Ketua UPK Jadi Tersangka Korupsi Rutilahu

Iklan Semua Halaman

.

Ketua UPK Jadi Tersangka Korupsi Rutilahu

Sku Metropolitan
Sabtu, 01 April 2017
BEKASI, METRO - Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang disebut-sebut program unggulan Bupati Neneng Hasanah Yasin akhirnya makan korban, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menahan mantan Ketua Unit Pelaksana Kerja (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikarang Timur, yakni Alamsyah (44) tersangka korupsi rutilahu tahun 2015.

Kepala Seksi (kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Rudy Panjaitan mengatakan penahanan Alamsyah diawali dari pemanggilannya ke kantor Kejari untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah menjalani pemeriksaan kesekian kalinya sekitar pukul 14:00 dia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan kemudian dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bulak Kapal selama 20 hari ke depan. “Inisal A ini ditetapkan tersangka atas Dugaan tindak pidana korupsi Rutilahu Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Cikarang Timur,” kata Rudy. Rabu (15/03).

Rudi menambahkan, tersangka terindikasi melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sebab bantuan Rutilahu dari Pemkab Bekasi yang sejatinya sebesar 15 juta yang harusnya langsung dikelola penerima bantuan karena langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima, namun fakta yang terjadi UPK tetap mengelola anggaran rutilahu tersebut. “Dari dana rutilahu yang harusnya dikelola masing-masing  penerima. Tapi Pada kenyataannya A ini yang mengelola selaku UPK kecamatan,” singkatnya.

Menurutnya sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan adanya kemungkinan bahwa ada tersangka lain dalam dugaan korupsi bantuan rumah bagi warga miskin di cikarang timur tersebut.sebab pemeriksaan masih dilakukan oleh Tim Penyidik Kejari Kabupaten Bekasi.

“Sampai saat ini Belum ada kemungkinan adanya tersangka lain,” singkatnya. 

Sementara tim penyidik Kejari Kab.Bekasi Dimas mengatakan, perbuatan tersangka, Keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.1 Milyar. Berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sementara anggaran yang digelontorkan untuk program rutilahu masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Cikarang Timur sebesar Rp.3 Milyar. “Atas perbuatan tersangka berdasarkan hitungan BPKP kerugianya kurang lebih sebesar Rp.1 milyar,” kata dia.

Lebih jauh dikatakan Dimas, dalam kasus ini tersangka Alamsyah dijerat dengan Undang-Undang Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 pasal 2 atau 3.Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp. 1 Milyar.

“Tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 pasal 2 atau 3 yang Ancaman pidananya 20 tahun kurungan penjara. (ELI)