Terkait Jembatan Rusak H. Sukiran, S.IP, MAP : Pemerintah pusat juga harus fair

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Jembatan Rusak H. Sukiran, S.IP, MAP : Pemerintah pusat juga harus fair

Sku Metropolitan
Selasa, 21 Februari 2017
Barito Kuala, Metro - Ruas jalan tembus alternatif yang melintasi kawasan pemukiman transmigrasi dari arah Blok A-1 hingga Blok B-2 UPT Dadahup kondisinya rusak parah. Sebagian badan jalan ada yang putus dan retak akibat badan jalan yang berlubang banyak tergenang air ditambah struktur jalannya rendah dan masih labil.
Disepanjang jalan yang melintasi Desa Manuntung B-1 dan Desa Sumber Agung B-2 terdapat beberapa buah jembatan 1 (satu) unit jembatan beton box culvert dan 3 (tiga) unit jembatan kontruksi kayu ulin. Memasuki musim penghujan ini sudah barang tentu jalan tersebut tambah hancur sehingga warga transmigrasi sendiri dalam bepergian dan melewati jalan ini harus berhati-hati kalau tidak ingin terjatuh, mengingat jalan ini salah satu jalan tembus alternatif bagi warga pemukiman transmigrasi sebagai akses penghubung keluar dan masuk wilayah pemukiman transmigrasi UPT Dadahup lainnya hingga keperbatasan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Disamping jalan hancur, konstruksi jembatan yang dibangun dengan kayu ulin juga sangat memprihatinkan karena sebagian lantainya ada yang lapuk dan berlubang sehingga bagi pengguna jalan yang melintasi amat mengkhawatirkan.

Jalan dengan radius ± 10 km menuju kearah jalan induk atau yang disebut masyarakat jalan sambu itu memang semenjak dari awal penempatan warga transmigrasi tahun 1999 Cuma beberapa ratus meter saja pernah ditingkatkan pengerasan badan jalan berupa semenisasi pada tahun 2014 dn 2015.

Kendati kenyataan demikian warga masyarakat transmigrasi hanya dapat merasakan saja dan berharap kepada pihak-pihak berkepentingan (wartawan)yang mengetahui untuk berbuat sesuatu dan menyampaikan kepada instansi terkait dan pembuat kebijakan, kiranya menyikapi dan mengimplementasikan program pemerintah yang berkaitan dengan proyek rehabilitasi pembangunan jalan jembatan dan infrastruktur lainnya.

Sebenarnya kondisi terjadi karena kurang mendapat perhatian hingga menyebabkan tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan. Barang kali pejabat dari dinas instansi terkait tidak mendapat laporan dari petugas lapangan dan mungkin yang disampaikan tidak proporsional sehingga dianggap tidak penting yang akibatnya warga transmigrasi merasakan dan menerima beban berkepanjangan.

Beberapa orang warga menuturkan dan tidak ingin namanya dikorankan, kata mereka, sangat disayangkan apabila ada kunjungan pejabat ke wilayah transmigrasi Dadahup, tidak pernah melintasi jalan ini, dan jalan Sambu, sering kali menggunakan armada air speed boat, sarana transportasi air untuk menghindari jalan rusak, demikian warga menuturkan kepada Metropolitan, saat melakukan pemantauan dilapangan.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Bapak H. Sukiran, S.IP, MAP, ketika dikonfirmasi beliau mengatakan bagaimana mau menyikapi sedangkan proposal saja belum ada masuk baik itu berupa gambar dan lokasi, yang dilaporkan, namun begitu ada usulan baru ditindak lanjuti, dan fungsi Kepala Desa wilayah yang bersangkutan harus melapor ke Bupati dan membawa usulan katanya.

Pemerintah pusat juga harus fair akan masalah ini dan itu memang bekas program nasional eks PLG (Proyek Lahan Gambut) karena jalan sudah terlanjur, hampir ribuan Km termasuk saluran-saluran dan jembatan yang perlu diperbaiki katanya, perlu diketahui juga bahwa sebagian warga transmigrasi banyak hengkang dikarenakan infrastruktur kurang memadai dan kondisi rusak berat.

Pemerintah kabupaten sudah cukup memperhatikan Cuma dana Pemkab terbatas, sehingga tidak maksimal merehabilitasi dan memerlukan intervensi pemerintah pusat, demikian tutur Pak Kadis.

