MSP Nilai Program Kedelai di Indramayu “Gagal”

Iklan Semua Halaman

.

MSP Nilai Program Kedelai di Indramayu “Gagal”

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Januari 2017

INDRAMAYU, METRO
Terkait dengan program Kementan RI untuk meningkatkan produktifitas kedelai, namun dalam perjalanannya ditemukan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi. Program Bansos APBN dan APBN-P tahun 2015 PAT-PIP kedelai, GP-PTT dan Percepatan tanam PAT-PIP senilai Rp 64,4 Miliar.
Selain itu, pasca tertangkapnya tiga oknum yang mengaku ingin membantu Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Indramayu dalam kasus kedelai hingga menjadi sorotan berbagai pihak. Hal itu dianggap menjadi peluang besar bagi Kejagung RI untuk serius menyelesaikan penyelidikan kasus tersebut secara tuntas.

Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kedaulatan Pangan Mari Sejahterakan Petani (MSP), Carkaya, mengatakan jika program kedelai yang dilaksanakan di Kabupaten Indramayu terdapat beberapa  masalah besar yang patut diarahkan kepada penegak hukum.

Beberapa temuan yang ada dilapangan, lanjut Carkaya, adalah rasionalisasi lahan pelaksanaan program, status penerima program, hasil produksi yang diklaim Distanak dan dampak positif dari program kedelai terhadap daya beli masyarakat.

Dikatakannya, lahan pertanian di Kabupaten indramayu sesuai dengan data BPS sumber dari Distanak Indramayu di Kecamatan Kroya 14 ribu hektar lahan produktif, sementara lahan pertanian yang dialih fungsi menjadi tanaman kedelai mencapai 6 ribu hektar sangat tidak logis. Pasalnya dengan lahan padi 14 ribu hektar tidak mungkin seluas 6 ribu hektar dapat ditanam kedelai jika melihat kondisi areal yang bisa ditanam padi selama dua kali dalam satu musim. “Kalau Dinas mengklaim kedelai ditanam bersamaan dengan tanaman padi tidak mungkin, begitu pula jika ditanam di lahan perhutani juga tidak mungkin dan loginya ditanam usai panen padi, sementara kondisi lahan sudah masuk musim kemarau,” Ungkapnya.

Sementara, berdasarkan klaim dari pihak Distanak Indramayu bahwa luas lahan kegiatan program kedelai tahun 2015 didukung oleh data CPCL seluas 18.931 hektar, dibantah oleh pihak Perum Perhutani Indramayu yang mengklaim lahan yang dibutuhkan untuk program tersebut di tiga kecamatan seperti Gantar, Kroya dan Terisi hanya mencapai 4.122 hektar  dan mengacu kepada identifikasi lapangan data CPCL RDKK pupuk bersubsidi tahun 2015 berasal dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani hanya 8.675 hektar. “Data lahan itu bisa dijadikan referensi awal oleh pihak penyidik atas klaim program Distanak Indramayu yang mengaku bahwa program kedelai tahun 2015 mencapai 34 ribu hektar, ditanam dimana dan hasil produksinya seperti apa,” Jelasnya.

Menurutnya, rasionalisasi hasil produksi kedelai yang disampaikan Distanak Indramayu oleh Kabid Tananaman Pangan , H. Takmid Sarbini juga menjadi pembahasan, dimana dari 34 ribu hektar telah selesai panen mencapai 24 ribu hektar tanaman kedelai yang sudah panen mencapai hasil produksi hingga 57,8 ribu ton sangat irasional. Pasalnya dari hasil penelusuran dilapangan, hasil produksi kedelai sangat dipastikan dibawah 1,5 ton per hektar.

Menyangkut harga kedelai hanya Rp6000 /kg , paling petani hanya mendapatkan uang sebesar Rp 9 juta, bagaimana rasionalisasi peningkatan daya beli masyarakat, sementara dilapangan banyak gagal panen, karena memang kondisi lahan di Indramayu tidak cocok dengan komoditi kedelai,” Kata Carkaya, yang juga pemerhati pertanian Indramayu ini.

Ia menambahkan, bahwa dalam mempertahankan kedaulatan pangan di Kabupaten Indramayu, peningkatan produktifitas padi saja masih belum mencapai titik puncak yang diharapkan. Persoalan infrastruktur pertanian masih terus diwacanakan dan belum teratasi dengan baik termasuk budaya petani yang cenderung serba instan harus terus dipupuk dengan baik oleh instansi yang berwenang. Sehingga mempertahankan kedaulatan pangan dan mengalihkan budaya tanam masyarakat dengan kedelai tidak akan berhasil jika pihak-pihak yang terkait berorientasi kepada materi semata. “Kami tegas, bahwa program kedela di Indramayu gagal dan harus dihentikan, kedaulatan pangan tidak harus kedelai dan jagung, maka pihak penegak hukum harus bisa mengungkap kasus ini dengan cepat.” pungkasnya (kabir)