Ketidaktersediaan Buku di Sekolah, Pengawas UPTD Tamsel: Perlu Diusut Kejari Cikarang

Iklan Semua Halaman

.

Ketidaktersediaan Buku di Sekolah, Pengawas UPTD Tamsel: Perlu Diusut Kejari Cikarang

Sku Metropolitan
Kamis, 16 Februari 2017
  
ilustrasi
Bekasi, Metro
Sejumlah orang tua siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, mempertanyakan ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah dan berharap Kejari Cikarang untuk iba melihat kondisi anak didik belajar di sekolah dan di rumah dengan melakukan pengusutan.
Ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah menimbulkan kekuatiran bagi orang tua murid, sebab diperkirakan berpotensi terhadap menurunnya nilai rata-rata siswa saat menghadapi ujian kenaikan kelas, khususnya ujian kelulusan 2017 mendatang yang dapat mempengaruhi nilai siswa saat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) online yang menerapkan passing grade atau nilai tertinggi.

“Dulu, dijaman orde baru (Orba), pihak sekolah membagikan semua buku mata pelajaran kepada siswa, kok sekarang gak ada buku di sekolah. Siswa punya buku saja belum tentu bisa mengerti, apalagi gak punya buku. Padahal, selain anggaran dalam DPA (Daftar Pengguna Anggaran) Dinas Pendidikan, atau DPA UPTD Pendidikan, anggaran pengadaan buku milik pemerintah juga tertuang dalam Juknis Bos. Lantas kemana buku milik pemerintah di sekolah?” ujar sejumlah orang tua siswa dan masyarakat Bekasi dengan nada prihatin.

Terkait ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah sebagaimana dikeluhkan orang tua murid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang di konfirmasi Metropolitan melalui surat Nomor. 063/RED/MP/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 tahun lalu, sampai saat ini belum mendapat jawaban.

Dahroni selaku Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang ditemui Metropolitan saat hendak menuju ruang kerjanya di gedung dinas pendidikan, Rabu (14/12/2016) tahun lalu, ia membantah ketidaktersediaan buku di sekolah, termasuk buku untuk referensi siswa belajar di rumah.

Saat di desak Metropolitan untuk melakukan sidak, Dahroni berkelit “ Mungkin buku itu di simpan pihak sekolah di perpustakaan, dan saat belajar di sekolah buku itu dibagikan kepada siswa. Sumber belajar kan bukan hanya dari buku dari sekolah, bisa di akses dari internet, ujarnya membingungkan Metropolitan.

Kembali didesak Metropolitan terkait ucapannya bisa di akses dari internet, untuk efesiensi anggaran, lantas kenapa dianggarkan dalam DPA UPTD Pendidikan untuk pengadaan buku bahan ajar, demikian juga dituangkan pemerintah pusat dalam juknis penggunaan dana Bos, Dahroni bergegas meninggalkan Metropolitan dan menuju mobil pribadinya.

Diwartakan Metropolitan sebelumnya, terkait ketidaktersedian buku di sekolah, Plt Bupati Bekasi Rohim Mintareja yang di temui Rabu (14/12/2016) tahun lalu, usai rapat paripurna di gedung DPRD mengatakan, “Saya belum tahu masalah itu, nanti saya akan panggil Kadisdik,” ujarnya.

 Berbeda dengan salah satu pengawas UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan. Ditemui di UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (14/2/2017), Baron mengatakan sudah melakukan pengecekan buku milik pemerintah di sekolah dan semua lengkap, ujarnya.

Namun saat didesak Metropolitan agar tidak melakukan pengecekan admistrasi di sekolah dan lansung menanyakan kepada siswa atau membuka isi tas siswa, Baron berkelit ada kekuatiran pihak sekolah memberikan buku milik pemerintah dibawa siswa pulang ke rumah untuk dipelajari karena kuatir akan rusak.
Disebutkan Baron, untuk membuktikan ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah pihak Kejari Cikarang perlu melakukan penyelidikan. “Nanti pengadilan yang memutuskan ada tidaknya buku di sekolah,” ujarnya berharap.
Disinggung tupoksi pengawas di sekolah, Baron mengatakan kami sudah melakukan pengecekan buku di sekolah dan semua lengkap, ungkapnya.
Buku Bahan Ajar
Terkait pengadaan buku bahan ajar yang di alokasikan dalam DPA setiap UPTD Pendidikan, sebelumnya Dahroni menjelaskan, pengadaan buku bahan ajar untuk mengatasi kekisruhan di sekolah yang mempergunakan buku lembar kerja siswa (LKS) saat proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
Namun saat didesak, apakah buku bahan ajar tersebut dipergunakan sebagai buku pendamping atau sebagai buku utama dalam proses KBM, dan apa urgensinya buku bahan ajar tersebut di susun dan di cetak oleh UPTD. Dahroni berkelit, buku bahan ajar itu adalah hanya esensi atau intisari, dan bukan buku utama dalam proses KBM, ujarnya.

