Warga Tuding Kades Gunakan DD Tidak Transparan

Iklan Semua Halaman

.

Warga Tuding Kades Gunakan DD Tidak Transparan

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Januari 2017
KAPUAS, METRO
Beberapa orang warga Desa Narahan Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempertanyakan penggunaan Dana Desa(DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal tersebut diutarakan Fitriadi Mamba didampingi Asul kepada wartawan Metropolitan, baru- baru ini.

Fitriadi, Mamba didampingi, Asul warga RT.14 Desa Narahan, menjelaskan, sikap Kepala Desa terhadap warga kurang kooperatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa, sedangkan masyarakat telah mengetahui bahwa, penggunaan dana ADD maupun DD dilaksanakan secara swakelola. Oleh karena itu harapan mereka dapat melibatkan warga yang juga ingin berpartisipasi dalam rangka membangun desa.

Kekecewaan warga tersebut dikarenakan adanya pekerjaan infrastruktur berupa pembuatan jalan yang menurut mereka hanya dikendalikan 4 (empat) orang aparat desa yang mereka tidak sebutkan namanya. Volume pekerjaan tersebut, panjang 1300 m, lebar 5 m, tinggi 15 cm atau 1300 m x 3 m x 15 cm.

Menurut Rudiansyah, warga yang  tinggal di Handel Libu Darat RT.9 Desa Narahan, menuturkan, proyek tersebut dikerjakan delapan orang (8) dengan upah sebesar  Rp. 40 juta. Kami menduga volume peoyek dikurangi agar lebih panjang, katanya. Berkaitan tidak transparannya anggaran proyek itu mungkin saja tersedotnya Dana Desa yang digunakan diluar anggaran Pos yang tidak dianggarkan sebelumnya, karena birokrasi di lalui dari Pemerintah Kantor Kecamatan, Bagian Keuanga Pemkab, BPMD dan Dinas PU berkaitan dengan teknis, yang tidak menutup kemungkinan terjadi kolusi dan pungli yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab pada saat berlangsungnya proses pengurusan pencairan, hal ini kerap terjadi manakala pihak Kepala Desa yang dokumen kurang lengkap atau tidak memahami permasalahan yang saat ini sistem aplikasi dan online dalam pencairan dana. Sehingga pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersikap tidak transparan untuk mengatasi hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.

Seyogyanya Dana Desa salah satu program pemerintah harus dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah semua desa guna untuk menjawab semua tantangan permasalahan secara keseluruhan, namun untuk melaksanakan harus transparan dan terbuka dalam pengelolaan dana itu sendiri sebagai wujud realisasi penggunaan dana itu efektif hingga tidak terkesan dimanipulasi untuk dikorupsi. Bagaimana pun bentuk konspirasi segelintir aparatur desa bisa saja terjadi yang seolah-olah dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), tapi mereka yang mengendalikan dengan cara terselubung. (Ahza)