Terkait Pemasangan Yudit, DPRD Akan Turun Kelokasi

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Pemasangan Yudit, DPRD Akan Turun Kelokasi

Sku Metropolitan
Minggu, 18 Desember 2016
BEKASI, METRO
Terkait pemasangan Yudit, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Komisi 3 (bidang pembangunan), akan melakukan pengecekan ke lokasi pembanagunan. Hal itu diuangkapkan,  Suryat kepada wartawan SKU METROPOLITAN, baru-baru ini.

"Coba nanti Kita lihat bagai mana pemasangan Yudits tersebut, dan dilihat Gambar apakah benar atau tidak pemasangan Yudits itu,"

Menurutnya, "saya belum tau adanya Pembangunan itu dan bersumber dari mana, setau saya pembangunan tersebut APBD bukan dari APBN atau pusat," ucapnya Suryat. 

Sepertidiberitakan Koran ini pada edisi lalu, proyek pembangunan Saluran air (Drenase), yang berlokasi di Kampung Kedaung RT 01/01 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, melalui Penunjukan Lang¬sung (PL), diduga diwaranai kecurangan.

Proyek dari bantuan Provinsi tahun ang¬garan 2016 itu diduga ada perbuatan curang dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan spek saat pelaksanaannya. Pasalnya pada saat pekerjaan dilaksanakan, pemasangan Yudit tidak digali, Salurannya air tidak di sedot dan tanpa dilapis dengan Kerjanya (B-Nol Red) sehingga dikhawatirkan akan merusak mutu dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan arahan dari dinas terkait sesuai kontrak di Surat Perintah Kerja (SPK).
Selain itu seharusnya pada saat sebelum pelaksanaan lo¬kasi tersebut dicek ulang atau diukur ulang oleh Pengawas dan Konsultan. Disnyalir tidak sesuai gambar, karena, pema¬sangan YUDIT tidak digali dan tidak mengunakan Lapisan Bawah tanpa ada penyedita Air saluran.

Bahkan pengawas dari Dinas Bina Marga dan Pen¬gelolaah Sumber Daya Air (DBMPSDA) pun tidak terlihat di lokasi pekerjaan, begitu juga dengan Konsultan/supervisi hal ini menandakan bahwa, jelas lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. 

Selain pelaksanaan kurang maksimaal, papan proyek yang berfungsi untuk menjelaskan kepada masyarakat, tentang jumlah anggaran, volume kegiatan, sumberdana yang biasa tertulis dalam papan proyek tidak terlihat di lokasi proyek. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 14 ta¬hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Diduga pihak Dinas dan Kontraktor kongkalikong un¬tuk bersama sama melakukan perbuatan curang. Karena pada saat pelaksanan tak nam¬pak salah satu pengawas baik dari dinas Binamarga maupun dari konsultan/supervisi.

Sesuai dengan yang tertu¬ang dalam Undang Undang KPK, dalam pasal 7 ayat(1) UU huruf a dan B nomer 20 tahun 2001, Pemborong melakukan perbuatan curang dan Penga¬was Dinas terkait melaku kan Pembiaran perbuatan curang, maka dapat di kategorikan korupsi.

Seharunya mereka malu dengan masyarakat setem¬pat, karena saat mengerjakan proyek dan melaksanakan amanahnya masyarakat kab Bekasi tidak transparan dan amanah.

Dan seharusnya dalam menggunakn anggaran se¬baik-baiknya bukan di ham¬bur-hamburkan amanah dari masyarakat yang taat dalam membayarkan pajak bumi, bangunan dan lainnya se¬hingga anggaran yang di gel¬ontorkan baik dari dana APBD, Banprov, APBN maupun ban¬tuan dari pusat. itu merupakan uang dari rakyat dan kembali ke rakyat.

Hingga berita ini diturunk¬an baik dinas maupun kon¬traktornya belum bisa dimin¬tai keterangan terkait kegiatan Pembangunan saluran air mengunakan YUDIT tersebut melalui Dana Banprov bernilai Milyaran Rupiah. (ACEP)