Mahasiswa Desak Copot Seluruh Direksi PDAM Tirta Bhagasasi

Iklan Semua Halaman

.

Mahasiswa Desak Copot Seluruh Direksi PDAM Tirta Bhagasasi

Sku Metropolitan
Rabu, 18 Januari 2017
BEKASI.METRO - Dugaan laporan fiktif yang dilakukan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi mambuat mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Peduli Bekasi menggelar aksi demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Senin (9/1) dan Kamis (12/1). 
 
Kordinator Aksi, Willy Shadli menuturkan, berdasarakan dari hasil kajian dan investigasi di lapangan yang dilakukan oleh KMPB, Direksi PDAM Tirta Bhagasasi terindikasi melakukan tindakan nepotisme demi meraup keuntungan pribadi.

Investigasi di lapangan mendapakan bahwa, asetnya diswastakan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Direksi PDAM. Yaitu, mengkomersialkan WTP ke pihak swasta, membuat perjanjian kontrak selama 25 tahun oleh pihak swasta (BOT) sehingga PDAM Tirta Bhagasasi merugi, dan PDAM Tirta Bhagasasi tak mampu membayar tagihan proyek. Jual beli jabatan kabag, Kacab hingga Kasubag Rp 30 juta perjabatan dan dugaan penerimaan pegawai dengan meminta Rp 80 juta. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal, Willy menyebutkan PDAM Tirta Bhagasasi memperoleh penyertaan modal dari Pemkab Bekasi sebesar Rp 35 milliar. “Dana itu dialokasikan untuk pembuatan boster pump, pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan, pengadaan dan pemasangan sambungan rumah tangga, hingga berupa asset dari hasil 16 kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2009-2011,” paparnya.
Dia menambahkan, nyatanya sampai saat ini kinerja PDAM Bhagasasi belum memuaskan masyarakat akibat adanya indikasi KKN yang dilakukan oleh para petinggi PDAM. Misalnya mutasi yang tidak relevan sehingga menimbulkan suhu politis yang dimainkan pejabat PDAM,” ulas Willy.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, ungkap Willy, maka Kesatuan Mahasiswa Peduli Bekasi menuding adanya unsur nepotisme yang dilakukan direksi PDAM Tirta Bhagasasi demi meraup keuntungan pribadi. “Seandainya kondisi ini dibiarkan menggurita, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. 

Menurutnya, ada beberapa tuntutan yang kami ajukan, antra lain, PDAM agar lebih trasparan terhadap pengelolaan sumber anggaran dalam menjalankan perusahaan milik daerah, lebih trasparan dalam membuat kebijakan, membuat laporan penerimaan penyertaaan modal, mendorong BPK dan KPK  membentuk Team audit terhadap PDAM, mengusut pemotongan tunjangan karyawan, mengusut tuntas dugaan laporan fiktif kepada Pemerintah Daerah, Copot seluruh Direksi PDAM yang tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik dan penjarakan Direksi PDAM yang terindikasi korupsi di beberapa proyek. 

Sementara itu, Pendiri LSM Jaringan Komunikasi (Jeko) Eri Pandapatan (biasa disapa Bob) menjelaskan, pengangkatan personil di tubuh PDAM terjadi KKN, hal itu terbukti dengan pengangkatan adek ipar direktur utama Iman Nuryani menempati posisi kasubag Keuangan.  

Menurut Bob, diduga petinggi PDAM Tirta Bhagasasi  melakukan penyimpangan dalam menjalankan roda pengelolaan perusahaan milik daerah itu. Sambungan langsung (SL) di beberapa perumahan di wilayah Cikarang diduga tidak memiliki perjanjian antara warga perumahan dengan PDAM. Selain penyambungan ke rumah, PDAM Cabang Cikarang Barat juga diduga menjual air baku PDAM ke Perusahaan Air Minum (PAM) swasta. Air yang disalurkan PAM swasta ke rumah- rumah, adalah air dari PDAM.  

 Hal itu menunjukkan adanya kerja sama petinggi PDAM dengan pemilik PAM swasta. Pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan sudah seharusnya melakukan efaluasi terhadap petinggi PDAM, kalau hal itu dibiarkan terus, akan membuat perusahaan daerah itu selalu merugi.

Menurutnya, masyarakat pengguna air PDAM selalu mengeluh, keluhan itu diakibatkan air baku yang disalurkan ke rumah tidak bersih alias sering kotor. Padahal pelanggan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulan dan membayar biaya perawatan sebesar Rp 8.000, setiap bulan. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi kurang lebih dua ratus ribu (200.000).  Kalau dihitung biaya perawatan saja masuk  ke kas PDAM kurang lebih Rp 1,7 miliar. Tetapi pelanggan masih mengeluhkan keruhnya air olahan PDAM ke rumahnya. 

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Bekasi sebagai pemilik perusahaan sudah seharusnya membentuk Team audit independen untuk menghitung aset PDAM. Kami menduga ase\set PDAM seperti kenderaan operasional milik perusahaan tidak jelas keberadaannya. Beberapa kenderaan operasional yang digunakan Kepala Kantor Cabang dan Kabag di lingkungan PDAM adalah atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan PDAM. Dengan kejadian tersebut timbul  pertanyaan kemana kenderaan milik perusahaan PDAM Tirta Bhagasasi mengalir ?, ujar Bob. 

Bob menambahkan, selain Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  seharusnya melakukan control terhadap kinerja Direksi PDAM. Sebagai wakil rakyat harus ikut melakukan pengawasan terhadap perusahaan milik daerah tersebut. Keluhan masyarakat dan asset perusahaan bisa menjadi perhatian DPRD. Dana peyertaan modal puluhan miliar rupiah setiap tahun perlu diawasi pengalokasiannya. 
Kami menduga Direksi PDAM hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, dana penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bekasi diduga tedak jelas penyalurannya, jelasnya. 

Selain bantuan dari dua pemerintahan Kota dan Kabupaten, PDAM juga mendapat bantuan pembangunan WTP dari Pemerintah pusat di beberapa Kecamatan, seperti di Kecamatan Tarumajaya, Tambun Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur. 

 Ketiaka hal itu mau dikonfirmasi ke Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, tidak ada ditempat, menurut Eti, staf Humas PDAM, semua Direksi sedang keluar kantor. Konfirmasi tertulis juga belum ada jawaban.  (Dpt/Beresman)