LSM Harapkan Penegak Hukum Tindak Lanjuti Laporan Masyarakyat

Iklan Semua Halaman

.

LSM Harapkan Penegak Hukum Tindak Lanjuti Laporan Masyarakyat

Sku Metropolitan
Selasa, 28 Februari 2017

Lampung, METRO.
Proses pengadaan pelelangan paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan penyaluran Anggaran dana Desa (DD) serta Anggaran Dana Desa (ADD) di Provinsi Lampung menjadi sorotan sejumlah Lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Beberapa anggota LSM mengungkapkan, kinerja Dinas PU Lampung dalam pelaksanaan pelelangan paket proyek sarat masalah., PU Lampung dalam melaksanakan kegiatan pelelangan paket proyek tidak transparan. Hal itu juga ditenggarai karena terlalu banyak intervensi pihak-pihak luar yang seharusnya tidak ada.

"Ya, semua ini mungkin karena intervensi oknum luar yang membuat keruh suasana," ujar anggota LSM yang ditemui di Kantor Badana Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung baru-baru ini.

Menurutnya,  pemenang proyek di Lampung disinyalir orang dekat penguasa.  "Oknum luar yang dekat atau masih kerabat  penguasa. Diduga melakukan intervensi proyek, sehingga pengusaha (kontraktor) lokal banyak yang tidak mendapatkan haknya," terang.


Selain proses lelang dan pelaksanaan pembangunan yang dinialai kurang memuaskan masyarakat, LSM juga menyoroti pengalokasian Dana desa (DD) dan Anggaran Dana desa (ADD) yang dikelola Kepala Desa diduga penyalurannya sarat dengan penyimpangan. Ada beberapa pembangunan jalan yang dananya dari ADD asal jadi. Tetapi karena tidak melibatkan masyarakyaat dan pengawasan dari pihak Kecamatan, Kepala desa seenaknya membuat laporan, padahal, kalau inpektorat dan pegak hokum melakukan peninjauan atas proyek yang didanai DD/ADD, beberapa Kepala desa akan terjerat hokum, jelasnya.  (Rama)