SMAN 1 Barasang Butuh Dana Operasional

Iklan Semua Halaman

.

SMAN 1 Barasang Butuh Dana Operasional

Sku Metropolitan
Selasa, 28 Februari 2017
Fuyi, M.Pd
Kasek SMAN 1 Kecamatan Basarang
Kapuas, Metro
Dalam proses penyelenggaraan pendidikan agar dapat berkembang diperlukan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan dari semua pihak.Hal ini merupakan sikap yang diwujudkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang teremplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Disamping itu, pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dipenghujung akhir tahun 2016, tepatnya mulai bulan Oktober 2016 Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan baru. 

Dan memposisikan kewenangan dalam penanganan urusan pendidikan tingkat SLTA termasuk pegawai / ASN asset, keuangan, tata kelola dan manajemen sekolah yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah kabupaten, kini dikendalikan oleh pemerintah provinsi, sebagaimana perintah UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Dan kebijakan ini berlaku per Januari 2017. Namun kebijakan tersebut cukup berpengaruh bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, di Kabupaten Kapuas khususnya.  Hal ini tergambar pada SMAN1 Basarang, Kabupaten Kapuas.

Kepala SMAN1 Basarang, Fuyi, M.Pd kepada Metropolitan saat ditemui diruang kerjanya mengatakan seiring dengan kebijakan Pemerintah yang mengacu UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sejak bulan Oktober 2016, yang efektifnya tanggal 1 Januari 2017 urusan untuk Sekolah SLTA yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi.  Pihaknya mengalami banyak kesulitan, untuk itu jelas membutuhkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) guna mengatasi berbagai problema yang dihadapi sekolah dana BOSDA dari Pemkab sudah tidak ada lagi sesuai tingkat kewenangan tadi. Sedangkan pihak pemerintah provinsi mengenai dana BOSDA belum jelas katanya.

Berbagai persoalan yang saat ini dihadapi menjadikan kendala bagi pihak sekolah, seperti : Urusan berkala dan lain-lain, Belum jelas adanya perwakilan yang menangani urusan administrasi,   Tidak jelas adanya petugas operator yang berkantor untuk pelayanan administrasi apalagi sekarang dengan laporan Dapodik yang bersifat online.

Dengan berbagai kesulitan ini pihaknya sangat mengharap adanya kebijakan sesegera mungkin dari pemerintah provinsi untuk mengatasi permasalahan, kalau hanya mengharap dana BOSNAS belum cukup, apalagi menjelang Ujian Nasional, yang saat ini mengarah kepada penyelenggaraan UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, kami sangat membutuhkan BOSDA sangat perlu sekali,  ujar Ibu Fuyi, M.Pd.

Sementara itu juga terkait masalah tersebut Kepala Sekolah SMKN 3 Kabupaten Kapuas, Amin Ambuto, M.Pd. Ketika diminta komentarnya beliau menyampaikan keluhannya, karena banyak permasalahan yang belum teratasi seperti biaya honorer guru, ATK, dan biaya operasional lainnya. Namun katanya setelah ada pertemuan di Rujab antara Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM dengan Kepala SLTA se Kabupaten Kapuas minggu yang lalu para Kepala Sekolah merasa bangga dan terhibur. Bupati  janji akan membantu untuk membayarkan honorer guru. Dalam pertemuan itu  juga dihadiri selain Kepala Sekolah SLTA se Kabupaten Kapuas perwakilan MKKS dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Bapak Drs. Ilham Anwar, M.Pd. Kata Pak Amin menuturkan kepada METROPOLITAN

Ketika masalah ini dikonfrontasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Nurul Edy, M.Si, bahwa masalah penananganan SLTA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi itu perintah Undang-Undang, namun mengenai bantuan Dana BOSDA dari Provinsi untuk sementara tidak ada dan saat ini sedang di inventarisir karena gaji ASN termasuk guru di tanggung oleh pemerintah provinsi dan terhitung per 1 Januari 2017, yang anggaran dari Pemerintah Pusat untuk dana pendidikan itu ada hanya BOSNAS dari dana APBN yang 20%, anggaran dari Pemerintah Pusat untuk dana pendidikan itu ditambahkan pula penanganan untuk SLTA itu hanya pindah tempat saja, demikian kata Nurul Edy, yang juga mantan Sekda Pemkab Kapuas ini mengakhiri pembicaraan via seluler, pada 25/2/ 2017.

Terakait akumulasi permasalahan yang dihadapi pihak penyelenggara pendidikan tentu berbagai langkah yang sangat diharapkan oleh pihak sekolah apalagi pelaksanaan Ujian Nasional sudah diambang pintu sehingga diperlukan adanya kebijakan instan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena keberadaan fisik sekolah tersebar di Kabupaten / Kota yang notabene geografis wilayah Kalimantan Tengah cukup luas yang kesemuanya membutuhkan ekstra baik waktu, maupun tenaga, mengingat juga posisi sekolah-sekolah SLTA, baik SMA maupun SMK sebagian tersebar di ibu kota kecamatan.

Dan yang tidak kalah penting juga pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya juga harus terpenuhi, sehingga elemen kegiatan dapat terlaksana secara profesional dan proporsional, (Ahza Biro)       


   
         
Fuyi, M.Pd
Kasek SMAN 1 Kecamatan Basarang