Terkait Pemisahan Pdam Pemkot Lakukan Pengukuran

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Pemisahan Pdam Pemkot Lakukan Pengukuran

Sku Metropolitan
Selasa, 14 Februari 2017
BEKASI, METRO - Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan proses pemisahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kota Bekasi. Hal itu terbukti dengan pengukuran lahan milik PDAM Tirta Bhagasasi yang ada di wilayah Kota Bekasi mulai Rabu (8/2) Walikota Bekasi.

Kapala bagian erekonomian Kota Bekasi, Herry Ismiradi, ketika ditemui wartawan METRO di Kantor Cabang Poncol menuturkan, pengukuran ini, dilakukan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi. Pengukuran dilaksanakan untuk mengetahui luas lahan.  Hasil pengukuran ini akan diserahkan ke Walikota untuk proses perhitungan nilai asset, tuturnya.

Henrry menambahkan, ada empat aspek yang akan menjadi indikator dalam penghitungan, keempat indikator itu berupa pengukuran kantor, pengukuran kapasitas produksi air, jangkauan jaringan, dan jumlah pelanggan di Kota Bekasi, targetkan pengukuran selesai dalam satu minggu, kata Herry.

Sementara itu Direktur Umum PDAM Tirta Patriot, Sugiyanto, di Kantor Cabang Poncol menjelaskan, stelah Walikota melakukan pengecekan ke seluruh kantor cabang dan unit, langsung mengadakan pertemuan dan membuat surat perintah agar segera dilakukan pengukuran asset PDAM Tirta Bhagasasi. Selain kantor  Pusat PDAM Tirta Bahgasasi, ada lima kantor Cabang, dan tiga Kantor Unit, antara lain, Kantor Cabang Wisma Asri, Kantor Cabang, Poncol, Kantor Cabang Pondokungu, Kantor cabang Rawa Tembaga dan Kantor Cabang Rawalumbu. Adapun tiga kantor Unit adalah, Unit Harapan Baru, unit Setiamekar dan Unit Pondokgede, jelasnya. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris ketika dimintai tanggapannya tentang pengukuran yang dilakukan pihak Pemda Kota Bekasi menuturkan, pengukuran lahan PDAM yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi sah- sah saja, yang melakukan penghitungan nilai asset adalah BPKP. Pemda Kabupaten sebagai pemilik saham juga akan melakukan pengukuran serta menilai asset PDAM Tirta Bhgasasi. Penghitungan asset tidak boleh sepihak, Pemda kota dan Pemda Kabupaten Bekasi akan melakukan penghitungan asset sendiri. Tetapi penentuan nilai aset PDAM tersebut adalah BPKP. Adapun saham kepemilikannya adalah, 45 persen milik Kota Bekasi dan 55 persen milik Kabupaten Bekasi, jelasnya.
Pendiri LSM Jaringan Komunikasi, Bob, ketika diminta tanggapannya tentang pemisahan kepemilikan PDAM Tirta Bhagasasi dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi seharusnya sudah rampung pada tahun 2016.

Pada tanggal 13 Juni 2016 lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menandatangani nota kesepahaman tentang pemisahan asset dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Molornya pemisahan tersebut, karena kedua pemerintah daerah masih memperdebatkan dana yang ada di badan milik kedua Pemda tersebut. Padahal kedua belah pihak telah sepakat, bahwa pemisahan aset di badan tersebut akan rampung Desember 2016.


Walaupun saham pemda Kabupaten lebih besar dari Pemda Kota, yaitu 45 persen Kota dan 55 persen Kabupaten, kami menduga Pemda Kabupaten akan mendapatkan pembagian nilai lebih kecil, karena beberapa asset PDAM Tirta Bhagasasi seperti, Kantor Cabang merupakan lahan Fasilitas umum dan Fasilitas social (Farisos/fasum) Perumahan yang digunakan PDAM untuk membangunan kantor dan   Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA). Apakah lahan tersebut sudah disertifikatkan PDAM Tirta Bhagasasi sebagai milik perusahaan?. Kalau lahan tersebut belum sertifikat, maka nilai lahan tidak masuk dalam hitungan nilai sebagai milik perusahaan. Kita akan mengawal pemipasah kepemilikan asset PDAM Tirta Bhgasasi tersebut, katanya. (dpt)