Terkait Harga Singkong, Ratusan Petani Datangi DPRD

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Harga Singkong, Ratusan Petani Datangi DPRD

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Januari 2017
LAMPURA, METRO
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum petani singkong Lampung Utara, menggelar Aksi Damai di Pabrik singkong TNWBK Sinar Laut. Selesai melakukan orasi di TN WBK, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Pemda Lampura dan DPRD.

Rasyid, selaku koordinator lapangan (korlap) petani menjelaskan, satu hektar tanaman singkong menghasilkan 20 ton, kemudian ada kadar potongan (reflaksi) dari perusahaan sebesar 20 persen, maka akan tersisa sekitar 16 ton. Jika hasil itu dikalikan Rp 678/kg  maka akan didapat Rp 10. 800.000. "Hasil itu belum kita total dengan jumlah selama proses tanam bajak, pupuk sampai di panen. Rata rata saat ini mencapai Rp 6 jutaan, biaya cabut dan angkut. Petani cuma mendapat Rp 2 juta, mau makan apa kami petani?.

Masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan  Provinsi Lampung agar bisa memprihatinkan nasib petani singkong” ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Lampung Utara, dipimpin Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, telah memikirkan nasib para petani singkong. Dimana sebagai langkah awal telah disepakati dengan perusahaan harga minimum singkong sebesar Rp 700/kg.

Kemudian mengacu pada kajian tim Pemerintah Lampung Utara telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Dengan poin, harga standar minimal singkong bagi petani sebesar Rp 1.300 sampai 1.500 perkilogram.

Saat harga singkong turun, Bupati menyarankan, petani melayangkan surat ke Presiden Jokowi. Ketika surat tersebut kami tujukan ke Presiden, dua (2) perwakilan dari Menteri datang ke sini untuk survey ke perusahaan. ‎Hasil kajian ditemukan standar harga 1.300/kilogram." ujar Samsir.

Samsir juga meminta, kalau pihak perusahaan dapat ‎kembali membahas kadar potongan harus diterapkan, tentunya dengan menggunakan alat ukur kadar air atau kotoran, sehingga semua yang dilakukan ada dasarnya. "Kadar potongan itu harus dengan alat,  tidak dengan mematahkan singkong dan ditentukan potongan, tidak dengan manual. Kami juga dari pemerintah tidak mengerti mengenai potongan itu, dan kami juga tidak bisa menentukan harga itu karena ini standar nasional." imbuhnya. (ELVA)