: Marihot Tampubolon
Bekasi, Metro
Kemajuan daerah dapat dilihat dari semangat daerah tersebut dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk realisasi anggarannya. Sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan sederajat, meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, SMA dan sederajat, meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan meningkatnya Angka Melek Hurup (AMH) yang merupakan indikator meningkatnya Indeks Pendidikan (IP), yang pada akhirnya akan berpengaruhi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di ukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Semangat pembangunan daerah harus bersinergi dengan ruh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
UUD 45 mengamatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dirumuskan pemerintah dalam Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Untuk mewujudkan Amanat tersebut, pemerintah menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional yang diarahkan pada; - Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, - Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan,- Serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, yang di implementasikan pemerintah melalui anggaran pembangunan pada sektor pendidikan minimal 20 persen dalam APBN dan APBD.
Akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi dikeluhkan sejumlah orang tua murid, demikian juga menjadi perbincangan dikalangan penggiat anti korupsi karena ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah sebagai referensi siswa belajar di sekolah dan di rumah, sebagaimana program Kemendikbud one man one book atau satu siswa satu buku.
Ketidaktersediaan buku di sekolah menimbulkan kekuatiran bagi orang tua murid sebab diperkirakan berpotensi terhadap menurunnya nilai rata-rata siswa saat menghadapi ujian kenaikan kelas khususnya ujian kelulusan 2017 mendatang yang dapat mempengaruhi siswa saat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) online yang menerapkan passing grade atau nilai tertinggi.
“Dulu, dijaman orde baru (Orba), pihak sekolah membagikan semua buku mata pelajaran kepada siswa, kok sekarang gak ada buku di sekolah. Siswa punya buku saja belum tentu bisa mengerti, apalagi gak punya buku. Padahal, selain anggaran dalam DPA (Daftar Pengguna Anggaran) Dinas Pendidikan atau DPA UPTD Pendidikan, anggaran pengadaan buku juga tertuang dalam Juknis Bos, lantas kemana buku di sekolah? Kalau begini kondisi buku di sekolah, Kabupaten Bekasi sudah kategori darurat pendidikan, ujar sejumlah masyarakat prihatin.
Terkait ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah sebagaimana dikeluhkan orang tua murid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Maman Agus Supratman yang dikonfirmasi Metropolitan melalui surat konfirmasi Nomor. 063/RED/MP/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 sampai saat ini belum mendapat jawaban.
Perlu diketahui, sebelumnya, disaat baru menjabat, saat mengikuti kegiatan di SMP Negeri 7 Kec.Tambun Selatan, Kadisdik yang konfirmasi terkait tiga pilar kebijakan pendidikan nasional dan karut marutnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi, dia mengatakan dengan rendah hati “Saya tidak memahami lingkup dinas pendidikan dan perlu waktu untuk belajar, sebab disiplin ilmu saya di pemerintahan (STPDN),” ujarnya sembari menganjurkan Metropolitan menanyakan penugasannya kepada Bupati.
Dahroni selaku Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang ditemui Metropolitan saat hendak menuju ruang kerjanya, Rabu (14/12/2016), di lantai satu, pelataran pintu masuk gedung dinas pendidikan membantah ketidaktersediaan buku di sekolah termasuk referensi siswa untuk belajar di rumah.
Namun saat di desak Metropolitan untuk melakukan Sidak, ia berkelit “ Mungkin buku itu di simpan pihak sekolah di perpustakaan, dan saat belajar di sekolah buku itu dibagikan kepada siswa. Sumber belajar kan bukan hanya dari buku dari sekolah, bisa di akses dari internet, ujarnya membingungkan Metropolitan.
Dikejar Metropolitan terkait ucapannya bisa di akses dari internet, untuk efesiensi anggaran, lantas kenapa dianggarkan dalam APBD untuk pengadaan buku, demikian juga dituangkan pemerintah dalam juknis penggunaan dana Bos? Dahroni bergegas meninggalkan Metropolitan dan menuju Mobilnya.
Terkait ketidaktersedian buku di sekolah, Plt Bupati Bekasi Rohim Mintareja yang di temui Rabu (14/12/2016) lalu, usai rapat paripurna di gedung DPRD mengatakan, saya belum tahu masalah itu. Nanti saya akan panggil Kadisdik, ujarnya. 
