Siswa SMA 3 Tamsel Dipungli?

Iklan Semua Halaman

.

Siswa SMA 3 Tamsel Dipungli?

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Januari 2017

Bekasi, METRO
Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membiaya siswa siswa, yang belajar di sekolah negeri, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, beberapa pengelola sekolah diduga masih melakukan pungutan tanpa melalui rapat dengan orang tua siswa.

Salah seorang orang tua siswa LT, menuturkan siswa kelas XII diwajibkan membayar biaya Pendalaman materi, Buku tahunan sekolah, bedah Kampus (Study Kampus) dan Yudisium (Mendali STTB) sebesar Rp 1.500.000. "saya sebagai orang tua belum membayar sejumlah uang yang diminta pihak sekolah tersebut’ katanya.

Menurut LT, pungutan sebesar Rp 1.500.000 per siswa tersebut hanya diputuskan sepihak oleh pengelola sekolah. Seharusnya, kata dia, sebelum menetapkan nilai pungutan, lebih dahulu meminta persetujuan orangtua siswa melalui rapat komite sekolah.

"Saya tidak habis pikir, kok ada sekolah di Bekasi ini yang menerapkan aturan seperti itu, memungut uang kepada siswa tanpa persetujuan orangtua siswa lebih dahulu," tutur TL.

Keterangan serupa juga diungkapkan orangtua siswa lainnya yang minta namanya tidak ditulis. "Saya masih mengupayakan uang yang diminta pihak sekolah itu agar anak saya tidak dikucilkan di sekolah itu," katanya.

Sementara Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 bidang kurikulum, Romli, mengatakan, jumlah siswa kelas XII, 423 orang,  ketika ditanya tentang pungutan sebesar Rp 1.500. 000, tersebut, tidak bersedia memberikan keterangan. Menurutnya, yang berhak memberikan keterangan tersebut adalah bagian  humas ibu Afifah dan Kepala Sekolah, tetapi beliau dan Kepala Sekolah belum datang, katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SMA Provinsi Jawa Barat, Dadang Rahman, saat dikonfirmasi tentang pungutan yang dilakukan oleh pengelola sekolah SMA 3 Tambun Selatan, mengatakan, kami akan tanya dulu ke sekolah tersebut, melalui UPTD yang ada di daerah itu, katanya.  


 Pendiri LSM Jaringan Komunikasi, Ery, saat diminta tanggapannya tentang dugaan pungutan liar di SMA Negeri 3 Tambun Selatan mengatakan, “Apapun bentuknya, pungutan tanpa adanya aturan yang jelas dari undang-undang merupakan pelanggaran, apa lagi Presiden sudah mempertegas dalam Perpres nomor 87 Tahun 2016, tentang saberpungli,” terang Ery Pandapotan.  (dpt)