Masyarakat Kecewa Pelayanan Pegawai Kecamatan Tamsel Tidak Maksimal

Iklan Semua Halaman

.

Masyarakat Kecewa Pelayanan Pegawai Kecamatan Tamsel Tidak Maksimal

Sku Metropolitan
Sabtu, 01 April 2017
BEKASI, METRO - Pelayanan administrasi di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinilai kurang maksi­mal. Pasalnya masyarakat yang mengajukan legalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) harus menunggu lima haari kerja, padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan perusahaan secepatnya. Hal itu dikatakan J. Tampubolon kepada wartawan baru- baru ini.
J. Tampubolon menjelaskan, pada hari senin (27/3), dokumen yang akan dilegalisir telah diserahkan kepada staf Kecamatan yang mengaku bernama Eny, untuk di lanjutkan ke Kasi Ekbang, Hendra. Menurut Eni, Hendra tidak ada ditempat dan dokumen tersebut tidak dapat di legalisir. Eny disarankan untuk datang hari Rabu, (29/3). Pada hari tersebut ternyata dokumen tersebut belum juga dilegalisir. Menurut Eny, permohonan legalisir belum bisa diambil kerena belum ditanda tangani Kasi Ekbang. Kalau pengurusan seperti ini harus menunggu lima (5) hari,  tutur Eny.

Akhirnya dokumen tersebut tidak jadi dilegalisir di Kecamatan dan dilegalisir di Kantor Pos cabang Bekasi. Dan di kantor Pos untuk proses legalisir hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tidak sampai 1 jam. Pelayanan di kantor Pos jauh lebih cepat dibanding di Kantor Kecamatan Tambun Selatan yang membutuhkan waktu selama 5 (Lima) hari.

Menurutnya, dokumen tersebut sangat butuhkan, untuk dikirim ke daerah, legalisir dilakukan di Kantor Pos. Kami mengharapkan aparat Kecamatan Tambun Selatan jangan mempersulit kepentingan masyarakat. Kalau hal seperti ini dibiarkan akan menyusahkan masyarakat, tuturnya.

Kinerja pegawai Kecamatan Tambun Selatan patut dipertanyakan. Kalau untuk legalisir yang sudah dilengkapi dengan aslinya harus menunggu 5 hari, bagaimana dengan surat-surat yang lain?. Kalau pelayanan Kecamatan seperti ini tidak mendukung program Bupati untuk menarik investor di wilayah Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NWC) Provinsi Jawa Barat, Alex SB, ketika diminta tanggapannya tentang pelayanan aparat Kecamatan Tambun Selatan yang dinilai kurang maksimal menuturkan, pelayanan Publik merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Kualitas suatu pemerintahan salah satunya dapat dilihat dari segi pelayanan publik yang di berikan, sebab hampir setiap harinya masyarakat selalu berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam undang – undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang –undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pasal ini sudah jelas bahwa pelayanan publik merupakan salah satu bagian penting dari proses pemerintahan yang sedang berlangsung.
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalau aparat Kecamatan mempersulit masayarakat untuk pengurusan administrasi, seperti melegalisir SITU, berarti dia tidak mengerti akan tugasnya. Bupati Bekasi sudah seharusnya menempatkan orang  yang memahami aturan agar pelayanaa bisa tercapai sesuai dengan haparan masyarakat. Mungkin saja parat tersebut hanya ingin mendapatkan imbalan uang saat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, jelasnya. (arnol)