DPRD Prihatin, Bangunan Sekolah Terbengkalai Tiga Tahun

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Prihatin, Bangunan Sekolah Terbengkalai Tiga Tahun

Sku Metropolitan
Rabu, 15 Maret 2017

Bangunan Sekolah SMK 1 Babelan

BEKASI, METRO
Pemerintah daerah Kabupaten dinilai kurang perduli terhadap pembangunan sarana pendidikan. Hal itu terbukti dengan adanya babarapa bangunan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga SMA/SMK pembangunannya mangkrak sejak tiga tahun lalu. Hal itu diungkapkan Dewan Pimpinan Wailayah Nasional Coruption Watch (NCW) Jawa Barat, Alex SB.

Alex menuturkan, hasil temuan kami ada beberapa sekolah yang pembangunannya tidak kunjung selesai, seperti pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Tambun Selatan, sejak tiga tahun lalu ditinggalkan pelaksana pembangunan atau kontraktor. Karena kekurangan ruangan belajar, pengelola sekolah menggunakan gedung tersebut, walaupun tidak dilengkapi pintu jendela. Dikwatirkan siswa bisa terjatuh dari jendela disaat bermain di ruangan. Gedung tersebut dibangun bertingkat dua. Kalau bangunan tersebut dibiarkan, akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan SD Negeri 01 dan 06 Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan pembangunanya gedung bertingkat itu dimulai tahun anggaran 2015, tetapi hingga saat ini bangunan tersebut juga terbengkalai.   Data lelang melalui LPSE Kabupaten Bekasi tahun ang¬garan 2015, pembangunan SD Negeri 01 Mekarsari, diker¬jakan oleh CV Guna Bangun Cipta Kota, pagu anggaran sebe-sar Rp 1.590.025.000, HPS. Rp 1.105.334.000. pengumuman lelang tanggal 24 Agustus 2015, penandatangan kontrak tanggal 1 September 2015. Sedang-kan pembangunan SD Negeri 06 Mekarsari dilaksanakan CV Casa Blanca dengan Pagu Rp 890.755.000, HPS Rp 866.816.000, penandatangan kontrak tanggal 20 Agustus 2015.

Sementara SMK 1 Babelan, dikerjakan CV. INTI GUNA KARYA, dengan pagu anggaran 1.788.370.000,00 melalui lelang LPSE. Juga mengalami nasib yang sama.
Menurut, Alex, kalau ang¬garan pembangunan itu tahun anggaran 2015, hingga tahun anggaran 2016 belum selesai, jelas sudah menyalahi aturan. Semua kegiatan pembangunan tahun anggaran 2015 sudah harus selesai diakhir tahun 2015. Diduga pengguna anggaran tidak mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan. Ada dugaan pengguna ang¬garan dengan pelaksana pem-bangunan ada main.

Mangkraknya pembangunan ruangan belajar tersebut, menunjukkan kurang serius¬nya pengguna anggaran dan konsultan melakukan penga¬wasan terhadap proyek pemerintah. Kalau pengguna anggaran melakukan pengawasan tidak akan terjadi pemutusan kontrak diawal tahun 2016.

Perpres 54/2010 Pasal 93 yang memuat tentang ke¬tentuan Pemutusan Kontrak merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan sangat mendasar. Sebelum membahas lebih jauh Pasal 93, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kontrak Tahun Tunggal. Pengertian Kontrak Tahun Tunggal berdasarkan Pasal 52 ayat (1) adalah ”Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran”. Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”. Dengan demikian, dalam penetapan jangka waktu pelaksanaan harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi bias dan multitafsir. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada Kontrak Tahun Tunggal tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran (tanggal 31 Desember tahun berkenaan). Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya saja, pemahaman tentang jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam Kontrak harus dibedakan dengan masa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 93. Jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak sudah jelas tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggran, namun masa keterlambatan penyelesaian pekerjaan boleh melewati batas akhir tahun anggaran. Permasalahan yang sering dijumpai saat pelaksanaan kontrak antara lain belum selesainya pekerjaan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. PPK seringkali berada dalam posisi dilematis.