Buku Bahan Ajar
Terkait pengadaan buku bahan ajar yang di alokasikan dalam DPA setiap UPTD Pendidikan, Dahroni menjelaskan pengadaan buku bahan ajar untuk mengatasi kekisruhan di sekolah yang mempergunakan buku lembar kerja siswa (LKS) saat proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
Namun saat didesak, apakah buku bahan ajar tersebut dipergunakan sebagai buku pendamping atau sebagai buku utama dalam proses KBM, dan apa urgensinya buku bahan ajar tersebut di susun dan di cetak oleh UPTD? Dahroni berkilah, buku bahan ajar itu adalah hanya esensi atau intisari, bukan buku utama dalam proses KBM, ujarnya.
Terkait izin dan hak cipta serta muatan materi pelajaran dalam buku bahan ajar yang diragukan sebab muatan materi pelajaran dalam buku bahan ajar belum pernah di verifikasi oleh Kemendikbud yakni layak tidaknya dipergunakan dalam KBM, Dahroni kembali berkelit, buku itu disusun oleh kelompok guru dibawah naungan MKKS (Muswarah Kerja Kepala Sekolah). 
Sebelumnya, sejumlah Kepala UPTD Pendidikan di Kabupaten Bekasi dan tidak mau disebutkan namanya mengatakan, alokasi anggaran dalam DPA UPTD Pendidikan untuk pengadaan buku bahan ajar bukan berdasarkan pengajuan kepala sekolah atau UPTD Pendidikan. Namun, anggaran tersebut tecantum atas kehendak dinas pendidikan, dan itu hanya formalitas tercantum dalam DPA sebab yang mencetak buku bahan ajar adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ujar sejumlah Kepala UPTD Pendidikan.
Disebutkan Kepala UPTD Pendidikan, sebelumnya, informasi yang kami terima dari dinas pendidikan mengatakan pencantuman anggaran dalam DPA UPTD Pendidikan untuk menjawab kekisruhan di sekolah yang mempergunakan buku LKS dalam proses KBM.
Namun saat didesak Metropolitan, dalam LKPJ Bupati tahun 2015 terdapat dalam DPA seluruh UPTD Pendidikan anggaran pengadaan buku bahan ajar sekitar Rp.20.560.984.000, lantas berapa eksemplar buku bahan ajar yang di photocopy dan di jilid oleh dinas pendidikan, dan dibagikan pada tiap UPTD Pendidikan sehingga buku bahan ajar itu tidak ditemukan ada pada siswa.
Disebutkan UPTD Pendidikan, kami tidak tahu, kami hanya menerima pengiriman dari dinas pendidikan. Untuk mendapat informasi yang akurat silahkan pada dinas pendidikan, ujar sejumlah Kepala UPTD, menganjurkan kepada Metropolitan.
Kembali didesak Metropolitan, sesuai fakta yuridis, buku bahan ajar tersebut di cetak oleh UPTD Pendidikan, apakah UPTD Pendidikan memiliki ijin atau hak cipta dari Kemendikbud, demikian juga tim penyusun dari UPTD Pendidikan sehingga materi pelajaran dalam buku bahan ajar diragukan mutannya untuk dipergunakan dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
 Dibeberkan Kepala UPTD Pendidikan, benar, tidak memiliki izin atau Hak Cipta dari Kemendikbud. Tim penyusun buku bahan ajar hanya di minta dinas pendidikan untuk menyusun materi pelajaran dalam buku bahan ajar, ujarnya sembari mengeluhkan kualitas buku bahan ajar yang hanya di photokopi dan di jilid oleh dinas pendidikan tanpa memperhatikan kualitas buku bahan ajar.
Salah satu kepala sekolah yang turut dalam tim penyusun mengatakan, jika dihitung biaya akomodasi hingga mencetak satu buku bahan ajar sudah dapat membeli dua buku BSE (Buku Sekolah Elektronik).
Namun saat didesak Metropolitan, apa urgensinya buku bahan ajar tersebut di photocopy atau digandakan. Ia katakan, tidak tahu, kami hanya diminta pimpinan untuk menyusun materi pelajaran dalam buku bahan ajar itu, ujarnya.
Berbeda dengan sejumlah pengawas UPTD Pendidikan. Menurut pengawas, selain tidak memiliki izin dan Hak Cipta dari Kemendikbud, maka materi pelajaran dalam buku bahan ajar sangat diragukan, dan buku bahan ajar tersebut tidak pantas diberikan kepada siswa sesuai judulnya “BAHAN AJAR,” artinya buku bahan ajar itu hanya dikalangan tenaga pendidik, bebernya.
Sejumlah penggiat anti korupsi di Kabupaten Bekasi berharap kepada Kejari Cikarang untuk mengusut ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah, baik dari alokasi dana Bos demikian juga anggaran dalam DPA Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan untuk pengadaan buku, sebab sampai saat ini buku di sekolah tidak jelas rimbanya.