Kalau melihat kondisi yang terjadi dilapangan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menyikapi keadaan yang tidak menguntungkan masyarakat, hal ini guna untuk memotivasi semangat warga transmigrasi khususnya agar mereka betah dan kerasan tinggal dikawasan pemukikan transmigrasi, karena fakta dilapangan banyak warga transmigrasi spontan maupun lokal yang hengkang dari permukiman karena banyak faktor yang menyebabkan seperti lahan yang tidak bisa mereka garap dan selalu tergenang air yang sampai saat ini menjadi kendala bagi warga transmigrasi, tidak terkecuali juga infrastruktur termasuk jalan dan jembatan.

Mengingat kondisi yang memprihatinkan ini, pada akhir tahun 2013 salah seorang mantan Kepala Desa yang saat ini tidak menjabat lagi pernah menggalang aspirasi yang ditanda tangani para Kepala Desa dan mengusulkan ke pihak Pemerintah Kabupaten agar kawasan transmigrasi UPT Dadahup yang meliputi 16 (enam belas) Desa dari 2 (dua) Kecamatan, ini dialihfungsikan untuk menjadi lahan perkebunan sawit, namun tidak mendapat respon Pemerintah setempat karena kawasan UPT Dadahup dialokasikan khusus untuk lahan pertanian, karena asumsi mereka hampir 10 (sepuluh) tahun pasca dilanda musibah banjir pada tahun 2004, lahan diwilayah ini sangat tidak optimal untuk bercocok tanam, kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar warga mencari penghasilan diluar wilayah desa, seperti menjadi buruh perkebunan sawit di Lamunti Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, lahan cenderung terbengkalai, maka dengan harapan usulan mereka tersebut agar bisa keluar dari kesulitan dan dapat memperoleh penghasilan serta pendapatan.
Diantara 16 (enam belas) desa tersebut 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Dadahup : Desa Bina Jaya Blok A-1, Desa Petak Batuah / Blok A-2, Desa Harapan Baru / Blok A-4, Desa Manuntung / Blok B-1, Desa Sumber Agung / Blok B-2, Desa Tanjung Harapan / Blok B-3, Desa Kahuripan Permai / Blok B-4, Desa Batuah Jaya / Blok A-5
Kecamatan Kapuas Murung : Desa Bina Karya / Blok C-1, Desa Bina Mekar / Blok C-2, Desa Rawa Subur / Blok C-3, Desa Subur Mulya / Blok C-4, Desa Saka Binjai / Blok A-6, Desa Bina Sejahtera / Blok A-7, Desa Suka Rejo / Blok A-8, Desa Suka Mukti / Blok A-9

Sehubungan jalan jembatan yang rusak parah itu berbagai rangkaian juga hendaknya mendapat perhatian karena membawa dampak terhadap warga transmigrasi sehingga dampak sosial pun bermunculan dan membuat frustasi warga yang tinggal di daerah tersebut. Yang notabene hingga sekarang warga transmigrasi semenjak ditempatkan / dialokasikan ke UPT Dadahup ini sudah banyak hengkang dan merantau ke berbagai daerah, karena faktor ekonomi yang menghambat untuk mereka bertahan hidup mengingat lahan tidak begitu menghasilkan namun sangat ironis terkadang pejabat pemerintah pusat yang terkait, bila mengadakan kunjungan ke UPT Dadahup, sudah ditentukan tempat maupun lokasi yang dapat terjangkau dan menerima laporan yang selalu baik dari pejabat terkait, tanpa melihat fakta sebenarnya yang    terjadi dilapangan.

Jalan merupakan salah satu sarana infrastruktur yang vital, dan akses penghubung dari tempat dan ke wilayah lain oleh karenanya keberadaan suatu jalan harus memperoleh perhatian serius dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat setidak-tidaknya mendapatkan prioritas utama dalam program pembangunan peningkatan jalan atau pun rehabilitasi.

Dan yang sangat diharapkan warga transmigrasi kondisi jalan kembali normal sehingga dapat berfungsi untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan masyarakat dapat meningkatkan penghasilan dalam menunjang perekonomian untuk meningkatkan tarap hidup bagi warga transmigrasi dan masyarakat luas (Azha)