Disatu sisi kondisi pekerjaan masih berlangsung dan output-nya berhubungan den¬gan hajat hidup orang banyak, namun disisi lain tahun anggaran akan segera berakhir. Dalam situasi seperti ini PPK dituntut untuk mampu men-gambil keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak (win-win solution). PPK mendapatkan output pekerjaan, Penyedia tidak mengal¬ami pemutusan Kontrak, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pekerjaan tersebut. Pasal 93 memberikan ruang kepada PPK dan Penyedia untuk menggunakan masa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Terdapat dua ayat dalam Pasal 93, yaitu: pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); dan kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2). Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK,

Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Oleh karena itu, Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 memberikan ruang kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan Pasal ini tercantum “cukup jelas”, artinya tidak perlu lagi dimaknai lain. Dengan demikian, tidak ada larangan jika masa keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran.

Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (good faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120). Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan).

Dalam laporan keteran¬gan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, awal taun 2016, re¬hap total SD N, Mekarsari 06 dari 900.000.000, terealisasi 56,98% dibayar sebesar Rp 512.835.558, sedangkan untuk SDN, Mekarsari 01, dari Rp 1.600.000.000, dibayar Rp 806.901.975, atau terealisasi, 50,43%. Dengan adanya pemutusan kontrak kerja dengan pelaksana sebe¬lumnya, Pemda Kabupaten Bekasi seharusnya melakukan tender ulang untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah yang terbengkalai. Kalau tidak segera dilakukan tender ulang, akan menimbulkan kegiatan belajar mengajar (KMB) di sekolah menjadi terganggu. Bagai mana siswa bisas pintar/? belajar saja tidak maksi-mal, ujar Alex.

Melvin, orang tua siswa SD Negeri 01 Mekarsari mengatakan, kami sangat menyayangkan pemerintah daerah yang tidak merampungkan pembangunan ruangan belajr. Sudah dua tahun bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai. Kami sebagi orang tua siswa tidak mengetahui apa penyebab berhintinya pembangunan tersebut, katanya.

Sementara itu para orang tua siswa SD Negeri 06 Mekarsari saat ditemui di halaman sekolah menuturkan, akibat berhentinya pembangunan gedung sekolah membuat anak kami terganggau belajar. Kami sebagai orang tua mengharapkan pemerintah segera melanjutkan pembangunan ruangan belajar, katanya mengharap.

Sementara itu, Kepala sekolah SD Negeri 06 Mekarsari, Apipudin saat mau dikonfirmasi tidak ada ditempat, menurut penjaga sekolah, Suhana, Kepala sekolah sedang keluar. Menurut Suhana, jumlah siswa kurang lebih empat ratus orang, dibagi dua belas (12) rombongan belajar (rombel), setiap kelas dua Rombel.

Akibat terbengkalainya bangunan sekolah tersebut mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terhambat. Ruangan kelas yang bisa digunakan hanya empat (4) ruangan, katanya.

Sementara itu Politisi Partai PDI Perjuangan, Nyumarno yang juga membidangi Pendidikan dan Bagian Anggaran, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) menjelaskan, dalam catatan saya ada beberapa bangunan sekolah yang belum selesai, antara lain, SMK 1 Babelan, SMA Negeri 6 Tambun Selatan, SMA negeri 1 Pabayuran dan SD Negeri 1 Mekarsari Tambun selatan, sedangkan SMP Negeri 10 dan SD Negeri 06 Mekarsari, nanti saya  lihat, katanya.

Dia menambahkan, untuk tahun anggaran 2017, telah dianggarkan dana untuk pembangunan SMA 7 Tambun Selatan sebesar Rp 8 Miliar, SMA Negeri 6 sebesar Rp 6 Miliiar, SMK 1 Babelan, Rp 5 Miliar, SMA Negeri 1 Pabayuran sebesar Rp 3 Miliar sedangkan untuk SD Negeri 1 Mekarsari 01 Tambun Selatan sebesar Rp 200 juta, karena tinggal finishing, jelasnya. 

Pengamatan Metro dilapangan, bangunan SMK 1 Babelan bagaikan hutan lindung, karena sudah ditumbuhi lalang dan pepohonan. Sedangkan baja ringan yang sudah dipasang, sudah tidal layak digunakan kembali karena sudah karatan, akibat dibiarkan satu tahun lebih terbengkalai. Kalau bangunaan tersebut dilanjutkan menggunakan baja ringan yang sudah terpasang, dikwatirkan akan ambruk seperti SMA 1 Muaragembong.


Sedangkan SD Negeri 06 Mekarsari Tambun selatan, ruangan kelas menjadi tempat kambing berteduh. (Dapot/Dayat)