Orang Tua Murid Keluhkan Buku LKS, Rp.1,6 Miliar Dana Masyarakat Terkuras

Iklan Semua Halaman

.

Orang Tua Murid Keluhkan Buku LKS, Rp.1,6 Miliar Dana Masyarakat Terkuras

Sku Metropolitan
Selasa, 28 Februari 2017
         
           
Bekasi, Metro
Sejumlah orang tua siswa sekolah dasar negeri (SDN) di UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, mengeluh dan mempertanyakan pengarahan siswa oleh pihak sekolah untuk membeli buku lembar kerja siswa (LKS) seharga Rp.125.000,- pada tempat yang ditentukan untuk dipergunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Pengarahan siswa oleh pihak sekolah untuk membeli buku LKS ditenggarai sejumlah orang tua murid telah membuktikan dugaan korupsi dana Bos oleh kepala sekolah, sebagaimana diatur pemerintah dalam juknis Bos untuk pengembangan perpustakaan di sekolah.

 Selain indikasi korupsi dana Bos oleh kepala sekolah, orang tua murid juga mensinyalir Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah turut melakukan tindakan korupsi, sebagaimana dalam daftar pengguna anggaran (DPA) UPTD TA 2015 sebesar Rp.622.950.000,- untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) SD Negeri, dan realisasi keuangan sesuai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sebesar Rp.613.781.000.

Ketidaktersediaan buku milik pemerintah di sekolah hingga sampai mengarahkan siswa untuk membeli buku LKS menimbulkan kekuatiran bagi orang tua murid.

Hal itu diperkirakan akan berpotensi terhadap menurunnya nilai rata-rata siswa disaat menghadapi ujian kenaikan kelas, khususnya ujian kelulusan 2017 mendatang, yang dapat mempengaruhi nilai siswa saat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) online pada jenjang SMPN yang menerapkan passing grade, atau nilai tertinggi.

“Dijaman orde baru (Orba), pihak sekolah selalu membagikan semua buku mata pelajaran kepada siswa, kok sekarang gak ada buku di sekolah. Siswa punya buku saja belum tentu bisa mengerti, apalagi gak punya buku,” keluh orang tua siswa.

Disebutkan orang tua murid, selain peruntukan Juknis BOS untuk buku, lantas dimana buku bahan ajar yang dianggarkan Pemda Bekasi dalam DPA UPTD Pendidikan Cibarusah TA 2015? ujar sejumlah orang tua siswa dengan nada prihatin.

Ditemui di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah, Kepala SD Negeri 2 Cibarusah Sartono, yang juga menjabat selaku Ketua MKKS membantah penggunaan buku LKS dalam proses KBM, termasuk pengarahan siswa untuk membeli buku LKS seharga Rp.125.000,- ditempat yang ditentukan pihak sekolah.

Terkait keluhan orang tua siswa atas pengarahan pihak sekolah untuk membeli buku LKS, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah Sumarto membenarkan informasi tersebut. Namun dikatakan Sumarto, pembelian buku LKS sebelum dirinya ditugaskan menjabat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah.

Sebelumnya, terkait pengadaan buku bahan ajar yang di alokasikan dalam DPA setiap UPTD Pendidikan, Dahroni Kasi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menjelaskan, pengadaan buku bahan ajar pada setiap UPTD untuk mengatasi kekisruhan di sekolah yang mempergunakan buku lembar kerja siswa (LKS) saat proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), ujarnya.

Perlu diketahui, saat ini jumlah SD Negeri di UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah sebanyak 27 sekolah. Jika rata-rata satu SD Negeri memiliki jumlah murid sebanyak 500 siswa, maka dana masyarakat atau orang tua murid yang terkuras untuk kepetingan pribadi dan kelompok sekitar Rp.1.687.500.000,- suatu angka cukup signifikan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Cibarusah.

Sekedar diketahui, kemajuan daerah dapat dilihat dari semangat daerah tersebut dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk realisasi anggarannya. Sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan sederajat, meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, SMA dan sederajat, meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan meningkatnya Angka Melek Hurup (AMH) yang merupakan indikator meningkatnya Indeks Pendidikan (IP), yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di ukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Selain SD Negeri, SMA Negeri 6 Tambun Selatan juga diduga menjual buku LKS. Salah seorang orang tua siswa menjelaskan, “anak saya membeli buku LKS dengan harga Rp 185.000. kalau tidak dibeli takut  anak kami takut dikucilkan guru” katanya.

Pendiri LSM Je-Ko, Bob ketika diminta tanggapannya tentang penjualan buku LKS menuturkan, Peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2016 yang tidak lagi memperbolehkan pihak sekolah untuk melakukan penjualan buku LKS kepada siswa. Seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengambil sikap tegas bagi Sekolah yang melanggarnya.

Indikasi adanya Penjualan LKS yang terjadi di SMA negeri 6 dan SD negeri di Kecamatan Cibarusah, sudah saatnya Dinas Pendidikan mengambil sikap untuk menindak pengelola sekolah, yang menyuruh siswa membeli buku di took buku yang ditunjuk oleh pihak sekolah.

Kami menduga adanya oknum guru mendapatkan finansial, terindikasi kerja sama dengan pihak lain, dimana buku LKS ini di jual, jelasnya. (MT)