Pembangunan Ruko Diduga Tanpa IMB, Pemda Tutup Mata

Iklan Semua Halaman

.

Pembangunan Ruko Diduga Tanpa IMB, Pemda Tutup Mata

Sku Metropolitan
Kamis, 16 Februari 2017

Bekasi Metro
Pembangunan Ruko ( Rumah Toko), di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan diduga belum mengantongi ijin mendirikan Bangunan( IMB), baik  dari Desa dan Kecamatan Babelan , pasalnya dilokasi pembangunan tersebut belum ada papan pengumuman IMB yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten dalam hal ini BPMPPT. Hal itu dikatakan Kepala Desa Kedung Pengawas, H. Nacin kepada wartawan baru- baru ini.

H. Nacin menuturkan, pembangunan sudah berlangsung, tetapi pihak Desa belum pernah memberikan atau merekomendasikan ijin pembangunan Ruko  diatas lahan 1200 meter persegi tersebut, katanya melalui telepon genggamnya.

Terpisah, Ali Sadikin, Kasie Trantib Kecamatan Babelan mengatakan, pembangunan ruko milik Hendrik, tersebut  belum memiliki IMB. Kami bersedia melaksanakan tugas kalau ada rekomendasi dari Kepala sekse ekonimi dan pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan. Kami tidak dilibatkan Kasi Ekbang Kecamtan dalam pengurusan IMB, katanya.

Ali menambahkan, pembangungan Ruko tersebut sudah berlansung sejak kepemimpinan camat lama, " saya tidak dilibatkan oleh kasie Ekbang Kecamatan Babelan, jadi saya kurang tahu perijinannya seperti apa, saya pun heran dengan kasie Ekbang kenapa Trantib tidak dilibatkan, itulah yang menjadikan perijinannya serba lambat" jelasnya. Sabtu (11/2).

Sementara itu, pendiri LSM Je-Ko, Ery Pandapaotan ketika diminta tanggapannya tentang maraknya bangunan tanpa IMB menjekan,maraknya bangunan tanpa IMB tersebut diduga bukan hanya kesalahan masyarakat. Masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi tentang perlunya  IMB serta, sanksi apa yang akan diterima apabila membangun tanpa IMB, namun karena tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat mungkin berpikir tanpa IMB pun bisa bangun dan tidak ada sanksi. 

Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10  tahun 2013 tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan tanggal 17 oktober 2013 dengan jelas dipasal 18 ayat 1. Dilarang mendirikan bangunan apabila:  a. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Serta di pasal 23 ayat 1 bagian a, Teguran secara tertulis b, peringatan secara tertulis c, pembekuan izin d, penyegelan bangunan e, pencabutan izin  f, pembongkaran bangunan, jelas dikatakan bahwa sanksi yang diberikan apabila tidak memiliki IMB atau melanggar izin yang sudah dikeluarkan instansi terkait dalam hal membangun suatu bangunan di wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Dan sanksi pidana yang terima bisa berupa kurungan 3 bulan penjara atau denda sebesar Rp.50.000.000 ( Lima puluh juta rupiah ).

Perlu diketahui bahwa efek dari banyak bangunan tanpa IMB tersebut tentu akan bisa mengacaukan tata ruang dan peruntukan lahan tersebut. Banyak mungkin tidak tahu tentang GSB ( Garis Sepadan Bangunan) dan GSJ (Garis Sepadan Jalan) serta adanya RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah ) dan RDTR ( Rencana Detail Tata Ruang ) yang dilanggar dan mereka tidak paham. Perlu perhatian dari SKPD terkait dengan melakukan pendidikan /sosialisasi perda tentang IMB tersebut kepada masyarakat, sehingga mereka paham betul tentang pentingnya IMB.  

Masih menurut Ery (biasa disapa Bob), dengan tidak memiliki IMB, Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor IMB akan berkurang. Mungkin saja BPMPPT mengabaikan PAD dari sektor rumah tinggal, ruko, rukan dan lainnya, karena PAD mereka tercukupi dari zona kawasan industri atau pembangunan unit pabrik baru, jelasnya.  (Hidayat).