Terkait Penyaluran BSM Tidak Tepat Sasaran, Pendiri LSM Je-Ko: Pantau dan Awasi Dana BOS

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Penyaluran BSM Tidak Tepat Sasaran, Pendiri LSM Je-Ko: Pantau dan Awasi Dana BOS

Sku Metropolitan
Selasa, 28 Februari 2017

Illustrasi
Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Komunikasi Ery Pandapotan ( biasa disapa Bob), mengingatkan kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Indonesia.

Menurut Bob, mengacu pada aturan pelaksana dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, penggunaan dana BOS di sekolah baru bisa dicairkan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

"Hasil kesepakatan tersebut baru dituangkan secara tertulis dalam bentuk acara rapat dan ditandatangani peserta rapat, hal ini harus dilakukan di setiap sekolah di Kabupaten Bekasi," kata Bob.

Bob menjabarkan, mulai dari pencairan hingga penggunaannya di setiap sekolah di Bekasi, harus dilakukan dengan tepat sasaran.

"Kita meminta pihak Komite Sekolah untuk berperan penting dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing, jangan komite hanya membubuhkan tanda tangan saja, tanpa mengetahui peruntukan dana. Komite juga harus tahu untuk apa dana  diperuntukkan oleh pihak sekolah," ujar Bob. 

Ia juga mengingatkan Komite Sekolah untuk tidak asal tanda tangan laporan bos. "Pantau dan awasi secara berkala penggunaan dana BOS di sekolah masing -masing, karena pada hakikatnya tujuan pemerintah menyalurkan bantuan BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan," tuturnya.

Secara khusus katanya, program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa, membebaskan pungutan bagi siswa miskin dari seluruh pengutan dalam bentuk apapun.
"Untuk itu kita meminta semua pihak terkait, bukan saja Komite Sekolah, untuk mengawasi dana bos di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi, agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan," kata Bob seraya mengingatkan untuk membebaskan pungli.

Kami menduga penyaluran dana Bos untuk siswa miskin tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di SMP Negeri 4 Tambun Selatan, dana Bos Triwulan 2 membantu siswa miskin sebesar Rp 13.200.000, apakah penerima bantuan siswa miskin tersebut benar- benar miskin, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu 9KTM) dari Desa atau Kelurahan?. Selain SMP Negeri 4 Tambun selatan, SMP Negeri 1 Cibitung mengalokasikan dana Bos triwulan ke 2 untuk siswa miskin, sebesar Rp 9.400.000. laporan triwulan ke 3 bantuan siswa miskin tidak ada. Kami menduga laporan tersebut penuh dengan rekayasa Kepala sekolah.

Hal yang sama terjadi di SMP Negeri 1 Cikarang Barat, mengalokasikan dana bos kepada siswa miskin Triwulan 1, sebesar Rp 5.250.000, Triwulan ke 2, Rp 5.250.000, dan triwulan ke 3, Rp 5.250.000. disinyalir penerima bantuan siswa miskin tersebut tidak tepat sasaran. Kami akan segera melakukan investigasi ke setiap sekolah, kata Bob.

Kepala SMP Negeri 1 Cibitung, Ewan Suhendra, saat mau di konfirmasi di sekolah, tidak ada di tempat, menurut Indra kepala sekolah sedang keluar. Dikonfirmasi melalui surat tertulis Nomor 034/Konf/Red/MP/2017 tertanggal 20 Februrari, juga tidak ada jawaban.  
  
Kepala sekolah SMP Negeri Cikarang Barat, Lukmanawati, ketika disambangi ke sekolah juga tidak berada di kantor, menurut A. Salam, Kepala sekolah sedang ke Dinas pendidikan Kabupaten. Konfirmasi tertulis tanggal 20 Februrari 2017, juga tidak ada penjelasan.

Kepala sekolah SMP Negeri 4 Tambun Selatan, Fathonah, juga tidak berada di sekolah, konfirmasi surat tertulis juga tidak ada jawaban. Diduga para Kepala sekolah enggan memberitahukan nama siswa yang menerima batuan siswa miskin dari dana BOS. (Arnol/dpt)

,