JPU “Salah Tuntut” Kuasa Hukum Mohon Terdakwa Dibebaskan

Iklan Semua Halaman

.

JPU “Salah Tuntut” Kuasa Hukum Mohon Terdakwa Dibebaskan

Sku Metropolitan
Senin, 20 Februari 2017
Bekasi,METRO, - Perkara No. PDM-558/II/BKASI/11/2015, atas nama Andi Zatriana Dewi di dakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Percobaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 jo pasal 10 UU No, 21 Thn 2007 dan pasal 102 UU No. 39 Thn 2004, Tentang  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) yaitu terdakwa dituduh untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi korban untuk memberangkatkan bekerja di Negara Jepang, sebagai pengepakan barang pada suatu Pabrik dengan biaya pendaftaran 48 juta rupiah, ternyata setelah dapat waktu yang diperjanjikan  saksi korban Sefmila Dewi tidak jadi berangkat ke Jepang  sehingga melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. 
 
Setelah mendengar keterangan para saksi, kemudian JPU menuntut terdakwa terbukti bersalah melanggar Psl 4 jo pasal 48 ayat 1 UU N0. 21 Thn 2007 tentang PTPPO jo Pasal 55 ayat 1 KUHP atau Pasal 102 ayat 1.a UU No, 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga terdakwa Andi Zatriana Dewi dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar 120 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan serta sesuai dengan pasal 48 s/d 50 UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO maka tuntutan RESTITUSI dari saksi korban (pelapor) Ny Stefmila Dewi sebesar 58.500.000,- rupiah ditanggung terdakwa jika tidak mampu membayar restitusi maka terdakwa dipidana 6 bulan penjara.
Menurut Tim Kuasa Hukum tedakwa  H. Dani Madani SH mengatakan,  dalam pemeriksaan perkara pidana  ini,  bahwa surat dakwaan dan tuntutan, JPU telah mengatakan bahwa, terdakwa Andi Zatriana Dewi,  telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang atau turut serta melakukan pengiriman TKI ke Luar Negari, sementara dalam BAP saksi-saksi dan terdakwa di Bareskrim Mabes Polri dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kejaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kepada terdakwa disangkakan adalah Percobaan perkara tindak pidana perdagangan orang, bukan turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Surat Dakwaan/Tuntutan JPU telah melanggar pasal 143 ayat 2 huruf (b) KUHAP karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu bedasarkan KTP yang dimiliki terdakwa jo Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan tanggal 14 Juli 2014 dari Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, kepada keluarga tedakwa dan pada  Penahanan Perpanjangan Penahanan Tanggal 20 Juli 2015 dari Direktur Mabes Polri Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bahwa, menyatakan bahwa dpekerjaan terdakwa adalah sebagai Karyawan.  
Sesuai fakta-fakta dalam persidangan bahwa, terdakwa membenarkan telah menerima uang atas perintah Miko (DPO) sebesar 47 juta rupiah, namun  uang telah dikembalikan kepada saksi korban sebesar Rp  3.500.000,-  dan selebihnya atas suruhan Miko diberikan  untuk Riki dan Ny. Nia pengurusan pasport/visa sebesar Rp. 5 juta, kepada Asep Rp. 13.500.000,- yaitu pengurusan Tiket dan pemberangkatan kebandara berikut uang saku Rp. 5.000.000,-  kemudian biaya penginapan dan makan Rp. 6.500.000,- 

Menurut H.Dani bahwa, berdasarkan Surat dakwaan JPU dalam perkara ini bahwa terdakwa Andi Zatria Dewi, tidak pernah membawa saksi korban Syefmila Dewi keluar dari wilayah RI dengan maksud bekerja di Luar Negeri/Jepang, apabila diperhatikan secara cermat, Surat Tuntutan JPU yang dibacakan tanggal 26 Januari 2017, adapun orang yang dituntut adalah terdakwa yang bernama  Rika Purnama Sari yang telah terbukti membawa warga Negara Indonesia dengan maksud dieksploitasi. Atas kesalahan tuntutan yang dibuat oleh JPU dari Kejaksaan Agung tersebut seharusnya Ketua Majelis Hakim yang dipimpinan Swarwa SH, menyatakan bahwa terdakwa atas nama  Andi Zatria Dewi bebas demi hukum agar para Jaksa hati-hati membuat dakwaan dan tututan terhadap orang yang belum tentu bersalah. (Beresman)