Dua JPU Cikarang Dilaporkan Ke KKRI

Iklan Semua Halaman

.

Dua JPU Cikarang Dilaporkan Ke KKRI

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Januari 2017
BEKASI, METRO
Diduga terjadinya pelanggaran kode etik oleh Jaksa Prapenuntut dan Jaksa Penuntut Umum pada perkara pada perkara pidana No. Reg. 1280/Pid.Sus/2016/PN.Bks. Dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot ke Komisi Kejaksaan Rebupublik Indonesia (KKRI). Hal itu diungkapkan Manotar Tampubolon, SH, MA, MH, kepada wartawan SKU Metropolitan baru- baru ini.

Manotar Tampubolon,SH. MA, MH. menjelaskan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot, selaku penasihat  hukum Adi alias Donon bin Rebo, terdakwa pada perkara pidana No. Reg. 1280/Pid.Sus/2016/PN.Bks. menduga terjadi pelanggaran kode etik oleh dua Jaksa yaitu Jaksa Puspa Anggrany SH dan Exprito Sanggup  SH. MH yang bertugas di kejaksaan Cikarang.

Kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU) diduga tidak melaksanakan tugas atau wewenangnya untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara dalam BAP, sebab bila hal itu dilakukan mustahil perkara ini dilanjutkan kepersidangan, karena dalam BAP banyak kejanggalan dan atau kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan penyidik dari kepolisian.

Jaksa sebagai bagian dari penegak hukum yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk meneliti berkas perkara sebelum membuat dakwaan tehadap terdakwa, tentunya bila Jaksa menemukan ada kesalahan-kesalahan dalam BAP, seharusnya jaksa tersebut akan  mengembalikan berkas ke penyidik agar kesalahan-kelasahan dalam penulisan di BAP di perbaiki termasuk salah satunya dalam lafal sumpah seharusya dilengkapi oleh penyidik.

Hal-hal seperti ini sering ditemukan dalam persidangan, walapun ada kesalahan-kesalahan dalam BAP yang dilakukan oleh penyidik, namun jaksa seolah-olah memaksakan perkara tersebut kepengadilan, karena jaksa sebelumnya tidak meneliti atau mempelajari berkas perkara dalam BAP.
Seperti yang terjadi dalam perkara pidana No. Reg. 1280/Pid.Sus/2016/PN.Bks.  Adapun bukti-bukti Jaksa tidak melakukan penelitian pada berkas perkara terbukti dengan ditemukannya kesalahan-kesalahan antara lain, ada perbedaan antara pendidikan saksi Bayu Prasetyo.  Pada Resume Perkara, pendidikan saksi adalah SMK pada BAP sementara keterangan saksi dalam pesidangan adalah SMA,  begitu juga dengan pendidikan saksi Lufti A.G adalah SMK dan SMA, pendidikan saksi Agus Purwanto adalah SMK dan SMA. Begitu juga dalam keterangan 4 saksi dari kepolisian yang melakukan penyergapan terhadap terdakwa  Adi alias Donon bin Rebo, Seluruh keterangan dalam  BAP para saksi-saksi sama (copy-paste), sementara  keterangan para dalam persidangan  berbeda dan salah seorang dari saksi mengakui dalam persidangan, bahwa keteranganya yang tertera dalam BAP adalah buatan penyidik,

Menurut Manotar bahwa pengambilan supah para saksi adalah salah karena para  saksi di sumpah bukan untuk perkara dugaan pelanggaran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun isi sumpah para saksi adalah sumpah dalam Perkara Pidana Perbuatan Cabul disertai ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kesalahan lainnya yaitu Saksi-saksi, dalam persidangan  yang diperiksa pada perkara dimaksud ada empat (4) orang saksi, sementara didalam daftar saksi pada BAP hanya ada tiga (3) 0rang saksi, jelasnya.

Dia menambahakan, termasuk salinan BAP terdakwa berkali-kali  kami minta Skepada Jaksa, awalnya  Jaksa memberikan salinan BAP kepada Penasihat Hukum terdakwa sepotong-sepotong (hanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa) tanpa memberikan secara lengkap turunan Berkas Perkara (BAP) terdakwa.

Salinan/turunan BAP baru diberikan oleh Panitera Pengganti dengan permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim perkara aquo. Sementara pasal 72 KUHAP dengan tegas mengatur bahwa SALINAN/TURUNAN  BAP ADALAH MERUPAKAN HAK TERSANGKA ATAU PENASIHAT HUKUMNYA.

Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah, untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta suatu perbuatan yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat negara atau penegak hukum yang professional seharusnya bertindak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sistem bekerjanya hukum, itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang sehat dan profesional. Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana, haruslah dilaksanakan secara optimal dan profesional sehingga suatu perkara dapat sasaran secara cepat dan tepat, sehingga  suatu perkara pidana dapat nilai apakah perkara tersebut  akan dapat diajukan ke persidangan ataukah tidak.

Selain itu, dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi Jaksa ( berwenang melakukan dakwaan dan Penuntutan) sangat penting dalam mewujudkan hukum in concreto. Mewujudkan hukum in concreto bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum. 

Jaksa merupakan pranata publik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, juga mempunyai peran krusial dalam perwujudan hukum in concreto.

Tindakan Puspa Anggraeny SH dan Exprito Sanggup, SH, merupakan cerminan Jaksa Penuntut Umum yang kurang propsional, diduga ada unsur kepentingan.  Tidak memberikan hak terdakwa,  merupakan pelecehan terhadap proses hukum serta pelanggaran pasal 72, 138 ayat (1) serta pasal 139 KUHAP.

Tidak melakukan wewenangnya untuk melakukan Prapenuntutan adalah pelanggaran terhadap, PERJA NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Prilaku Jaksa Khususnya  tentang kewajiban pasal 3 butir a, c dan e, yakni : Dalam menjalankan tugas profesi, jaksa wajib, mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bertindak obyektif dan tidak memihak, tuturnya. (beresman)