Terkait izin atau hak cipta, serta muatan materi pelajaran dalam buku bahan ajar yang diragukan sebab muatan materi pelajaran dalam buku bahan ajar belum pernah di verifikasi oleh Kemendikbud yakni layak atau tidak dipergunakan dalam proses KBM, Dahroni kembali berkelit, buku itu disusun oleh kelompok guru dibawah naungan MKKS (Muswarah Kerja Kepala Sekolah).

Perlu diketahui, sebelumnya, sejumlah Kepala UPTD Pendidikan di Kabupaten Bekasi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, alokasi anggaran dalam DPA UPTD Pendidikan untuk pengadaan buku bahan ajar bukan berdasarkan pengajuan kepala sekolah atau UPTD Pendidikan. Namun, anggaran tersebut tecantum atas kehendak dinas pendidikan, dan anggaran itu hanya formalitas tercantum dalam DPA UPTD sebab yang mencetak buku bahan ajar adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ujar sejumlah Kepala UPTD Pendidikan.

Disebutkan Kepala UPTD Pendidikan, sebelumnya, informasi yang kami terima dari dinas pendidikan mengatakan pencantuman anggaran dalam DPA UPTD Pendidikan untuk menjawab kekisruhan di sekolah yang mempergunakan buku LKS dalam proses KBM.

Namun saat didesak Metropolitan, dalam LKPJ Bupati tahun 2015 terdapat dalam DPA seluruh UPTD Pendidikan anggaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) SD Negeri sebesar Rp.20.560.984.000. Lantas, berapa eksemplar buku bahan ajar yang di photocopy dan di jilid oleh dinas pendidikan untuk dibagikan pada tiap UPTD Pendidikan sehingga buku bahan ajar itu tidak ditemukan ada pada siswa.

Kembali disebutkan Kepala UPTD Pendidikan, kami tidak tahu, kami hanya menerima pengiriman dari dinas pendidikan. Untuk mendapat informasi yang akurat silahkan pada dinas pendidikan, ujar sejumlah Kepala UPTD menganjurkan kepada Metropolitan.

Kembali didesak Metropolitan, sesuai fakta yuridis, buku bahan ajar tersebut di cetak oleh UPTD Pendidikan, apakah UPTD Pendidikan memiliki ijin atau hak cipta dari Kemendikbud, demikian juga tim penyusun dari UPTD Pendidikan sehingga materi pelajaran dalam buku bahan ajar diragukan muatannya untuk dipergunakan dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.

 Dibeberkan Kepala UPTD Pendidikan, benar, tidak memiliki izin atau Hak Cipta dari Kemendikbud. Tim penyusun buku bahan ajar hanya di minta dinas pendidikan melalui UPTD Pendidikan untuk menyusun materi pelajaran dalam buku bahan ajar, ujarnya sejumlah Kepala UPTD sembari mengeluhkan kualitas buku bahan ajar yang hanya di photokopi dan di jilid oleh dinas pendidikan tanpa memperhatikan kualitas buku bahan ajar.

Salah satu kepala sekolah yang turut dalam tim penyusun mengatakan, jika dihitung biaya akomodasi hingga mencetak satu buku bahan ajar sudah dapat membeli dua buku BSE (Buku Sekolah Elektronik).

Namun saat didesak Metropolitan, apa urgensinya buku bahan ajar tersebut di photocopy dan di jilid. Ia katakan, kami hanya diminta pimpinan untuk menyusun materi pelajaran dalam buku bahan ajar itu, ujarnya.

Berbeda dengan sejumlah pengawas di UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan. Menurut pengawas, selain tidak memiliki izin atau Hak Cipta dari Kemendikbud, materi pelajaran dalam buku bahan ajar tersebut sangat diragukan sehingga buku bahan ajar tersebut tidak pantas diberikan kepada siswa sesuai judulnya “BAHAN AJAR,” artinya buku bahan ajar itu hanya dikalangan tenaga pendidik, bebernya.

Sejumlah penggiat anti korupsi di Kabupaten Bekasi berharap kepada Kejari Cikarang untuk mengusut ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah, baik dari alokasi dana Bos demikian juga anggaran dalam DPA Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan untuk pengadaan buku, sebab sampai saat ini keberadaan buku di sekolah tidak jelas rimbanya.

Sejumlah kalangan masyarakat menduga, ketidaktersediaan buku di sekolah untuk dibagikan kepada siswa disebabkan anggaran dari pemerintah dikeruk oleh pemangku jabatan, sehingga masyarakat berharap perlu di usut Kejari Cikarang.

Perlu diketahui, kemajuan daerah dapat dilihat dari semangat daerah tersebut dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk realisasi anggarannya. Sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan sederajat, meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, SMA dan sederajat, meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan meningkatnya Angka Melek Hurup (AMH) yang merupakan indikator meningkatnya Indeks Pendidikan (IP), yang pada akhirnya akan berpengaruhi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di ukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. (MT)