Masa Jabatan Sejumlah Kepsek SMAN Telah Habis

Iklan Semua Halaman

.

Masa Jabatan Sejumlah Kepsek SMAN Telah Habis

Sku Metropolitan
Rabu, 01 Februari 2017
 BEKASI, METRO
Pengalihan pengelolaan SMA/MA dan SMK dari Kabupaten/Kota ke Propinsi terhitung tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan amanat Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maka untuk itu, Gubernur Jawa Barat sebagai penangungjawab Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat diminta untuk segera mengganti sejumlah kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang sudah habis masa periodesasi, atau masa jabatannya.

Saat ini Kabupaten Bekasi ada sejumlah kepala sekolah yang masa jabatannya hampir dua tahun telah habis masa periodesasinya yakni, kepala SMAN 1 Cikarang Utara, kepala SMAN 2 Sukatani, kepala SMAN I Cikarang Selatan, kepala SMAN 1 Cikarang Pusat, kepala SMAN 2 Cikarang Pusat, kepala SMAN 1 Cikarang Timur, kepala SMAN 4 Tambun Selatan, kepala SMAN 1 Tambun Utara, kepala SMAN 2 Tambun Utara. Kepala Sekolah tersebut belum termasuk masa jabatan kepala sekolah yang akan berakhir tahun 2017 ini sehingga perlu persiapan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

“Ini semua terjadi karena sebelum peralihan ke Propinsi, Dinas Pendidikan Kab.Bekasi tidak memiliki perencanaan atau blue print sehingga pengangkatan dan penempatan kepala sekolah cenderung berdasarkan like and dislike atau suka sama suka sehingga tidak sesuai dengan mutatismutandis yang mengabaikan regulasi,” ujar sejumlah kepala sekolah dan guru di Kabupaten Bekasi dan berharap Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat segera mengganti kepala sekolah yang telah habis masa periodesasinya sehingga tidak ikut menciptakan polemik atau president buruk di lembaga pendidikan milik pemerintah.

Tenaga pendidik berharap dengan pengalihan pengelolaan SMAN ke Propinsi maka secara manejerial telah mengatur semua personal, prasarana, penganggaran, dan dokumen, maka untuk itu diharapkan dapat memberikan udara segar sehingga memberikan ruang gerak dan kepercayaan diri kepada semua tenaga pendidik untuk lebih berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing. Tidak terbelengu lagi oleh otonomi daerah yang cenderung pelaksanaannya mengedepankan politik praktis .

Dikatakan tenaga pendidik, sebelum pengalihan ke Propinsi, selama ini pengangkatan dan penempatan kepala sekolah kurang memperhatikan kinerja sebab lebih mengedepankan suka sama suka sehingga tidak ada jaminan baik kepada kepala sekolah maupun tenaga pendidikan yang berprestasi.

“Terkadang, kami tenaga pendidik enggan menunjukkan prestasi dalam lomba baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten terlebih ditingkat Propinsi dan Nasioanal. Hal itu disebabkan kurang mendapat dukungan dari kepala sekolah termasuk anggaran dalam mengikuti lomba. Bayangkan, berapa akomodasi jika ikut lomba ditingkat Propinsi maupun Nasional, belum termasuk kinerja kita yang kurang dihargai oleh sistem otonomi daerah,” ujar sejumlah tenaga pendidik dan berharap dengan pengalihan tatakelola SMA/MA dan SMK ke Propinsi diharapkan dapat lebih memacu para guru untuk lebih berkompotisi untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing baik ditingkat nasional maupun internasional. Pemerintah pusat harus jeli melihat, otonomi daerah rentan menghambat kemajuan pendidikan,” ujar sejumlah tenaga pendidik. (MT)